by

Selain PIP dan PKH Telah Cair, Selama April, Mei dan Juni Dapat BLT Rp600 Ribu dari Dana Desa

Dana BLT (ilustrasi)

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III telah mencairkan Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp12,25 miliar yang diperuntukkan bagi 16.300 siswa dan Bidikmisi sebesar Rp61 miliar yang diperuntukkan bagi 10.100 mahasiswa.

Pencairan tersebut dalam rangka percepatan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Virus Korona (Covid-19) sehingga telah dicairkan pada 8 April 2020 lalu.

‘FooterBanner’


Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar (PIP/KIP) Kuliah/Bidikmisi Kemendikbud dianggarkan sebesar Rp15,76 triliun. Bantuan PIP diberikan kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) berasal dari keluarga miskin/rentan miskin.

Adapun nilai bantuan per Siswa yaitu SD: Rp450 ribu, SMP: Rp750 ribu dan SMA: Rp1 juta.

Sedangkan untuk realisasi Program PIP/KIP Kuliah/Bidikmisi Kementerian Agama, pemerintah telah mencairkan Bantuan PIP Madrasah Tahap I (MI, MTs,& MA) pada tanggal 13 April sebesar Rp182,28 miliar melalui KPPN Jakarta IV yang diperuntukkan bagi 530.591 siswa.

PKH Cair

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat rentan miskin. Dengan anggaran Rp37,4 triliun, target penerima PKH 10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

Per tanggal 15 April 2020, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) telah mencairkan Rp2,34 triliun untuk 9.066.786 KPM.

Sejak Januari 2020, anggaran mencapai Rp16,4 triliun dari total pagu sebesar Rp37,4 triliun. Data penyaluran ini sudah termasuk tambahan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 800 ribu KPM pada masa darurat COVID-19.

Saat terjadi pandemi COVID-19, PKH disalurkan tiap bulan sejak April 2020 dari yang biasanya triwulanan.

Sebagai Informasi, PKH dialokasikan untuk maksimal 4 orang dalam satu keluarga.

Lebih rinci, besaran PKH, yakni:

– Ibu hamil adalah Rp3.750.000 pertahun.

– Anak usia 0-6 tahun Rp3.750.000 pertahun.

– Anak SD/sederajat Rp1.125.000 pertahun.

– Anak SMP/sederajat Rp1.875.000/tahun.

– Anak SMA/sederajat Rp2.500.000 pertahun.

– Disabilitas berat Rp3.000.000 pertahun.

– Lansia usia 70 tahun ke atas Rp3.000.000 pertahun.

Soal BLT Rp600 ribu dari Dana Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyosialisasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana Desa untuk wilayah Nusa Tenggara dan Pulau Kalimantan. Ia menyampaikan bahwa dana desa diperbantukan untuk memberikan BLT kepada masyarakat miskin di desa di tengah wabah Virus corona atau Covid-19. Adapun dana desa yang dialihkan menjadi BLT itu sekitar 31 persen atau sebesar Rp22,4 triliun dari total Rp72 Triliun.

Selanjutnya, program BLT bagi 12,3 juta kepala keluarga (KK) yang terdampak Covid-19 yang diserahkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Masing-masing akan mendapatkan Rp600 ribu selama tiga bulan, yaitu April, Mei dan Juni hingga total menjadi Rp1,8 juta.

Abdul Halim mengatakan, sebisa mungkin BLT Dana Desa diberikan kepada penerima secara non tunai (transfer perbankan). Namun jika benar-benar tidak memungkinkan untuk dilakukan secara non tunai BLT Dana Desa juga boleh diserahkan secara tunai.

BACA JUGA:  Gubernur Harapkan Kebijakan Khusus dari OJK Bagi UMKM Terdampak Bencana di Masamba

“Tidak mutlak, tapi usahakan betul secara non tunai. Kalau tidak bisa (non tunai), tunai juga tidak apa-apa, yang penting nyampe ke penerima BLT dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik,” kata Abdul Halim, saat memberikan keterangan melalui konferensi video, Kamis (16/4/2020).

Selanjutnya, BLT Dana Desa diberikan kepada warga miskin di desa yang saat ini belum mendapatkan program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu prakerja. Menurutnya, BLT Dana Desa diberikan dalam rangka untuk membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat Covid-19.

Lebih lanjut dijelaskan, alokasi pemberian BLT itu dibagi dalam tiga tingkatan dengan merujuk pada besaran Dana Desa. (1) Desa yang miliki Dana Desa kurang Rp800 juta, BLT dialokasikan 25 persen; (2) Desa yang miliki Dana Desa Rp800 juta – Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 30 persen; (3) Desa yang miliki Dana Desa diatas Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 35 persen. Untuk itu, Abdul Halim menyarankan agar segera merevisi APDes dengan merujuk pada Permendagri Nomor 69 Tahun 2018. Pasalnya Dana Desa nantinya bakal fokus ke tiga hal yaitu Penanganan Covid-19, Program Padat Karya Tunai Desa dan Bantuan Langsung Tunai.

“Jika sudah cair, maka dilanjutkan saja. tapi, segera revisi sesuai tiga fokus itu,” kata Gus Menteri.

Kemendes PDTT, kata Gus Menteri, terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna percepat proses pencairan Dana Desa. Pasalnya, pihaknya menerima laporan adanya durasi waktu yang cukup lama proses pencairan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

“KPPN tidak harus telaah ulang pengajuan karena syarat pencairan Dana Desa menurut Peraturan Menteri Keuangan ada tiga yaitu Ada Peraturan Gubernur yang mengatur Tentang Dana Desa, ada Kuasa Pemindah bukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa dan APBDes sudah dievaluasi oleh Pemerintah kabupaten,” katanya.

Sebagai informasi, sebelumnya, Abdul Halim menegaskan dana desa diperbantukan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin di desa Di tengah pandemi Virus Korona (Covid-19), bukan berbentuk barang ataupun sembako. Namun BLT Dana Desa diberikan dalam bentuk uang.

“Ada yang bertanya, apakah boleh BLT Dana Desa diberikan dalam bentuk sembako? Jawabannya tidak boleh, harus berupa uang,” tegas Abdul Halim Iskandar, saat melakukan sosialisasi secara daring terkait BLT Dana Desa untuk wilayah Maluku dan Papua, di Jakarta, Kamis (16/4/2020). (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment