by

BLT Rp600 Ribu Buat Warga Kurang Mampu di Desa, Kemendes PDTT: Akan Diawasi Ketat

Bantuan Langsung Tunai (ilustrasi)

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memastikan penerapan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga desa yang terdampak virus corona atau covid-19 akan diawasi secara ketat agar tepat sasaran.

“Tujuan pengawasan ketat itu supaya tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh penumpang gelap,” kata Wakil Menteri Desa PDTT Budi Arie Setiadi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (18/4/2020).

‘FooterBanner’


Budi Arie pun meminta pemerintah daerah, kepala desa, perangkat desa, pendamping desa serta masyarakat aktif mengawasi pelaksanaan program BLT itu serta segera melaporkan jika terdapat sejumlah kejanggalan di lapangan.

Menurut Budi Arie, program BLT untuk warga miskin atau ekonomi lemah di desa adalah salah satu upaya pemerintah dalam meringankan beban masyarakat akibat COVID-19 terutama dari segi ekonomi.

“Jangan ada pihak yang memanfaatkan COVID-19 untuk kepentingan pribadi termasuk mempermainkan dana BLT. Kami berharap tidak ada temuan- temuan dan kasus hukum untuk program ini,” kata Budi Arie.

Budi Arie menjelaskan bahwa program BLT dibiayai dengan APBN dengan besaran sekitar Rp22 triliun. Anggaran program BLT itu diambil dari sebagian dana desa 2020 yang totalnya mencapai Rp72 triliun.

Dengan itu, masyarakat kurang mampu di desa akan mendapatkan BLT Rp600 ribu untuk tiap kepala keluarga per bulan selama tiga bulan yakni sejak April hingga Juni. Secara total, ada sekitar 12 juta keluarga yang akan menerima manfaat dari program ini.

BACA JUGA:  Tugaskan 25 Orang, Hotel Pesonna Makassar Bentuk Satuan Tugas Covid-19

“Yang penting progam BLT desa ini harus tepat sasaran sehingga berguna untuk menghidupkan daya beli masyarakat desa yang terpukul,” ujar dia.

Selain itu, untuk pendataan warga penerima program juga sedang dilakukan sehingga tidak tumpang tindih dengan program PKH serta Bantuan Pangan Nontunai. Wamendes menegaskan mekanisme pengawasan tengah disusun untuk memastikan program BLT tepat sasaran dan efektif.

Sebagai informasi, BLT Dana Desa diberikan kepada warga miskin di desa yang saat ini belum mendapatkan program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu prakerja. Menurutnya, BLT Dana Desa diberikan dalam rangka untuk membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat Covid-19.

Lebih lanjut dijelaskan, alokasi pemberian BLT itu dibagi dalam tiga tingkatan dengan merujuk pada besaran Dana Desa: (1) Desa yang miliki Dana Desa kurang Rp800 juta, BLT dialokasikan 25 persen; (2) Desa yang miliki Dana Desa Rp800 juta – Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 30 persen; (3) Desa yang miliki Dana Desa diatas Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 35 persen. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment