by

Bagaimana PSBB dan Pengawasan Bandara Menurut UU?

Bandara Sultan Hasanuddin (ist)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Mengenai pademi virus Corona atau covid-19 saat ini, telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Adapun UU tentang Kekarantinaan Kesehatan mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di wilayah, Dokumen Karantina Kesehatan, sumber daya Kekarantinaan Kesehatan, informasi Kekarantinaan Kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

Saat ini menyeruak tentang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus rantai penyebaran virus Corona. Adapun PSBB menurut UU ini dijelaskan pada pasal 1 (11) Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

‘FooterBanner’


Soal PSBB juga diketahui telah diterbitkan Permenkes nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Menurut Permenkes ini, Pasal 13: (1) Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi; a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya; e. pembatasan moda transportasi; dan f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Sulawesi Selatan

Diketahui hingga 11 April 2020 sebanyak 178 kasus positif. Data tersebut menunjukkan Sulsel ada pada posisi ke-5 setelah Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Jawa Timur. Hal ini jelas mengejutkan, sebab Sulsel kini melampaui Jawa Tengah.

Saat ini berkembang terus di masyarakat Sulsel yang mempertanyakan tentang penerapan PSBB termasuk penutupan Bandara dan Pelabuhan.

Bagaimana Soal Pengawasan Bandara menurut UU?

Menurut UU 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 14:

Dalam keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia, Pemerintah Pusat dapat menetapkan Karantina Wilayah di Pintu Masuk.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Karantina Wilayah di Pintu Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun yang dimaksud ‘pintu masuk’ menurut Pasal 1 (3) Pintu Masuk adalah tempat masuk dan keluarnya alat angkut, orang, dan/atau barang, baik berbentuk pelabuhan, bandar udara, maupun pos lintas batas darat negara. Alat Angkut adalah kapal, pesawat udara.

Soal Pengawasan Bandar Udara

Pada UU 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, telah diatur soal pengawasan di Bandar Udara. Menurut Pasal 27: Setiap Pesawat Udara yang datang dari luar negeri berada dalam Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan.

BACA JUGA:  Pasca PSBB, Pemkot Makassar Terbitkan Perwali Tentang Protokol Kesehatan Masyarakat

Kemudian Pasal 28: (1) Setiap Pesawat Udara yang: (a) datang dari Bandar Udara wilayah yang Terjangkit; (b) terdapat orang hidup atau mati yang diduga Terjangkit; (c) dan/atau terdapat orang dan/atau Barang diduga Terpapar di dalam Pesawat Udara, berada dalam Status Karantina.

(2) Kapten Penerbang wajib segera melaporkan mengenai keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada petugas lalu lintas udara untuk diteruskan kepada Pejabat Karantina Kesehatan di Bandar Udara tujuan dengan menggunakan teknologi telekomunikasi.

Selanjutnya Pasal 29: (1) Setelah kedatangan Pesawat Udara, Kapten Penerbang melalui pengelola Bandar Udara wajib memberikan dokumen Deklarasi Kesehatan Penerbangan (Health Part of the Aircraft General Declaration) kepada Pejabat Karantina Kesehatan.

(2) Dalam hal kedatangan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Kapten Penerbang wajib secara langsung memberikan dokumen Deklarasi Kesehatan Penerbangan (Health Part of the Aircraft General Declaration) kepada Pejabat Karantina Kesehatan.

Pasal 30: (1) Kapten Penerbang pada Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 hanya dapat menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang setelah dilakukan Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan oleh Pejabat Karantina Kesehatan.

(2) Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh Persetujuan Karantina Kesehatan.

(3) Persetujuan Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: (a) persetujuan bebas karantina, dalam hal tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan/atau Dokumen Karantina Kesehatan dinyatakan lengkap dan berlaku; dan (b) persetujuan karantina terbatas, dalam hal ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan/atau Dokumen Karantina Kesehatan dinyatakan tidak lengkap dan tidak berlaku.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 31: Pesawat Udara yang memperoleh persetujuan karantina terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b harus dilakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan dan/atau penerbitan atau pembaruan Dokumen Karantina Kesehatan.

Pasal 32: Kekarantinaan Kesehatan terhadap pesawat udara perang, pesawat udara negara, dan pesawat udara tamu negara diatur dengan Peraturan Menteri berkoordinasi dengan menteri atau lembaga terkait.

Selanjutnya mengenai keberangkatan Pesawat Udara, Pasal 33: Sebelum keberangkatan Pesawat Udara, Kapten Penerbang wajib melengkapi Dokumen Karantina Kesehatan sesuai standar Kekarantinaan Kesehatan. Dan Pasal 34: Pesawat Udara yang ditemukan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat harus dilakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2). (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment