by

Pembukaan Kawasan Terisolasi Seko dan Sekitarnya, Benarkah untuk Perbaikan Ekonomi Masyarakatnya?

Ket. Foto: perbandingan sebelum dan sesudah pembukaan kawasan seko/ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengatakan, pembukaan kawasan terisolasi yang punya potensi jadi prioritas. Daerah-daerah yang masih alami akan ditata baik, seperti kawasan Seko di Luwu Utara, Sulsel.

“Problem Seko yang terisolasi harus diselesaikan. Daerah yang dikenal dengan tarif ojek termahal ini bertahap diperbaiki kondisi jalannya. Coba buka google, ketik Seko itu pasti ojek termahal. Dahulu 3 hari 3 malam, kini bisa tiga jam,” ungkapnya pada FGD Outlook Sulsel 2020, Sabtu (21/12/2019) lalu.

‘FooterBanner’


Kata Nurdin, kawasan Seko ini bisa disebut kawasan segitiga emas, bisa menghubungkan tiga provinsi, Sulsel, Sulteng dan Sulbar. Banyak jarak bisa dipangkas dan Seko akan jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Kita akan buka aksesnya. Perbaiki semua,” kata Nurdin Abdullah.

Mengenai potensi Seko, Nurdin Abdullah juga mengatakan bahwa setiap tahunnya kekurangan daging. Seko itu sangat pas dikembangkan jadi kawasan peternakan. Sehingga Sulsel kedepan menjadi lumbung daging nasional.

Diketahui, kawasan Seko sendiri berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 189 Tahun 2017 tentang Penetapan Kawasan Usaha Peternakan dan Kawasan Pengembangan Integrasi Ternak Sapi dan Kelapa Sawit, memang telah diputuskan tertanggal 21 Februari 2017 oleh Bupati Lutra, Indah Putri Indriani, bahwa: (Pertama) menetapkan Kecamatan Seko, Kecamatan Rampi, Kecamatan Rongkong dan Kecamatan Masamba, sebagai kawasan usaha peternakan.

“Menetapkan Kecamatan Tanalili, Kec. Bone- Bone, Kec. Sukamaju, Kec. Mappadeceng, Kec. Malangke, Kec. Malangke Barat, Kec. Baebunta, Kec. Sabbang, Kec. Masamba, sebagai kawasan pengembangan integrasi ternak sapi dan kelapa sawit,” bunyi keputusan (Kedua).

Selanjutnya (Ketiga), keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan atau 21 Februari 2017.

Pengakuan Mahasiswa asal Rongkong Soal Akses Jalan Baru

Diketahui, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, kini mempunyai 15 kecamatan usai 3 kecamatan baru ditetapkan pada akhir tahun 2018. Adapun 3 dari kecamatan baru itu berada di wilayah pegunungan yakni Seko, Rampi, dan Rongkong.

Khusus Rongkong, kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 686,50 Km² berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dikutip melalui laman luwuutarakab.bps.go.id, Minggu (13/1/2019). Kecamatan Rongkong ini berbatasan dengan Kecamatan Seko di sebelah utara. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sabbang, sebelah selatan adalah Kecamatan Sabbang dan sebelah barat adalah Kabupaten Toraja Utara.

Pemerintah Kecamatan Rongkong membawahi 7 desa dimana semuanya sudah berstatus definitif. Desa yang paling luas wilayahnya adalah Desa Rinding Allo (158,20 Km²) atau meliputi 23,05 persen luas wilayah Kecamatan Rongkong. Adapun desa yang paling sempit wilayahnya adalah Desa Minanga. Sampai dengan tahun 2016, tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Rongkong masih tergolong rendah. Dengan luas wilayah 686,50 Km2 dan jumlah penduduk sebanyak 3.906 orang, maka tingkat kepadatan penduduk di kecamatan ini hanya sebesar 6 orang per Km2.

Menanggapi pembukaan kawasan terisolasi daerahnya, khususnya akses jalan baru yang kini bisa dinikmati masyarakat, Mahasiswa asal Rongkong, Dwi Alamsyah, mengungkapkan permasalahan, salah satunya soal rumah warga yang terancam terkena longsor akibat dari pembukaan jalan menuju ke wilayah Rongkong.

Dwi Alamsyah bahkan menjelaskan kondisi terkini kampung halamanya, dimana rumah seorang warga yang berada di atas bukit di wilayah Rongkong kini sudah tak berpenghuni.

Menurutnya, pemilik rumah kini meninggalkan rumahnya, karena takut saat musim penghujan datang rumahnya akan akan tertelan tanah akibat longsor.

