by

Perubahan Struktur OPD Pemprov Sulsel, Ini Penjelasannya

Kantor Gubernur Sulsel (int)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Gubernur dan DPRD Sulsel sepakat mengubah struktur pemerintahan di Pemprov Sulsel per 1 November 2019. Dalam nomenklatur struktur yang baru, sejumlah perangkat daerah berubah. Ada juga yang dilebur, ada pula yang tetap.

OPD yang dilebur yakni, Biro Humas dilebur ke Dinas Kominfo dan Informatika, Dinas Bina Marga Dinas Perumahan dan Dinas PSDA dilebur jadi satu dengan nama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kemudian, Dinas Pertanian dilebur ke Dinas Perkebunan, Balitbangda dilebur ke Bappeda, Bagian Protokol masuk ke Biro Umum, Biro Asset dilebur ke Badan Pengelolaan Keuangan, Biro Pembangunan dilebur ke Biro Ekonomi.

‘FooterBanner’


Sementara OPD baru yakni, Dinas ketahanan pangan, Biro Pengadaan dan Jasa (baru), Biro Administrasi dan Sekertariat Daerah (baru)/ biro administrasi pimpinan, Biro Ortala berubah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

Sedangkan OPD tetap, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Perumahan, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Pemuda dan Olahraga, Biro Pemerintahan, Biro Kesra, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perizinan Layanan Terpadu.

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, Selle KS Dalle mendorong Pemerintah Provinsi Sulsel, melakukan perubahan parsial atau perubahan terbatas atas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020. Penyerasian anggaran itu, atas perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel. Sejumlah OPD dilebur menjadi satu, dengan alasan efisiensi.

“Perubahan Parsial adalah sebuah keharusan. Kalau tidak ada perubahan parsial, maka tentu struktur opd baru tidak bisa memulai melakukan programnya,” kata Selle KS Dalle, Selasa (14/1/2020).

Menurut Selle, Pemprov yang memiliki kewenangan mengusulkan perubahan parsial untuk penyerasian anggaran struktur opd baru.

“Nanti setelah ada usulan masuk, baru DPRD memberi persutujuan,” ujar Politisi Demokrat tersebut.

Sementara legislator DPRD Sulsel dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Fahruddin Rangga mengatakan, terkait peleburan beberapa OPD tidak akan punya pengaruh signifikan terhadap anggaran. Sehingga kebutuhan parsial tergantung pihak eksekutif. Kendati demikian, katanya perubahan parsial atas APBD memang perlu dilakukan karena berdampak pada OPD baru dalam melaksanakan programnya. DPRD hanya dilaporkan dan setelah dipelajari baru mengeluarkan persetujuan minimal persetujuan tingkat pimpinan.

“Tapi kebutuhan perubahan parsial itu kan yang tahu Pemprov. Karena yang mengusulkan perubahan parsial itu kan Pemprov,” jelasnya.

BACA JUGA:  Soal Stadion Mattoanging dan Al Markaz, Ini Hasil Rapat Golkar Sulsel

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Junaedi, menuturkan perubahan struktur OPD di lingkup Pemprov Sulsel tidak mengganggu secara signifikan program yang ditetapkan pada OPD lama. Adapun program yang melekat di perangkat daerah lama, secara otomatis turut digeser ke OPD yang baru.

“Jadi tidak ada perubahan program atau kegiatan. Inikan yang berubah hanya OPD-nya, urusannya tidak berubah. Itu program kegiatan melekat di urusan, bukan di OPD. Jadi tidak ada yang berubah untuk program kegiatan,” kata Edi.

Lanjut Edi menjelaskan, jika ada OPD yang berdasarkan nomenklatur baru, digabung ke perangkat daerah lain, otomatis programnya pun akan digeser yang bersesuaian dengan tugas dan fungsinya. Misalnya, Biro Humas dan Protokol Setda Sulsel yang organisasinya dilebur ke Diskominfo Sulsel.

Sebagai informasi, sejumlah pejabat eselon III dan IV di Pemprov Sulsel kini menganggur. Asisten III Bidang Administrasi Setda Sulsel, Tautoto Tanaranggina mengatakan, tim penilai kinerja hingga saat ini masih sibuk mengodok penempatan pejabat untuk mengisi OPD yang baru dibentuk. Dia menjelaskan, penataan pejabat untuk mengisi posisi baru dilakukan untuk menghindari kebijakan demosi, atau penurunan jabatan dan eselon kepada seorang pejabat di Pemprov Sulsel.

“Kita berharap agar semua bisa masuk,” katanya.

Khusus OPD yang baru saja dilantik pimpinan OPD-nya, kata Tautoto, para pejabatnya sisa menunggu pelantikan susulan. Tautoto mengaku pelantikan susulan untuk struktur eseon III dan IV masih menunggu instruksi pimpinan.

“(Pelantikan) Tergantung pimpinan,” katanya.

Sementara untuk pejabat Eselon III dan IV yang dilebur dinasnya, Tautoto mengaku akan dilakukan dimisioner atau melaksanakan tugasnya seperti biasa sembari menunggu jadwal pelantikan ulang para pimpinan OPD.

“Dimisioner tapi fungsinya tetap dijalankan oleh pejabat yang ada,” jelasnya.

Diketahui, Pemprov Sulsel sendiri ada beberapa jabatan eselon II yang masih kosong. Di antaranya, Dinas Kehutanan, Dinas Pendidikan, Biro Organisasi dan Tatalaksana, Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Biro Umum, Sekertaris Dewan, Badan Pengelola Keuangan Daerah, serta Dinas Kesehatan Sulsel.

Tautoto pun mengungkapkan Pemprov segera melelang OPD yang kosong ini pada pekan depan. (Ar/Ip)

‘PostBanner’

Comment