by

PSBB Makassar Tunggu Perwali, Berikut Gambaran Rincian Pergub PSBB DKI Jakarta

PSBB (its)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kota Makassar, Sulsel telah disetujui pemerintah pusat. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/MENKES/257/2O2O. Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota

Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka percepatan penanganan Corona virus disease 2019 (covid-19), yang ditanda tangani Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Kamis (16/4/2020).

‘FooterBanner’


Menanggapinya, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menjelaskan bahwa PSBB tidak bisa serta merta langsung diberlakukan, namun terlebih dulu dibuatnya Perwali Makassar.

“Saya sudah sampaikan ke pak Walikota bahwa perwali harus dibuat. apa yang boleh apa yang tak boleh apa penekanannya disitu, karena ini menyangkut penegakan law formants. Kita butuh satu minggu sosialisasi baru kita putuskan kapan kita mulai (PSBB-red). Supaya kita disiplin jalankan, jangan sampai ada yang diisolasi ada masih berkeliaran. Terutama yang harus dipastikan ODP ODP ini harus di karantina,”kata Nurdin Abdullah.

“Dan yang kedua jangan lupa ekonomi kita jangan sampai mati, itu yang paling penting,” tegas Nurdin Abdullah.

Bagaimana Sebenarnya Penerapan PSBB?

Istilah PSBB sendiri disebut pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Adapun PSBB menurut UU ini dijelaskan pada pasal 1 (11), yang berbunyi: Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Soal PSBB juga diketahui telah diterbitkan Permenkes nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Menurut Permenkes ini, Pasal 13: (1) Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi; a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya; e. pembatasan moda transportasi; dan f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Ditegaskan dengan Perwali, Perbup atau Pergub

Setelah adanya keputusan Pemerintah Pusat tentang persetujuan PSBB, maka pemerintah daerah atau Pemkot Makassar memang harus menerbitkan 2 surat yakni perwali tentang aturan detail PSBB dan surat keputusan walikota tentang tanggal mulai pelaksanaan PSBB tersebut.

Namun, adapun perwali tersebut tentunya harus berdasarkan UU dan Permenkes yang telah ada.

Baca: Jika PSBB Makassar Disetujui Pusat Apa yang Akan Dibatasi? Ini Rinciannya

https://smartcitymakassar.com/2020/04/14/jika-psbb-makassar-disetujui-pusat-apa-yang-akan-dibatasi-ini-rinciannya

Melihat Pergub di DKI Jakarta

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan Pergub no 33 Tahun 2020 tentang PSBB. Menurut Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan Corona

Virus Disease (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta.

Terkait pembatasan aktivitas luar rumah, Pasal 5 Peraturan Gubernur ini menjelaskan: ayat (4) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pelaksanaan pembelajaran di Sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; b. aktivitas bekerja di tempat kerja; c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah; d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum; e. kegiatan sosial dan budaya; dan f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Terkait dengan pemberhentian kegiatan tempat kerja, ada pengecualian.

Menurut Pasal 10 Pergub ini: Ayat (1) Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:

a. seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;

b. kantor Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional dalam menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional;

c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

d. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:

1. kesehatan;

2. bahan pangan/ makanan/ minuman;

3. energi;

4. komunikasi dan teknologi informasi;

5. keuangan;

6. logistik;

7. perhotelan;

8. konstruksi;

9. industri strategis;

10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau

11. kebutuhan sehari-hari.

e. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.

Selanjutnya pada pasal 10 Ayat (2) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wajib melakukan:

a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;

b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) untuk

melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:

1. penderita tekanan darah tinggi;

2. pengidap penyakit jantung;

3. pengidap diabetes;

4. penderita penyakit paru-paru;

5. penderita kanker;

6. ibu hamil; dan

7. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

Masih pada pasal 10 ayat 2 (9) menyebutkan dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka: a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja; b) petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) telah selesai.

