by

Banyaknya Petahana Pada Pilkada Serentak 2020 di Sulsel, Ini Penjelasan Soal Netralitas ASN

Ilustrasi netralitas ASN di Pilkada (ist)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Tahun 2020 ini merupakan tahun politik bagi sejumlah daerah di Indonesia. Hal tersebut karena akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 (pilkada) di seluruh Indonesia.

Adapun Pilkada Serentak 2020 akan diselenggarakan pada 23 September 2020. Pilkada ini akan diikuti oleh 270 daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Adapun penduduk yang berpotensi menjadi pemilih sebanyak 107.531.640. Kementerian Dalam Negeri menyebut ada 70 persen petahana berkompetisi di Pilkada  2020. Olehnya potensi ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) pun dipantau.

‘FooterBanner’


Khusus di Sulawesi Selatan (Sulsel), dari 23 Kabupaten/kota , sebanyak 12 daerah akan menggelar pilkada serentak tahun 2020 ini, diantaranya: Kota Makassar, Kab. Barru, Kab. Bulukumba, Kab. Gowa, Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Luwu Timur, Kab. Luwu Utara, Kab. Maros, Kab. Pangkajene Kepulauan, Kab. Soppeng, Kab. Tana Toraja, dan Kab.Toraja Utara. Selanjutnya dari 12 Kab/Kota yang menggelar pilkada serentak 2020 di Sulsel, cuma tiga daerah yang dipastikan tanpa calon petahana, karena bupatinya sudah dua periode menjabat, yakni Pangkep, Maros, dan Bulukumba, artinya pilkada serentak 2020 di Sulsel 75% kemungkinan akan menghadirkan calon petahana.

Bicara soal calon petahana dan netralitas ASN, hal yang paling berbahaya jika ASN tidak netral adalah besarnya peluang penyalahgunaan wewenang, program dan anggaran yang dimanfaatkan agar petahana dapat dipilih lagi pada periode kedua.

Menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk mengantisipasi potensi ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN), Kemendagri akan memantaunya. “Ada kurang lebih 70 persen ke atas, kita sudah petakan. Nah, terhadap mereka-mereka ini kita lakukan pemetaan lebih detail, contoh terkait netralitas ASN,” kata Pelaksana Tugas Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/7/2020).

Akmal menyebut Kemendagri akan berfokus mencegah penyalahgunaan wewenang oleh para petahana. Khususnya terkait pengerahan ASN untuk pemenangan.

Rincian Aturan Netralitas ASN

Masih soal netralitas ASN, Kementerian Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) juga meminta agar dikawal netralitas ASN.

“Untuk itu, harus sangat berhati-hati, dikawal, dijaga, dan dipastikan kalau ASN Kepri betul-betul menjaga netralitasnya,” ujar Kepala Bidang Pembinaan Integritas SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Kumala Sari, saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Kepegawaian se-Provinsi Kepulauan Riau di Batam, Kepri, Selasa (26/11/2019), dikutip dari laman menpan.go.id.

Netralitas ASN sendiri merupakan azas yang terdapat di dalam Undang-undang No. 5/2015 tentang Aparatur Sipil Negara. Azas ini termasuk kedalam 13 azas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen SDM.

BACA JUGA:  Andi Sudirman Terima Kunjungan Wakil MUI Sulsel dan Kemenkunham

Kumala Sari juga menjelaskan bahwa netralitas ASN telah diatur dalam PP No. 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS dan PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS. Bahkan pada Pilkada tahun 2017 dan Pemilu Serentak 2018, Kementerian PANRB juga telah mengeluarkan Surat Edaran mengenai pelaksanaan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia.

Adapun pengukuran netralitas pada ASN dibagi menjadi empat indikator. Indikator tersebut adalah pertama netralitas dalam karier ASN, kedua netralitas dalam hubungan partai politik, ketiga netralitas pada kegiatan kampanye, dan keempat netralitas dalam pelayanan publik.

Dari keempat indikator tersebut, menurut Kumala Sari pelanggaran netralitas sering terjadi pada indikator ketiga, yaitu netralitas pada kegiatan kampanye. Dalam indikator keempat ini terdapat beberapa poin yang merinci mengenai kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh ASN dalam menjaga netralitasnya, yaitu:

1. Penggunaan media sosial tidak mendudukung aktivitas kampanye.

2. Tidak ikut dalam kegiatan kampanye.

3. Tidak membagi-bagi uang dan souvenir kepada pemilih.

4. Tidak melibatkan pejabat negara dan daerah dalam kegiatan kampanye.

5. Tidak menggunakan fasilitas negara atau pemerintah dalam kegiatan kampanye.

6. Tidak melakukan mobilisasi ASN lain dalam ajakan memilih paslon.

7. Tidak memberikan janji program pembangunan kepada masyarakat.

Selanjutnya Kumala Sari menegaskan bagi ASN yang melanggar netralitas, maka akan dikenakan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi hukuman disiplin. Sanksi yang diberikan mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Sulsel kedua Terbanyak Pelanggaran Netralitas ASN

Menghadapi Pilkada serentak tahun 2018, berdasarkan data dari Bawaslu/Panwaslu yang diserahkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terdapat 117 dugaan pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di pusat, provinsi maupun kab/kota.

Asdep Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur Kementerian PANRB Bambang Dayanto Sumarsono mengatakan, pelanggaran yang dilakukan antara lain berupa melakukan ajakan memilih, menghadiri kegiatan politik, dan memberikan sambutan pada acara silaturahmi bakal pasangan calon. Pelanggaran netralitas terbanyak berada di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 42 temuan pelanggaran, kemudian Sulawesi Selatan dengan 34 temuan pelanggaran.

Dari 117 kasus tersebut, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengeluarkan 48 rekomendasi.  Lima  diantaranya diberikan sanksi disiplin dan 43 kasus diberikan sanksi moral.

“Namun baru 4 rekomendasi yang ditindaklanjuti, yakni dari Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Jeneponto, Kota Pare-Pare, dan Kota Makassar,” ujarnya di Jakarta, Selasa (13/03/2018) lalu, dikutip dari laman menpan.go.id. (Ar/Ip)

‘PostBanner’

Comment