by

Kemlu China: Indonesia Mau Terima atau Tidak, China Tetap Punya Hak di Perairan Itu

Ket. Foto: peta perairan Natuna/ist

Smartcitymakassar.com – Beijing. Perbedaan pendapat antara China dan Indonesia tentang klaim perairan Laut Natuna belum selesai. Bahkan pihak Kementerian Luar Negeri kedua Negara saling bersahutan.

Sebelumnya, dalam jumpa keterangan pers pada Selasa (31/12/2019) di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, mengatakan, “China mempunyai kedaulatan di Kepulauan Nansha dan mempunyai hak berdaulat dan yurisdiksi atas perairan-perairan terkait di dekat Kepulauan Nansha.”

‘FooterBanner’


Juru Bicara Kemlu China Geng Shuang, juga telah menyampaikan tanggapan atas dipanggilnya Dubes China oleh Kemlu RI, juga atas nota keberatan RI ke China soal sengketa di Natuna. Menurut Geng, perairan di sekitar Kepulauan Nansha (Spratly Islands) masih menjadi milik China. Dubesnya di Jakarta juga menegaskan itu ke Kemlu RI.

Pernyataan China ini pun ditanggapi pihak Indonesia. Melalui siaran persnya, Kementerian Luar Negeri RI yang dilansir dari laman kemlu.go.id, melalui siaran pers pada, Rabu (1/1/2020), menegaskan 4 poin, yaitu: (1) Sehubungan dengan pernyataan Jubir Kemlu RRT pada tanggal 31 Desember 2019, Indonesia kembali menegaskan penolakannya atas klaim historis RRT atas ZEEI, (2) Klaim historis RRT atas ZEEI dengan alasan bahwa para nelayan China telah lama beraktivitas di perairan dimaksud bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982. Argumen ini telah dibahas dan dimentahkan oleh Keputusan SCS Tribunal 2016. Indonesia juga menolak istilah “relevant waters” yang diklaim oleh RRT karena istilah ini tidak dikenal dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982.

“Indonesia Mendesak RRT untuk menjelaskan dasar hukum dan batas-batas yang jelas perihal klaim RRT di ZEEI berdasarkan UNCLOS 1982,” bunyi poin (3).

BACA JUGA:  Punya Pengalaman, Fatmawati Rusdi Dapat Support dari Ibu-ibu Majelis Taklim

Dan yang terakhir (4) Berdasarkan UNCLOS 1982 Indonesia tidak memiliki overlapping claim dengan RRT sehingga berpendapat tidak relevan adanya dialog apa pun tentang delimitasi batas maritim.

Namun, pernyataan Indonesia masih dibantah oleh pihak China.

“Saya sudah menguraikan posisi dan proposisi China tentang masalah Laut Cina Selatan sehari sebelumnya dan melihat tidak perlu mengulanginya di sini,” kata juru bicara Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China, Geng Shuang, dalam keterangan pers reguler sesi tanya jawab, (2 /1/2020), dilansir dari situs Kementerian Luar Negeri RRC.

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/xwfw_665399/s2510_665401/t1729272.shtml

“Saya ingin menegaskan bahwa posisi dan dalil-dalil China mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS. Jadi apakah pihak Indonesia menerima atau tidak, itu tak akan mengubah fakta objektif bahwa China punya hak dan kepentingan di perairan terkait (relevant waters),” sambung Geng Shuang.

Bahkan Geng Shuang menegaskan bahwa keputusan arbitrase laut China Selatan tersebut adalah ilegal dan China tak mengakui itu.

“Yang disebut sebagai keputusan arbitrase Laut China Selatan itu ilegal dan tidak berkekuatan hukum, dan kami telah lama menjelaskan bahwa China tidak menerima atau mengakui itu,” kata Geng Shuang.

“Pihak China secara tegas menentang negara mana pun, organisasi, atau individu yang menggunakan arbitrasi tidak sah untuk merugikan kepentingan China,” kata juru bicara Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China,” pungkas Geng Shuang. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment