by

Banyaknya Petahana Pada Pilkada Serentak 2020 di Sulsel, Ini Hal yang Tak Bisa Dilakukan Mulai Hari Ini

Ket. Foto: Pilkada serentak 2020/ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Tahun 2020 ini merupakan tahun politik bagi sejumlah daerah di Indonesia. Hal tersebut karena akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020 (pilkada) di seluruh Indonesia.

Khusus di Sulawesi Selatan (Sulsel), dari 23 Kabupaten/kota , sebanyak 12 daerah akan menggelar pilkada serentak tahun 2020 ini, diantaranya: Kota Makassar, Kab. Barru, Kab. Bulukumba, Kab. Gowa, Kab. Kepulauan Selayar, Kab. Luwu Timur, Kab. Luwu Utara, Kab. Maros, Kab. Pangkajene Kepulauan, Kab. Soppeng, Kab. Tana Toraja, dan Kab.Toraja Utara. Diketahui sebelumnya pilkada serentak di Sulsel telah pernah digelar pada tahun 2015, 2016, dan 2018.

‘FooterBanner’


Calon Petahana di Sulsel

Dari 12 Kab/Kota yang menggelar pilkada serentak 2020 di Sulsel, cuma tiga daerah yang dipastikan tanpa calon petahana, karena bupatinya sudah dua periode menjabat, yakni Pangkep, Maros, dan Bulukumba. Sedangkan 12 daerah lainnya kemungkinan akan diramaikan oleh calon kepala daerah petahana karena dipimpin oleh kepala daerah yang baru satu periode menjabat, yakni:Makassar, Gowa, Barru, Selayar, Luwu Timur, Luwu Utara, Soppeng, Toraja Utara, dan Tana Toraja.

Olehnya menjadi catatan tersendiri pilkada serentak 2020 di Sulsel terkait calon petahana, karena kemungkinan akan diramaikan oleh calon kepala daerah petahana.

Dari berbagai pengalaman pilkada, bicara soal calon petahana memang menjadi sesuatu yang selalu menimbulkan potensi konflik, baik protes dari pasangan calon lainnya dan juga masyarakat pendukung calon lain saat berlangsungnya tahapan tahapan pilkada. Olehnya Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU nomor 1 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Dampak UU no 10 Tahun 2016

Sebagai informasi, khusus Kota Makassar, adapun pelaksanaan pilkada serentak 2020 ini merupakan Pilkada ulang tahun 2018 lalu yang telah ditetapkan tanpa pemenang. Pilkada Makassar 2018 lalu hanya diikuti satu pasangan calon, yakni Andi Munafri Arifuddin dan Rachmatika Dewi. Mereka diusung koalisi sepuluh partai politik, namun gagal meraih suara mayoritas pemilih. Jumlah suara untuk kolom kosong atau kotak kosong lebih besar.

Sebelumnya Walikota patahana Danny Pomanto juga ikut dalam pilkada 2018 tersebut, namun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memerintahkan KPU Makassar agar Danny Pomanto dan pasangannya Indira Mulyasari di diskualifikasi karena telah dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahi pasal 71 ayat 3.

Gugatan yang diajukan tim hukum Appi Cicu setidaknya menyoroti 3 kebijakan Danny sebagai petahana yang dianggap bertentangan dengan pasal itu. Ketiga kebijkan itu yakni pembangian handphone kepada RT/RW, pengangkatan tenaga kontrak dan penggunaan tagline 2x+baik. Seperti diketahui Danny membagikan 5.971 Smartphone untuk Ketua RT/RW akhir Desember 2017 lalu.

BACA JUGA:  Diduga Tersangka OTT Kadis Diknas Sidrap Teken Dokumen Proyek DAK dari dalam Tahanan?

Mulai 8 Januari Petahana Tak Boleh Lakukan ini Menurut Pasal 71

Pasal 71 (UU no 10 Tahun 2016).

(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang

melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai

dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan

penetapan pasangan calon terpilih.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.

(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Sementara itu PKPU Nomor 15 tahun 2019 yang telah diubah menjadi PKPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan tahapan pemilihan tahun 2020 dinyatakan bahwa waktu tahapan ‘PENETAPAN PASANGAN’ calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota berlangsung pada tanggal 8 Juli 2020.

Berdasarkan pasal 71 diatas, maka mulai tanggal 8 Januari 2020, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali di daerah sudah tidak boleh lagi melakukan beberapa hal, yakni memutasi atau melantik pejabat.

Selanjutnya, ayat 3 pasal 71 undang-undang tersebut menegaskan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon dan penetapan pasangan calon terpilih. Artinya juga mulai berlaku 8 Januari 2020 hari ini. Dan jika dilanggar maka bisa di diskualifikasi sesuai ayat 5 tersebut. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment