by

Pengamanan Dipersiapkan Jelang PSBB Makassar, Ini Akibat Bagi yang Melanggar

Pengamanan jelang PSBB (ilustrasi)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Setelah disetujui Pemeriksaan Pusat, Pemerintah Kota Makassar resmi menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang efektif berlaku 24 April-7 Mei 2020.

Adapun yang melanggar aturan PSBB ini akan dikenakan sanksi pidana dan denda. Hal itu dikatakan Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar M Iqbal Suhaeb.

‘FooterBanner’


“Sanksi tegas diberlakukan sesuai undang-undang yang berlaku, seperti Undang-Undang Karantina, Transportasi, Perwali, dan Undang-Undang Kepolisian, sudah jelas, berlaku pidana,” ujar Iqbal Suhaeb, kepada wartawan, Jumat (17/4/2020).

“Kita sampaikan ini dulu melalui pendekatan persuasif saat sosialisasi, kemudian teguran keras, saat uji coba. Sanksi sebenarnya tipiring (tindak pidana ringan), makanya yang berperan di dalam ini Satpol PP dan polisi yang mendidik masyarakat,” sambung Iqbal.

Mengenai penerbitan Surat Keputusan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait dengan penanganan wabah COVID-19, kata dia, saat ini tim hukum sedang melakukan kajian selama proses sosialisasi PSBB di Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung.

“Perwali segera dibuat dalam satu-dua hari ini, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Wali Kota, selanjutnya Juknis (Petunjuk Teknis) dan SOP (Standar Operasional Prosedur),” ujar Iqbal.

Salah satu aturan yang dimasukkan dalam PSBB, yakni Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, jelas disebutkan bahwa bagi pelanggaran akan dikenakan pidana hukuman penjara satu tahun dan denda Rp100 juta. Selanjutnya, pelanggar PSBB juga dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 212 KUHP, Pasal 214 KUHP, Pasal 216 dan atau Pasal 218 KUHP.

Sebagai informasi, pelaksanaan PSBB di Makassar dibagi menjadi tiga tahap, yakni tahap sosialisasi mulai 17-20 April. Selanjutnya, tahap uji coba mulai 21-23 April, dan mulai efektif 24 April-7 Mei 2020 atau masa pemberlakuan 14 hari.

BACA JUGA:  Gandeng PGRI Kota Makassar, Forum OSIS Sulsel Gelar Konferensi

Kesiapan Pihak Kepolisian

Terkait pengamanan PSBB, sebanyak 1.200 personel kepolisian disiapkan untuk mengamankan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar.

“Polda Sulsel sudah menyiapkan ribuan personel guna mengamankan seluruh wilayah Kota Makassar,” kata Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Ibrahim Tompo, Sabtu (18/4/2020).

Adapun ribuan personel itu merupakan gabungan dari Polda Sulsel 390 orang dan 810 personel dari Polrestabes Makassar.

Para petugas akan melaksanakan giat patroli dan pengecekan terhadap pembatasan kegiatan-kegiatan masyarakat, sesuai aturan PSBB / PMK No.9/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB

Olehnya, petugas bakal penertiban bagi warga yang masih melanggar aturan PSBB. Bagi yang melanggar PSBB sesuai Protokol Kesehatan dan Aturan Karantina Kesehatan No. 6 /2018, akan diproses pidana.

Ibrahim Tompo menjelaskan, pihak Kepolisian sudah mempersiapkan beberapa langkah teknis untuk mendukung tim gugus tugas dalam mengamankann penerapan PSBB.

Teknisnya:

1. Pemberlakukan sistem pengamanan kota (sispam kota), dengan melakukan pola preventif dan represif.

2. Pembuatan dan penjagaan pada pos-pos di beberapa wilayah.

3. Penggal-penggal jalan untuk membatasi gerak masyarakat.

Namun untuk sementara proses penertiban terhadap para pelanggar tetap dilakukan secara humanis. Ibrahim Tompo berharap masyarakat bisa memahami kondisi ini, dan meminta dukungan seluruh lapisan masyarakat agar proses ini berjalan dengan baik, efektif dan efisien, demi kepentingan bersama.

“Ya kepada masyarakat Makassar kami himbau agar nantinya mentaati aturan pelaksanaa PSBB ini,” ujarnya. (Ar/Ip)

‘PostBanner’

Comment