”Kemarin saya pulang ke kampung, ternyata ada kejadian seperti ini, mereka mengeruk bukit itu tidak miring, tapi lurus ke atas (untuk jalan), ini bahaya sekali, terpaksa si pemilik rumah itu nda mau tinggali rumahnya,” kata Dwi Alamsyah kepada wartawan, Selasa (24/12/2019).

Dwi Alamsyah menegaskan, pembukaan daerah terisolir termasuk dengan membangun jalan, harus dibarengi dengan regulasi perlindungan masyarakat adat.

Tak hanya itu, Dwi Alamsyah juga mempertanyakan lebar jalan yang dibangun, yang menurutnya bisa dilalui oleh tiga truk yang berpapasan sekaligus. Padahal, masyarakat adat Seko, Rongkong, minim yang memiliki kendaraan khususnya mobil.

“Lebar jalan itu terkesan diperuntukkan untuk perusahaan tambang, lebar sekali, jangan sampai itu terjadi, sebelum terlebih dahulu ada proteksi masyarakat adat yang dilakukan pemerintah,” pungkasnya.

Kegelisahan Masyarakat Adat Seko

Kegelisahan masyarakat adat Seko memang diketahui sudah lama. Seperti yang terjadi pada Selasa (23/02/2016) lalu, dilansir dari laman Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) aman.or.id, sekitar 1.000 orang menggelar aksi unjuk rasa di Desa Padang Raya, Ibukota Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Aksi tersebut diwarnai dengan pengusiran pihak perusahaan oleh masyarakat setempat yang tetap pada pendiriannya menolak HGU PT. Seko Fajar di tanah Seko.

Selain dipicu oleh sejarah panjang penolakan masyarakat terhadap konsesi tersebut, hal ini juga karena adanya aktivitas perusahaan yang melakukan peninjauan lokasi HGU senin (22/02/2016) kemarin pkl.16.00 Wita dan sosialisasi Surat Perintah Eksekusi Lahan berdasarkan putusan PTUN Jakarta, Nomor: 35/G/2012/PTUN-JKT di empat wilayah adat.

Hampir 20 tahun masyarakat adat Seko menolak izin konsensi PT. Seko Fajar Plantation yang mendapat izin konsensi melalui sertifikat HGU nomor 1/1996 per tanggal 10 Agustus 1996 dengan lahan seluas 12.676 hektar dan berakhir hingga 16 Agustus 2020, sedangkan HGU yang kedua bernomor 02/1996 tertanggal 16 Agustus 1996 seluas 11.042 hektar dan berakhir tanggal 16 Agustus 2020.

BACA JUGA:  Taklukkan Timnas Indonesia 4-1, Persita Tangerang Buat Kejutan

PT. Seko Fajar Plantation yang memegang HGU sejak 1996, hanya satu tahun melakukan aktivitas pembibitan dan penanaman teh. Setelah itu, lahan HGU yang meliputi 85% luas wilayah kecamatan Seko itu ditelantarkan hingga saat ini. Awalnya, HGU PT. Seko Fajar Plantation akan memanfaatkan lahannya untuk bidang perkebunan seperti teh hijau, kopi arabika, markisa dan tanaman hortikultura lainnya.

Penolakan masyarakat adat Seko yang telah didengungkan sejak awal adanya izin konsensi tidak juga digubris oleh Pemerintah, bahkan pihak Pemerintah Daerah telah menyampaikan dengan terbuka permintaan untuk mencabut izin HGU tersebut. Pada tahun 2009 lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara yang ketika itu masih dipimpin oleh Bupati Luthfi A. Mutty juga telah mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mencabut HGU Perusahaan tersebut.

Keinginan serupa juga disampaikan oleh Indah Putri Indriani saat masih menjabat sebagai wakil Bupati Luwu Utara pada tahun 2011 silam dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AMAN di Lapangan Sabbang. Dengan tegas Indah Putri meminta kepada BPN agar konsensi PT. Seko Fajar diatas lahan 23.718 hektar dan menguasai wilayah masyarakat adat di tujuh desa agar segera dicabut.

Bagaimana Potensi Tambang di Seko

Bicara tentang kekayaan alam Kabupaten Luwu Utara Sulsel, pada acara program Indonesia Visionary Leader (IVL) season IV, Koran SINDO dan Sindonews.com, di Auditorium SINDO, Jakarta, Kamis (22/11/2018) lalu, Bupati Indah Putri Indriani menjelaskan Luwu Utara memiliki kekayaan alam berupa pertambangan dan energi terbarukan.

“Secara garis besar tambang logam (emas) ada di Kecamatan Rampi, tambang bijih besi uranium di Kecamatan Seko, dan energi terbarukan geotermal di Kanandede,” kata Indah.

Tambang di Seko

Sekitar tahun 2016 lalu, sejumlah pemerhati lingkungan dan lembaga swadaya masyarakat tergabung dalam Konsolidasi Masyarakat Sipil menolak eksploitasi lingkungan dan tambang di Seko Kabupaten Luwu Utara Sulsel. Adapun Konsolidasi tersebut seperti Perkumpulan Wallacea, Walhi Sulsel, LBH Makassar, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tana Luwu, AMAN Sulawesi Selatan, Kontras Sulawesi, Jurnal Celebes, YBS Palopo, dan PBHI Sulsel.

Menurut Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Sulsel Asmar Exwar dalam siaran pers, di Makassar, Minggu (12/6/2016) mengungkapkan, Pemprov Sulsel seharusnya memprioritaskan perlindungan kawasan-kawasan hutan yang masih tersisa termasuk wilayah adat dan masyarakat adat yang ada di dalamnya. Selain itu, izin-izin baru industri ekstraktif seperti pertambangan seharusnya sudah tidak diberikan lagi.

“Pemprov harusnya fokus memeriksa izin-izin pertambangan yang ada saat ini. Demikian pula halnya dengan pembangunan infrastruktur yang menunjang industri pertambangan seperti PLTA,” kata Asmar.

Berdasarkan data saat itu terdapat 10 perusahaan tambang. Enam di antaranya berlokasi di Kecamatan Seko seluas 121.390,22 hektare (Peta HGU hasil digitasi Peta WIUP) atau berdasarkan data Peta WIUP mencapai 90,937 hektare. Tidak hanya tambang, di wilayah Seko saat ini juga terdapat izin HGU Perkebunan (PT Seko Fajar) dan rencana pembangunan PLTA yang akan dibangun oleh PT Seko Power Prima dan PT Seko Power Prada.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) Tanah Luwu, Batara Manurung mengungkapkan masyarakat Seko secara umum tidak pernah mendapatkan informasi yang detail dan transparan atas dampak yang ditimbulkan jika perusahaan tambang tersebut beroperasi. Sebelum memperoleh izin eksplorasi, masyarakat sampai saat ini belum pernah mendapatkan pemberitahuan atau dimintai persetujuannya terkait izin eksplorasi tersebut. Warga baru mengetahuinya, kata dia, setelah pihak perusahaan memasang papan pengumuman penyusunan Amdal.

Menurut Batara, Pemkab Luwu Utara seharusnya lebih menghargai keberadaan masyarakat adat Seko atas hak-hak tanahnya. Apalagi, katanya lagi, di Luwu Utara ada Perda tentang Keberadaan Masyarakat Adat Seko No. 300 Tahun 2004, dan SK Bupati Nomor 12 Tahun 2004.

Manfaat Jalan Baru Seko

Sebelumnya diberitakan, sejak 74 tahun Indonesia merdeka, masyarakat Kecamatan Seko tidak pernah merasakan jalanan aspal. Jalan untuk menuju ke Kecamatan Seko itu berlumpur dan berkubang dengan jarak tempuh sekitar 8 jam perjalanan. Untuk bisa melalui jalan itu, masyarakat Seko harus memodifikasi motornya dengan menggunakan ban trail. Sedangkan, kendaraan roda empat sulit dilalui dengan kendaran biasa. Sehingga, masyarakat Seko harus mengeluarkan uang Rp 700.000 hingga Rp 1.000.000 sebagai sewa ojek. Di Kecamatan Seko inilah dikenal ojek termahal di Indonesia.

Kecamatan Seko merupakan daerah terpencil di Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan itu memiliki 12 desa yang terletak di Pegunungan Kambuno dan berada 2.985 meter di atas permukaan laut.

Masyarakat di sana menggantungkan hidupnya pada bertani, berkebun dan beternak kerbau. Daerah ini dikenal degan penghasil kopi terbaik, baik jenis robusta maupun arabika.

Selain ojek motor digunakan dari Kecamatan Masamba ke Kecamatan Seko dengan harga mahal, masyarakat juga bisa menggunakan moda transportasi pesawat dua kali sepekan yang berangkat dari bandara perintis Kecamatan Masamba ke bandara perintis di Kecamatan Seko.

Untuk bisa naik pesawat jenis Casa dengan kapasitas 24 penumpang ini, warga harus memesan tiket jauh hari sebelumnya dengan harga Rp 300.000. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment