by

Termasuk Soal Anggaran dan Bantuan Kebutuhan Dasar Warga, Ini Kata Gubernur Sulsel Gambaran PSBB Makassar

Nurdin Abdullah (ist)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto menyetujui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar, Kamis (16/4/2020), berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI bernomor HK.01.07/MENKES/257/2020.

Terkait soal penerapan PSBB di Makassar, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah pun menjelaskan melalui video konferensi di Makassar, Kamis (16/4/2020).

‘FooterBanner’


Soal Penegakan Hukum

Nurdin mengatakan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 siap memberikan tindakan tegas bagi pelanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai dampak pandemi COVID-19 di Makassar. Ia mengatakan pihaknya terlebih dulu melakukan sosialisasi selama sepekan sebelum penerapan PSBB di Makassar.

“Penegakan hukum akan terus kita sosialisasikan. Dalam tim Gugus Tugas ada Pak Kapolda dan Pak Danrem. Kita harus tegas melakukan tindakan hukum bagi yang melanggar,” kata Nurdin Abdullah, dalam video konferensi di Makassar, Kamis (16/4/2020).

“Kita tidak main-main. Kita kasihan dengan orang yang sehat, seharusnya sudah beraktivitas tapi karena PDP dan positif (COVID-19) semakin naik maka menjadi ancaman bagi kita,” katanya.

“Kita yang pasti tidak akan menyulitkan masyarakat, kecuali memang wilayah sumber penularan,” kata Nurdin.

Soal Isolasi Wilayah

Nurdin menjelaskan tidak semua wilayah akan diisolasi.

“Pertama, penerapan PSBB diawali dengan sosialisasi. Kedua, terkait isolasi wilayah tentu tidak semua. Yang akan menjadi fokus kita adalah episentrum penyebaran. Skalanya kecil, apa RT, RW atau tingkat kelurahan,” kata Nurdin Abdullah.

BACA JUGA:  Aliansi Organisasi Mahasiswa dari Cipayung Gelar Demonstrasi di Polrestabes Makassar, Ini Tuntutannya

Soal Bantuan Kebutuhan Dasar Warga

“Setelah sosialisasi, kita penuhi kebutuhan dasar masyarakat yang isolasi wilayah, minimal kebutuhan selama 14 hari,” sambung Nurdin.

Nurdin berharap, dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, mudah-mudahan masyarakat bisa lebih disiplin berdiam diri di rumah.

“Jadi tidak usah khawatir PSBB ini. Kalau belum tersosilaisasi dengan baik, pasti akan kita sampaikan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Wilayah yang menjadi episentrum penularan akan kita sampaikan,” jelas Nurdin.

“Kita tidak melarang orang ke pasar. Pasar tetap terbuka, tempat belanja kebutuhan pokok, apotik, kebutuhan logistik terbuka. Itu bagi yang tidak masuk dalam isolasi wilayah,” kata Nurdin.

“Kalau sudah isolasi wilayah berarti mereka ODP misalnya. ODP ini tidak boleh. Makanya kewajiban pemerintah memenuhi logistiknya cukup untuk menjalankan isolasi mandiri. Saya kira tidak usah khawatir,” jelas Nurdin.

Soal Anggaran

Nurdin menjelaskan, anggaran nantinya disesuaikan dengan daerah yang akan diisolasi wilayah.

“Kita akan tunggu juga Wali Kota. Seberapa besar anggaran disediakan. Tentu disesuaikan daerah-daerah yang akan kita lakukan isolasi wilayah. Terutama RT/RW,” kata Nurdin sambil mengatakan RT/RW rata rata 150 Kepala Keluarga, di dalamnya tidak termasuk semuanya. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment