by

Selain Minta Transportasi Umum Tetap Tersedia, Jokowi: Pemda Tak Boleh Putuskan Lockdown

Presiden Jokowi (ist)

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa kebijakan untuk melakukan lockdown tidak boleh dilakukan pemerintah daerah. Hanya pemerintah pusat yang boleh memutuskan hal tersebut berkenaan dengan pandemi virus corona (Covid-19).

“Lockdown baik di tingkat nasional, daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Tidak boleh diambil pemda,” tuturnya di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).

‘FooterBanner’


Jokowi menegaskan hal yang paling penting dilakukan saat ini adalah mengurangi mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. Tentu dalam upaya mencegah penularan virus corona.

Meski imbauan untuk beraktivitas, bekerja, belajar, hingga beribadah di rumah, namun Jokowi mengingatkan pemerintah daerah agar tetap menyediakan layanan transportasi publik.

“Transportasi publik tetap harus disediakan pemerintah pusat dan pemda,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).

BACA JUGA:  Survei SMRC Sebut Ada 59 Persen Warga Setuju Pembubaran FPI

Transportasi, kata Jokowi, harus dapat memastikan penumpang menjaga jarak dengan penumpang lainnya.

“Dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran Covid-19,” tegas Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya menerbitkan kebijakan membatasi operasional transportasi umum untuk mencegah penyebaran virus corona. Anies mengimbau warga mengurangi penggunaan transportasi umum. Imbauan Anies itu ditindaklanjuti sejumlah operator transportasi umum. PT Transportasi Jakarta membatasi operasional bus. Mulai Senin (16/3/2020) TransJakarta hanya beroperasi di 13 rute. Begitupun dengan MRT. Penumpang MRT hanya dibatasi 60 orang. Akibatnya, antrian penumpang menumpuk di halte bus TransJakarta dan Stasiun MRT. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment