by

Ini Syarat untuk Daftar Jadi Anggota PPK di KPU Kota Makassar

Komisi Pemilihan Umum (int)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar resmi mengumumkan tahapan pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam menghadapi Pilkada Serentak pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar pada 23 September 2020 mendatang.

Ini sudah sesuai dengan peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau WaliKota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan surat edaran nomor 12 tahun 2020.

‘FooterBanner’


“Kuota yang dibutuhkan 75 orang, dan akan disebar 5 orang disetiap kecamatan di makassar yaitu 15 kecamatan di makassar kali 5 orang jadi 75 orang,” jelas Komisioner KPU Makassarlr, Endang Sari saat menghadiri konferensi pers, Rabu (15/1/20).

Endang sapaan karibnya juga mengakui, pihaknya telah membuat tim helpdesk, dimana tim tersebut disiapkan diluar untuk selalu siap dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan masyarakat terkait perndaftaran PPK.

“Kami optimis pendaftar ini banyak, begitu kami share infonya, banyak yang menghubungi kami di media sosial, kemudian menanyakan bahkan langsung datang kesini bertanya,” terangnya

Sekadar diketahui, Pendaftaran akan dibuka mulai dari tanggal 18 hingga 20 januari 2020. 

Ini syarat-syarat untuk mendaftar sebagai PKK yaitu :

a. Warga Negara Indonesia 

BACA JUGA:  Raih Beragam Penghargaan Tahun Lalu, Tahun 2020 MaxOne Hotel Bidik Sertifikat Bintang Empat dan Halal Kitchen

b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.

c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; 

d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; 

e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan; 

f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK 

g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika 

h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat. 

i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 

j. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota afau DKKP; 

k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS; dan 

l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.(As)

‘PostBanner’

Comment