by

Jokowi Resmi Corona ditetapkan Jadi Bencana Nasional, Ini Sekilas Tentang UU Penanggulan Bencana

Jokowi (twitter)

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020, dimana menetapkan virus Corona sebagai bencana nasional di Indonesia.

“Menyatakan bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional,” kata Jokowi dalam Keppres Nomor 12/2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, yang dikutip, Senin (13/4/2020).

‘FooterBanner’


Keppres yang ditandatangani hari ini di Jakarta itu, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

“Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2O2O tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Dsease 2019 (COVID-19) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” ujar Jokowi.

“Gubernur, bupati, dan wali kota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat,” ucap Jokowi.

Bagaiman UU nya?

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 1 (3) Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah

Adapun tanggung jawab pemerintah daerah menurut UU ini ada pada Pasal 8 yang berbunyi: Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: (a) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; (b) pelindungan masyarakat dari dampak bencana; (c) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan (d) pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

BACA JUGA:  Agar Tubuh Sehat Jiwa Kuat, Danny Olahraga Pagi dan Fatma Gowes

Sementara itu Pasal 9 berbunyi: Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: (a) penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; (b) pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana; (c) pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain; (d) pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya; (d) perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan (e) penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Hak Masyarakat dan Tanggung Jawab Masyarakat

Lebih lanjut menurut UU ini, adapun hak masyarakat tertuang pada Pasal 26 yang berbunyi:

1. Setiap orang berhak:

(a) mendapatkan pelindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;

(b) mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(c) mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.

(d) berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;

(c) berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan

(d) melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

2. Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

3. Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Sementara Kewajiban Masyarakat tertuang pada Pasal 27 yang berbunyi:

1. Setiap orang berkewajiban:

(a) menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

(b) melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan

(c) memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment