by

Jadikan ‘Gemeente’ dan Kota Besar, Ini Bangunan Peninggalan Kolonial Belanda di Makassar

Ket. Foto: Benteng Fort Rotterdam/ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Makassar yang ditelaah dalam tulisan ini, adalah Makassar sebagai sebuah kota, yang berkembang sejak penguasaan Belanda (VOC) pada tahun 1667 berdasarkan perjanjian Bongaya dan dikuasainya Benteng Fort Rotterdam oleh Belanda serta terbentuknya pemukiman orang-orang Asing seperti Belanda, Inggris, Denmark, Asia Timur Jauh dan pemukiman-pemukiman pribumi seperti Bone, Wajo, Ende, dan lain-lain di luar Benteng Fort Rotterdam, yang menjadi awal pertumbuhan dan perkembangan Kota Makassar hingga sekarang ini.

Dikutip dari deskripsi bangunan kolonial Belanda di kota makassar (Repositori Kemdikbud), tulisan yang dibuat Tahun 2012 ini, tidak membahas Makassar sebagai ibukota kerajaan Gowa dan Makassar sebagai suatu etnis yang mendiami jazirah Selatan pulau Sulawesi (Mattulada,1982:14 ).

‘FooterBanner’


Sasaran pokok tulisan ini adalah tata ruang kota Makassar periode Hindia Belanda sampai ditetapkannya Undang-Undang Desentralisasi (Decentralisatiewet 1903), yang secara efektif berlaku untuk kota Makassar sebagai Gemeente ( Kotamadya) pada tahun 1906 dan Staad Gemeente Makassar tahun 1938 hingga tahun 1942 pada masa pendudukan Jepang.

Periode antara tahun 1667 sampai tahun 1906, menjadi perhatian utama dalam tulisan ini, karena adanya kesinambungan proses sejarah kota Makassar sejak itu, yang tidak dapat dipisahkan sampai penetapannya sebagai Gemeente dan perkembangan Kota Makassar selanjutnya.

Pengaturan wilayah Pemerintahan dan Penataan Kota Makassar pada masa antara tahun 1906-1910 didasarkan pada keputusan Gubemur H.N.A.Swart (1906-1908) tertanggal 31Desember 1906, M0.6041/2. Pengaturan ini masih dianggap sementara, sedangkan untuk penataan wilayah resmi diberlakukan sejak tahun 1911 berdasarkan lembaran Negara tahun 1910 No. 573 yang berlaku pada bulan Januari 1911 (Poelinggomang,1983: 97). Perhatian pemerintah Hindia Belanda terhadap kota Makassar sejak itu cukup besar, dapat dilihat pada penataan dan pembangunan fasilitas dan infrastruktur pemerintahannya.

Selanjutnya, pada tahun 1921 Gemeente Makassar ditetapkan menjadi enam distrik yakni distrik Makassar, Wajo, Ujung Tanah (Waronder Tallo ), Mariso dan adat Gemenchap Galesong. Setelah tahun 1921 onderafdeling Makassar (Cabang Pemerintahan) terbagi empat distrik yakni distrik Makassar, Wajo, Ujung Tanah, dan Mariso. Perubahan-perubahan itu kelihatannya dalam rangka meningkatkan penataan kota Makassar sebagai sebuah kota besar.

Posisi kota Makassar sebagai pusat pemerintahan kolonial Belanda, memungkinkan pertumbuhan yang pesat dan memerlukan pembangunan/ kebijakan politik khusus. Pemerintah Hindia Belanda mengantisipasi kondisi tersebut dengan menjadikan Makassar sebagai sebuah Gementelijk Ressort atau Gemeente, berdasarkan Staatblaad tahun 1906 No.171 (IrawanSoejito,1984: 84).

Staatblaad yang didasarkan pada Undang-Undang Desentralisasi atau Decentralizatiewet 1930 itu, bertujuan untuk membuka kemungkinan diadakannya daerah-daerah yang mempunyai pemerintahan sendiri (otonomi) lihat ordonansi S. 1922 216, pasal 121 ayat 5c. Konsep itu oleh Irawan Soejito dianggap sebagai percobaan tetapi sekalian memberi kelonggaran untuk perkembangan. Dengan demikian sejak penetapan Makassar sebagai Gemeente, pada 1 April 1906 dianggap awal kota Makassar sebagai daerah otonom (lihat, Nai Dg. Sikado, 1956 :1). Penetapan itu, mendorong pembangunan fasilitas kota dan fasilitas pemerintahan untuk menjelaskan roda pemerintahannya.

Kota Makassar sebagai daerah yang dikuasai langsung oleh Belanda (periksa Daud Limbugau, 1985:59), dengan status Gemeente, masuk ke dalam wilayah percobaan, dan sampai pada tahun 1938 kondisi kota Makassar dianggap berkembang khususnya dari segi pemerintahan dan infrastruktur. Oleh karena itu, Gemeente Makassar dianggap sebagai salah satu daerah yang sudah maju di luar Jawa.

Melihat perkembangan itu, pemerintah Belanda menerapkan sistem Desentralisasi berdasar sistem anggaran regional (steelsel van regionale begrotingen) di Makassar. Menurut steelsel itu dalam hubungan anggaran negara, pendapatan-pendapatan regional tertentu disediakan untuk membiayai belanja-belanja regional. Bersamaan dengan itu diusahakan ke arah suatu pengurusan keuangan regional (regional financial bestuur). Regional financial bestuur itu, disusul dengan penyerahan wewenang dari pusat kepada penguasa-penguasa regional. Pengawasannya, sama halnya dengan pengawasan pada staad kundige decentralisatie (Irawan Soejito, 97).

