by

Soal PSBB Bagi Makassar, Ini Kata Gubernur Sulsel

Nurdin Abdullah (ist)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah mengkaji kemungkinan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Makassar. Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah di mengatakan dirinya tidak bisa mengambil keputusan sendiri namun harus mendapatkan data yang lebih akurat.

“Besok kita akan menggelar rapat bersama Forkopimda dan mengumpulkan data-data yang kira-kira, apakah sudah memenuhi syarat diberlakukan PSBB ini. Jika sudah memenuhi syarat baru kita ajukan,” kata Nurdin Abdullah, di Makassar, Rabu (8/4/2020).

‘FooterBanner’


Nurdin Abdullah menjelaskan, sebelum mengajukan PSBB itu memang perlu ada indikator. Sebab ada beberapa kriteria-kriteria yang menjadi persyaratan.

“Jika tidak memenuhi syarat maka tentu kita tidak bisa ajukan, makanya kita perlu duduk bersama,” jelasnya sambil menegaskan jika kemungkinan memang perlu didorong meski tetap mengikuti sejumlah kriteria.

“Namun yang pasti Makassar ini harus menjadi titik sentral. Kalaupun PSBB itu (diberlakukan) di Makassar,” pungkasnya.

Sebagai informasi, menurut Permenkes nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, kepala daerah bisa mengajukan PSBB yang nantinya disetujui oleh Menteri terkait atau Menteri Kesehatan.

Menurut pasal 5 Permenkes tersebut dijelaskan, Selain diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dapat mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu berdasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BACA JUGA:  Mendagri Beri Arahan Terkait Persiapan Pilkada Serentak 2020 Sulsel

Adapun pasal 2 berbunyi, Untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke

beberapa wilayah; dan b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Selanjutnya, Pasal 4 berbunyi:

(1) Gubernur/bupati/walikota dalam mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri harus disertai dengan data: a. peningkatan jumlah kasus menurut waktu; b. penyebaran kasus menurut waktu; dan c. kejadian transmisi lokal.

(2) Data peningkatan jumlah kasus menurut waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan kurva epidemiologi.

(3) Data penyebaran kasus menurut waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disertai dengan peta penyebaran menurut waktu.

(4) Data kejadian transmisi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disertai dengan hasil penyelidikan epidemiologi yang menyebutkan telah terjadi penularan generasi kedua dan ketiga.

(5) Selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur/bupati/walikota dalam mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri juga menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment