by

Jumras Resmi Tersangka, Ini Kata Polrestabes Makassar dan Sekprov Sulsel

Ket. Foto: Jumras/ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Mantan Kabiro Pembangunan Sulsel, Jumras resmi ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

Menurut kepolisian, Jumras menjadi tersangka karena tidak dapat membuktikan tudingan soal mahar 10 miliar di Pilgub 2018.

‘FooterBanner’


“(Jumras tidak bisa buktikan) bahwa omongannya (soal mahar Pilgub 2018) itu benar. Berarti dia ngomongnya tanpa dasar, hanya asumsi dia sendiri gitu loh,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Indratmoko kepada wartawan di kantornya, Jl Ahmad Yani, Selasa (7/1/2020).

Diketahui, Jumras sebenarnya telah meminta maaf secara terbuka terkait tudingannya kepada Gubernur Nurdin pada Kamis (21/11/2019). Namun kasus ini tetap diproses polisi karena permintaan maaf Jumras tersebut tidak membuat Gubernur Nurdin mencabut laporan polisi.

“Kan kita tunggu-tunggu dari Gubernur beberapa hari (apabila ada pencabutan laporan), tapi nggak ada, jadi ya sudah (kita terus proses),” kata Indratmoko.

BACA JUGA:  Pemakaman Jenazah Corona Sesuai WHO, Kapolrestabes Makassar: Pokoknya Tidak Boleh Ada Lagi Penolakan

Sebelumnya gelar gelar perkara terkait penetapan Jumras sebagai tersangka dilakukan penyidik pada Senin (6/1/2020). Jumras dijerat polisi dengan sangkaan Pasal 242 juncto Pasal 310 juncto Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik.

“Untuk pemeriksaan berikutnya, kita agendakan pekan ini,” pungkas Indratmoko.

Menanggapinya, Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani mengatakan, menyerahkan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, pencemaran nama baik yang disangkakan kepada Jumras masih terduga, pemprov belum bisa bersikap. Ia menjelaskan status tersangka tidak mengubah status Jumras sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sulsel, termasuk gaji yang masih tetap jalan.

“Kalau sudah ada vonis pengadilan, baru bisa kita tentukan sikap,” kata Hayat saat dihubungi wartawan, Selasa (7/1/2020) malam.

“Jangka waktu vonis pengadilan baru bisa berhenti (ASN dan gaji),” pungkas Hayat. (Aan/Ip)

Advertisements
‘PostBanner’

Comment