by

Penanganan Covid 19 Minim, Dewan: Mana Datanya Itu Anggaran Rp30 Miliar

Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, bersama jajaran Pemerintah Kota Makassar.(As)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggelar pertemuan di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Jum’at (3/4/2020).

Pertemuan ini, untuk membahas permasalahan dalam penanganan Covid 19 atau yang biasa didengar dengan nama virus Corona di Kota Daeng ini.

‘FooterBanner’


Tak hanya itu, anggota DPRD Kota Makassar juga mempertanyakan anggaran Pemkot Makassar yang 30 milyar khusus dalam penanganan virus mematikan yang bermula dari Wuhan, China.

Saat diwawancarai, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Makassar yang memimpin rapat Banggar, Adi Rasyid Ali menjelaskan, pertemuan dengan jajaran Pemkot Makassar dilakukan adanya darurat terkait penanganan Covid 19 di Kota Makassar.

“Jadi, pertemuan ini, untuk membahas kebutuhan dalam pencegahan Covid 19, dan Pemkot membutuhkan APD, seperti masker, hand sanitazer dan desinfektan, itu untuk pencegahan penyebaran Covid 19”, jelas ARA akronim Adi Rasyid Ali.

Lebih lanjut, ARA membeberakan jika anggaran saat ini yang tersedia baru 30 milyar, dan masih butuh tambahan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID ).

“Kita masih butuh tambahan dana DID dan DAK yang saat ini masih di pusat, karena yang 30 milyar itu, saya secara pribadi belum tentu cukup”, beber ARA

BACA JUGA:  Hingga Agustus 2020, 'Coklit' KPU Kota Makassar Telah Capai 80,85%

Tak hanya itu, Kata ARA, Dewan juga meminta data penggunaan dana 30 milyar di Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial Kota Makassar ,yang saat ini belum dilaporkan.

“Jadi, untuk itu, kami (dewan) meminta data laporan penggunaan 30 milyar ini ke 3 Dinas ini tadi”, imbuh ARA

“Dan, kami juga membahas soal warga yang terpapar kemiskinan, bagaimana memberikan bantuan sembako dan lainnya, saya kira lebih pada itu”, tambah ARA.

Selain itu, legislator dari Fraksi partai Demokrat DPRD Kota Makassar itu juga menyampaikan agar Pemkot Makassar bisa kreatif seperti Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam mengelolah Corporate Social and Responsibility .

“Masa dana CSR Pemprov banyak yang berkontribusi, sedangakan untuk Pemkot sepertinya tidak ada, harus ini Pj Wali Kota kreatif, inikan banyak bantuan dari masyarakat, jangan cuma uang PAD saja, jadi saya ingin menyampaikan, contohi provinsi”, pesan ARA.

“Apalagi, ada informasi yang cukup, bahwa puncak – puncaknya penyebaran ini berada bulan 4 ini, jadi harus dari sekarang diantisipasi, kalau tidak, kita ini (Makassar) akan masuk menjadi zona merah”, pungkas ARA. (As)

‘PostBanner’

Comment