by

Pilkada 2020 Ditunda, Pengamat: Bisa Saja Dukungan Partai Beralih

Pilkada 2020 (ilustrasi)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 mendatang, telah sepakat ditunda akibat penyebaran Covid-19, beberapa daerah akan terkena imbasnya salah satunya Pemilihan wali kota Makassar.

Kesepakantan tersebut, sebelumnya diputuskan melalui Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Senin 30 Maret 2020 lalu.

‘FooterBanner’


Pakar politik menilai salah satu yang akan berpengaruh terdapat pada surat dukungan yang sebelumnya diberikan kenapa para bakal calon (balon) diyakini sangat potensial untuk beralih.

Pengamat politik Universitas Hasanuddin, Nurmala Idrus mengatakan, politik itu wilayah abu-abu. Artinya, tak ada komitmen abadi dalam politik yang abadi adalah kepentingan.

“Ada yang membuat surat dukungan yang diberikan Parpol selama ini sangat besar kemungkinannya untuk berubah, apalagi jika kemudian ada perubahan situasi politik nasional,” kata Nurmal, Rabu (8/4/2020).

Tak hanya itu, mantan ketua KPU kota Makassar ini menanggapi soal pilihan waktu menunda ke 2024, menurutnya sangat beresiko dan tak strategis.

“Menunda ke 2021 adalah pilihan terbaik. Kecuali wabah ini tak bisa diatasi sampai 2021 (tahun depan), maka tentu menundanya ke 2024 bisa jadi pilihan,” terang yang Direktur Nurani Strategic Consultant ini.

BACA JUGA:  Kasus Positif Masih Bertambah, Ini Update Corona di Makassar

Namun kata Nurmal, untuk saat ini condong memilih penundaan ke 2021. Sebab kata dia, kepala daerah yang dengan dipimpin oleh penjabat (Pj) sangat tidak ideal bagi demokrasi Indonesia.

“Tapi untuk sementara saya melihat 2021 adalah waktu terbaik sambil kita berharap wabah ini cepat kita atasi,” lanjut Nurmal.

“Menunda ke 2024 artinya nyaris semua daerah di Indonesia akan dipimpin oleh pejabat kepala daerah yang artinya sangat tak baik bagi demokrasi kita. Sebab PJ adalah kepala daerah yang bukan dipilih atas pilihan rakyat,” tegasnya.

Sementara, pakar Sosiolog Universitas Hasanuddin (Unhas) Sawedi Muhammad mengatakan, penundaan Pilkada 2020 ini membuka ruang kepada para bakal calon (Balon).

Olehnya itu, dirinya mengatakan, para Balon tentunya akan membuat strategi pemenangan masing-masing yang menyesuaikan dengan kondisi dan situasi lapangan.

“Isu dan prioritas program bisa saja berubah seiring perubahan lanskap sosial-politik dan kultural kemasyarakat di tengah pandemi corona ini,” tutup Sawedi.(As)

‘PostBanner’

Comment