Selanjutnya pasal 10 ayat 3 menyebut Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/ rumah makan/ usaha sejenis memiliki kewajiban untuk: a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (take away), melalui pemesanan secara daring,dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar.

Sementara itu mengenai Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah, menurut Pasal 11:

(1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.

(2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/ atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.

(3) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Sedangkan menyangkut pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas umum, Pasal 13 menjelaskan:

(1) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum.

(2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB. Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk: a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari; dan b. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.

BACA JUGA:  Setelah Menjawab Keluhan Warga Soal Lonjakan Iuran Listrik, PLN Serahkan Bantuan APD ke RS

Pasal 14:

(1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:

a. bahan pangan/makanan/minuman;

b. energi;

c. komunikasi dan teknologi informasi;

d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau

e. logistik.

(2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi:

a. penyediaan barang retail di:

1. pasar rakyat;

2. toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau

3. toko/warung kelontong.

b. jasa binatu (laundry).

Mengenai Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya, Pasal 16 menyebut:

(1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.

(2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan: a. politik; b. olahraga;

c. hiburan; d. akademik; dan

e. budaya.

Pasal 17 :

(1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), untuk kegiatan:

a. khitan;

b. pernikahan; dan

c. pemakaman dan/ atau takziah kematian yang bukan karena Corona Virus Disease (COVID- 19).

(2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:

a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;

b. dihadiri oleh kalangan terbatas;

c. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan

d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical distancing)

paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

(3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:

a. dilakukan di KUA dan/atau Kantor Catatan Sipil;

b. dihadiri oleh kalangan terbatas;

c. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian; dan

d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1(satu) meter.

(4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena Corona Virus Disease (COVID- 19)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:

a. dilakukan di rumah duka;

b. dihadiri oleh kalangan terbatas; dan

c. menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 meter.

Sedangkan Pembatasan Penggunakan Moda Transportasi Untuk Pergerakan Orang dan Barang, Pasal 18 :

(1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:

a. pemenuhan kebutuhan pokok; dan

b. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.

(2) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis moda transportasi:

a. kendaraan bermotor pribadi;

b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum; dan

c. angkutan perkeretaapian.

(3) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semua jenis moda transportasi.

(4) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;

b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;

c. menggunakan masker di dalam kendaraan;

d. membatasi jumlah orang maksimal 50°/0 (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan

e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.

(5) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;

b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan,

c. menggunakan masker dan sarung tangan; dan

d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.

Soal Hak dan Kewajiban, Pasal 19 menjelaskan:

(1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Provinsi DKI Jakarta mempunyai hak yang sama untuk:

a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;

c. memperoleh data dan informasi publik seputar Corona Virus Disease (COVID-19);

d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar Corona Virus Disease (COVID-19); dan

e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau terduga Corona Virus Disease (COVID- 19).

Pasal 20:

(1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Provinsi DKI

Jakarta wajib:

a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;

b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan

c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

(2) Dalam hal penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), setiap penduduk wajib:

a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk Corona Virus Disease (COVID-19) dalam penyelidikan epidemiologi

(contact tracing) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;

b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau shelter maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar Corona Virus Disease

(COVID- 19).

Tak kalah pentingnya soal Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB.

Menurut Pasal 21:

(1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan bantuan sosial kepada penduduk rentan yang terdampak dalam

memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/ atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22:

(1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan insentif kepada Pelaku Usaha yang terdampak atas pelaksanaan

PSBB.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam

bentuk:

a. pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha;

b. pemberian bantuan sosial kepada karyawan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB; dan/ atau

c. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terakhir masalah SANKSI, Pasal 27 menyebutkan: Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana.

Dari Pergub ini kemudian dibuat surat keputusan Gubernur DKI no 380 tahun 2020 yang menetapkan PSBB DKI Jakarta berlaku 14 hari terhitung mulai 10 April hingga 23 April 2020. Adapun PSBB dapat diperpanjang 14 hari atas rekomendasi dari Tim Gugus Covid-19 provinsi DKI Jakarta. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment