by

Soal Aturannya Penerapan, Ini Daftar Wilayah yang Lakukan PSBB

Penerapan PSBB di Jakarta (ist)

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sudah menyetujui beberapa wilayah untuk menerapkan PSBB. Terbaru, Menkes sudah menandatangani surat pengajuan PSBB untuk wilayah Provinsi Banten dan Pekanbaru.

“Sudah (ditandatangani),” ujar Juru Bicara Pemerintah soal Penanganan Corona, dr Achmad Yurianto, saat dikonfirmasi, Minggu (12/4/2020)

‘FooterBanner’


Berikut daftar wilayah yang sudah menerapkan PSBB:

1. Provinsi Banten.

– Berlaku: Belum diketahui

– Wilayah:

Kota Tangerang

Kabupaten Tangerang

Kota Tangerang Selatan

2. Provinsi DKI Jakarta

– Berlaku: Jumat 10 April 2020

– Wilayah: Seluruh wilayah DKI Jakarta

3. Provinsi Jawa Barat

– Berlaku: Rabu 15 April 2020

– Wilayah:

Kota Depok

Kota Bogor

Kota Bekasi

– Berlaku: 16 April 2020

– Wilayah: Bandung Raya (Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang).

5. Provinsi Riau

-Berlaku: Belum diketahui

-Wilayah:

Pekanbaru, Riau

Namun pemberlakuan PSBB di Jawa Barat dibedakan antara kota dengan kabupaten. Wilayah perkotaan akan diberlakukan PSBB maksimal, sedangkan di kabupaten memprioritaskan zona merah.

Zona merah di Kabupaten Bogor:

-Parung Panjang

-Ciseeng

-Kemang

-Ciampea

-Ciomas

-Cibinong

-Bojonggede

-Cileungsi

-Gunungputri

-Citeureup

-Jonggol

Zona merah di Kabupaten Bekasi:

-Cikarang Selatan

-Tambun Selatan

-Cikarang Pusat

-Cikarang Utara

-Cibitung

-Cikarang Barat

Berikut seputar PSBB Jabar yang Disamakan dengan PSBB DKI Jakarta:

A. Kantor Wajib WFH

Kantor wajib melakukan kegiatan bekerja di rumah atau work from home (WFH). Namun tak semua kantor dilakukan pembatasan.

1. Kantor instansi pemerintah baik pusat maupun daerah

2. Kantor perwakilan diplomatik dan organisasi internasional

3. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah

4. Dunia usaha sektor swasta, yang bergerak dalam bidang:

a. Kesehatan

b. Bahan pangan makanan dan minuman

BACA JUGA:  Soal Restrukturisasi dan Penyelamatan Polis Jiwasraya, Stafsus Wapres Sukriansyah: Siapkan Mitigasi untuk Meminimalisir Ketidakpuasan

c. Energi

d. Komunikasi dan teknologi informasi

e. Keuangan

f. Logistik

g. Perhotelan

h. Konstruksi

i. Industri strategis

j. Pelayanan dasar dan utilitas publik, serta industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional atau objek tertentu

k. Sektor swasta yang melayani kebutuhan sehari-hari

5. Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial terkait kebencanaan terkait dengan penanganan COVID-19

B. Ojek Online Dilarang Angkut Penumpang

Ojek tidak bisa digunakan untuk mengangkut penumpang selama masa pembatasan sosial berskala besar. Ojek hanya diperbolehkan untuk mengangkut barang.

C. Olahraga Hanya Boleh di Sekitar Rumah

Olahraga menjadi salah satu aktivitas yang dikecualikan dalam pembatasan tempat atau fasilitas umum saat PSBB diterapkan. Namun, olahraga itu harus dilakukan secara mandiri dan hanya di sekitar rumah.

D. Larang Makan di Restoran, Harus Dibawa Pulang

Tak boleh makan di restoran atau warung makan menjadi salah satu poin yang diatur dalam PSBB. Pembeli harus membawa pulang atau diantarkan ke kediamannya.

E. Hotel di Jakarta Harus Mau Terima Tamu Isolasi Diri

Pergub 33/2020 tentang PSBB dalam Penanganan Corona di DKI mengatur industri perhotelan. Mereka wajib menerima tamu yang melakukan isolasi diri. Karyawan hotel juga harus memakai masker dan sarung tangan.

Peraturan khusus tentang hotel ini tercantum dalam Pasal 10 poin 4 pergub 33 tahun 2020.

F. Kapasitas Mobil Pribadi 50 Persen

Jumlah penumpang dari mobil pribadi adalah 50% dari kapasitas maksimalnya. Kendaraan pribadi hanya boleh digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok.

G. Sanksi

PSBB memberikan sanksi bagi warga yang melanggar. Sanksinya yakni maksimal 1 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment