by

BPK Temukan Dugaan Kerugian Negara Rp 6 Triliun dari 4 Proyek di Pelindo II

Pelindo II (ist)

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna mengungkapkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan ditemukan dugaan kerugian negara hingga lebih dari Rp 6 triliun dari empat proyek di lingkungan Pelindo II.

“Maka ini wewenang ada di aparat penegak hukum,” katanya usai menandatangani kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (7/1/2020).

‘FooterBanner’


Menurut Agung, empat proyek di Pelindo II yang merugikan negara itu yakni perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT), Terminal Peti Kemas Koja, proyek Kalibaru dan juga global bond.

Selain mengidentifikasi kerugian negara, Agung menjelaskan BPK juga mengidentifikasi konstruksi perbuatan melawan hukum dan mengidentifikasi pihak yang tertanggung jawab.

“Sisanya apakah ada mens rea di situ, kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum,” kata Agung.

Agung menyebutkan di Pelindo II, ada juga pemeriksaan kasus mobile crane yang ditangani Bareskrim Polri yang sudah masuk meja hijau dan kasus tindak pidana korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC). Pada dua kasus itu, Agung menyebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kerugian negara mencapai Rp30-50 miliar.

BACA JUGA:  Lebaran di Tengah Covid 19 Trafik Data XL Axiata Naik 25%

Sebelumnya, Agung menerima kunjungan Ketua KPK, Firli Bahuri, di Kantor Pusat BPK, di Jakarta, pada Selasa (7/1/2020). Pada kesempatan tersebut hadir pula Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono beserta para Pimpinan Auditorat Keuangan Negara BPK dan empat Komisioner KPK lainnya.

Agung mengatakan pertemuan ini bertujuan untuk memperbaharui kesepakatan bersama antara BPK dengan KPK. Kesepakatan itu memuat tentang kerja sama dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi kerugian negara dan unsur pidana, penghitungan kerugian negara, dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

“Telah ditandatangani kesepakatan kerja sama atas beberapa hal, diantaranya terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli,” ucapnya.

Agung menjelaskan bahwa kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding/MoU) ini merupakan pembaharuan dari MoU yang sebelumnya, yaitu MoU Nomor 01/KB/I-VIII.3/09/2006 dan Nomor 22/KPK-BPK/IX/2006 tentang Kerja Sama dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment