by

Presiden Singgung Soal Anggaran Bantuan Sosial dari Pemda, Apakan Sulsel dan Makassar Masih Dibicarakan Terus?

Presiden Jokowi (ist)

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa saat ini beberapa daerah yang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) -nya masih business as usual.

“Jadi saya minta Menteri Dalam Negeri, saya minta Bu Menteri Keuangan agar mereka ditegur. Ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial, 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial,” ujar Presiden saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) mengenai refocusing dan realokasi anggaran, kemudian juga kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2021, Selasa (14/4/2020).

‘FooterBanner’


Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan bahwa ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi dan bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19.

“Artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respons dan belum ada feeling dalam situasi yang tidak normal ini,” tutur Presiden.

Terkait refocusing dan realokasi anggaran APBN 2020, Presiden menekankan sekali lagi agar seluruh Kementerian, seluruh Lembaga, dan seluruh Pemerintah Daerah menyisir ulang kembali APBN dan APBD-nya.

“Pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas, sekali lagi pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas. Potong rencana belanja yang tidak mendesak, perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat,” tegas Presiden.

Jokowi kemudian menegaskan untuk fokuskan semua kekuatan pada upaya penanganan Covid-19, baik itu di bidang kesehatan maupun penanganan dampak sosial ekonominya.

“Sudah berkali-kali saya sampaikan jangan sampai lari dari tiga prioritas yang saya sampaikan. Kesehatan yaitu Covid-19, yang kedua jaring pengaman sosial, yang ketiga stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha,” pungkas Jokowi menegaskan.

Bagaimana Makassar dan Sulsel?

Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Makassar, Zaenal Daeng Beta menilai penanganan bencana wabah virus corona oleh Pemkot Makassar sangat lamban. Bahkan, menurutnya, sebutir biji nasi dari Pemkot Makassar untuk masyarakatnya belum ada disalurkan.

“Saya sudah empat periode di DPRD barusan ada pemerintahan kota seperti ini. Ini sudah wabah, tapi Pemkot sebutir nasi pun tidak ada bantuannya ke masyarakat,” katanya, Selasa (14/4/2020), saat rapat yang disaksikan awak media termasuk beberapa kadis yang hadir.

Padahal, menurut Beta, virus Corona yang mematikan tersebut sudah dinyatakan pandemi oleh pemerintah pusat bahkan dunia.

Beta mengungkapkan dirinya menjadi bulan bulanan warga karena belum adanya bantuan tersebut.

“Saya ini menjadi bulan-bulanan gegara tidak ada tindakan pemkot. Wali kota ini ditunjuk bukan dipilih. Ini-mi jadinya. Habis juga kita kalau terus-menerus menyalurkan, tidak disalurkan kasihan konstituen kami,” tegas Beta.

Sebelumnya, PJ Walikota Makassar, M Iqbal Suhaeb menyampaikan untuk jaring pengaman sosial telah disiapkan sembako.

“Sembako untuk korban COVID-19, khususnya masyarakat miskin karena pemutusan hubungan kerja atau karena pembatasan kegiatan telah siap,” tegasnya pada Kamis, (9 /4/2020) saat rapat bersama Forkopimda Sulsel dan Gubernur Sulsel di Hotel Four Point by Sheraton, di Makassar.

BACA JUGA:  Wakapolda Sulsel Buka Lomba Tembak Reaksi Lv.I dan Tactical Challange HUT Brimob Ke-75 Tahun 2020

Sementara itu di Sulsel, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel), Musayyin Arif mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) belum memberikan rincian anggaran program penanggulangan wabah virus corona. Karena itu, anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut berharap agar pemprov segera mengajukan rincian anggaran yang dibutuhkan selama pandemi Covid-19.

“Sampai saat ini DPRD masih menunggu rincian anggaran program penanggulangan Covid-19. Kita berharap Pemprov segera mengajukannya,” ungkap Musayyin kepada wartawan, Senin (13/4/2020).

Menurutnya, bila sudah ada rinciannya, maka DPRD Sulsel segera melanjutkan mekanisme penganggarannya agar dapat digunakan untuk menanggulangi bencana virus corona yang mematikan tersebut.

“Kita belum menerima rinciannya. Tidak ada penyampaian kapan akan diserahkan ke DPRD, tapi pimpinan berinisiatif meminta rincian anggaran dengan bersurat besok,” tegas Musayyin.

Sebelumnya, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (Banggar DPRD Sulsel) sudah menyetujui dana senilai Rp 500 miliar untuk penanganan pandemi Covid-19 di Sulsel.

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah Erbe menyatakan anggaran itu tidak sekaligus turun, tapi dibagi dua tahap. Pertama senilai Rp 250 miliar.

Terkait besaran anggaran tersebut, mantan anggota DPRD Sulsel Armin Mustamin Toputiri meminta pemerintah provinsi (Pemprov) Sulsel menyampaikan ke publik terkait peruntukkan anggaran itu.

“Harus disampaikan ke publik itu anggaran diperuntukan untuk apa? Ini ujian berat bagi teman-teman di DPRD Sulsel tentang persetujuan anggaran sebesar itu sekaligus ujian bagi Pemprov Sulsel,” katanya, baru-baru ini.

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah hari Kamis, (9 /4/2020) lalu melakukan rapat bersama Forkopimda Sulsel dan Walikota Makassar di salah satu hotel mewah, Hotel Four Point by Sheraton, di Makassar.

Dalam rapat ini dilakukan evaluasi kondisi Sulsel terakhir dan mengkaji hal terkait, apakah Sulsel sudah memenuhi syarat untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengaku berbagai hal telah dibicarakan dan akan dikaji lebih lanjut,apakah sulsel khususnya Makassar telah memenuhi syarat untuk penerapan PSBB.

“Beberapa hal lagi kita kaji apakah sudah memenuhi syarat sebagai PSBB. Saya kira tidak mudah langsung kita usulkan, banyak hal yang menjadi persyaratan,” kata Nurdin Abdullah.

Dalam rapat Forkopimda ini, masih dibahas diantaranya adalah program jaring pengaman sosial (social safety net). Terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal.

Nurdin menyampaikan bahwa program Jaringan Pengaman Sosial ini yang paling penting, kalau hanya memberlakukan PSBB dan tidak memperhatikan jaringan pengaman ini, itu akan jadi masalah.

Adapun anggaran untuk jaring pengaman sosial berasal dari APBN dan APBD Provinsi serta kabupaten/kota. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment