by

Dewan Gelar RDP dengan Pengusaha Hiburan Malam dan Pemkot Makassar Soal THM, Ini Hasilnya

Ketua Komisi A Bidang Hukum, Pemerintah dan Aset DPRD Kota Makassar, Supratman, bersama Wakil ketua Komisi A, Nunung Dasniar.(ist)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Asosiasi Usaha Hiburan Malam (AUHM) Makassar dengan Dinas terkait di Ruang Badan Anggaran, Kamis (20/2/2020).

Pembahasan yang dilakukan oleh Komisi A Bidang Bidang Hukum, Pemerintahan dan Aset DPRD Kota Makassar terkait maraknya Razia Tempat Hiburan Malam (THM).

‘FooterBanner’


Ketua komisi A Supratman menjelaskan, dalam RDP tersebut, AUHM meminta kejelasan soal izin usaha terhadap beberapa THM yang bertempat di kota Makassar.

“Mereka bingung, apa yang harus mereka lakukan, tadi kan sudah dijelaskan oleh Kabid dari Dinas Perinsdustrian dan Perdagangan (Disdag) bahwa ada regulasi yang mengatur terkait dengan THM khusus untuk di Kota Makassar,” jelas Supratman

“Termasuk ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur terkait dengan berdirinya THM di Kota Makassar, baik itu izin Minuman beralkohol(Minol) tipe A, B dan C itu ada kejelasan,” lanjut Supra, sapaan akrabnya.

BACA JUGA:  GSA Aryaduta Makassar Bantu Ojol di Tengah Pandemik Covid-19

Selain itu, politis Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) ini, menekankan terkait tipe minuman, menurutnyanya, kejelasan minuman alkohol (Minol) masih merujuk pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Akan tetapi, Minol ini dikecurutkan oleh masing-masing otonomi daerah yang diatur Peraturan Daerah (Perda) masing-masing dalam hal untuk mendapatkan izin menjual minuman.

“Kemudian, masuk di Makassar itu ada regulasi khusus kita yang dibuat terkait otonomi daerah, bahwa harus mengambil izin tempat. Dan semua izin yang keluar, baik dari kementerian harus ada tebusan dari Pemkot Makassar, karena terkait dengan regulasi tempatnya yang kita butuhkan,” jelasnya

Selai itu, Supra juga mengingatkan, agar tidak menempatkan dan mengeluarkan izin yang tidak sesuai aturan perundang-undangan.

“Solusinya, mereka sudah paham betul apa yang diinginkan Pemerintah dan apa yang menjadi kewajiban para pemilik-pemilik THM,” pungkas Supra.(As)

Advertisements
‘PostBanner’

Comment