Otonomi di bidang pemerintahan dan pengelolaan anggaran tersebut, memberi ruang kepada pemerintahan Kota Makassar untuk membangun gedung-gedung pemerintah, yang hingga sekarang dapat kita saksikan. Gedung-gedung pemerintahan itulah yang sampai sekarang menjadi bukti nyata perkembangan tata kota Makassar yang dari aspek historis dapat dikategorikan sebagai bangunan bersejarah, yang dalam UU No.11 Tahun 2010 dikategorikan sebagai bangunan Cagar Budaya.

Catatan tentang dinamika sejarah kota Makassar dalam kajian Irawan Soejito dan informasi dari arsip pemerintah kota Makassar ( dalam 50tahun Berotonomi Daerah Kota Makassar), memberi inspirasi untuk mendokumentasikan peninggalan-peninggalan Pemerintahan (bangunan) pada era penerapan otonomi daerah pada kurun waktu 1906-1942. Periode itu dimulai sejak dikeluarkannya UU Desentralisasi (Decentralizatiewet, 1903) dan berlangsung hingga akhir pemerintahan Hindia Belanda 1942.

Bukti-bukti peninggalan sejarah seperti Kantor Gubernur, Walikota dan lain-lain merupakan bukti pada prediksi tentang penataan pemerintahan masyarakat pendukungnya di Makassar. Mengacu pada asumsi dasar itu, sehingga dalam suatu kajian tentang arsitektur Kota Makassar (Anonim, 1991/1992) mengemukakan EMPAT PERIODE sejarah perkotaan di Indonesia, yang berdasarkan faktanya periode itu juga berlangsung di Kota Makassar.

PERIODE PERTAMA, adalah munculnya pemukiman-pemukiman tradisional yang banyak dipengaruhi oleh budaya India dan Cina (Anonim, 1991/1992:1). Periode itu berkembang hingga abad IX Masehi. Di Makassar bangunan bemuansa Cina mulai ada sejak awal abad ke 16.

PERIODE KEDUA, dimulai dari abad IX sampai abad XV, yakni munculnya pusat-pusat kerajaan/pemerintahan seperti; Kediri, Singasari, dan lain-lain. Bukti-bukti arkeologi tentang pusat kota raja abad XIII, seperti pusat kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Dalam periode itu di wilayah Sulawesi Selatan zaman dulu dikenal pusat Kerajaan GowaTamalate. Pusat Kerajaan Gowa Tamalate yang oleh sejarawan lokal dipastikan telah berfungsi sejak abad XIV bahkan ada yang menyebut abad XIII (Lihat, Mattulada, 1982:19), Anonim 1991/ 1992:9, Darmawan dan M. Natsir, 1993 :55, Daud Limbugau,1985: 19-25).

PERIODE KETIGA, berlangsung dari abad XV sampai abad XVIII. Periode itu ditandai oleh munculnya kota-kota pantai yang berbasis kehidupan kemaritiman. Kota-kota pantai bukan saja sebagai pusat permukiman, akan tetapi juga befungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan pelayaran. Periode ketiga, yakni abad XV sampai XVIll tersebut di Makassar dikenal kota Somba Opu. Somba Opu sebagai pusat kerajaan Gowa dari sisi politik merupakan tahap pertama pertumbuhan kota pantai Makassar. Dalam suatu kajian tentang kota Pantai Makassar disebutkan tiga tahap perkembangan yakni tahap pertama, sejak terbentuknya Bandar Barombong (Somba Opu) sebagai pusat kerajaan Gowa dan sekaligus sebagai kota dagang internasional. Tahap kedua,yakni pergeseran dan berdirinya bandar dan perkampungan di sekitar Benteng Fort Rotterdam. Dikuasainya Benteng Fort Rotterdam oleh Belanda, kemudian diikuti oleh terbentuknya pemukiman-pemukiman orang asing seperti Belanda, Inggris, Denmark, termasuk Asia Timur Jauh dan perkampungan perkampungan orang-orang pribumi. Tahap ketiga, yakni tahap perkembangan sejak penataan dan kebijakan ditentukan oleh orang-orang pribumi.

PERIODE KEEMPAT, yaitu pada abad XIX dan XX, disebut sebagai periode pertumbuhan pemukiman dan kota-kota di Indonesia. Periode ini ditandai oleh pengaruh Eropa yang makin cepat dan besar setelah adanya perjanjian Wina (1814-1815), dan dibukanya terusan Suez (1869). Perjanjian Wina 1814-1815, yang dibuat oleh aliansi empat negara utama terdiri atas Austria, Prusia, Rusia dan Inggris setelah kekalahan Napoleon. Isinya menyangkut reorganisasi negara-negara di Eropa, kemantapan dan perdamaian di Eropa memungkinkan untuk lebih luas dan bebas membuka hubungan-hubungan dengan negara-negara di luar Eropa termasuk Asia Tenggara (Anonim, 1991/1992:2).

Mengacu pada dinamika kota di atas, dan kaitannya dengan penataan Kota Makassar paroh pertama abad XX (1906-1942),jelas bahwa masuk dalam kategori yang ditandai oleh pengaruh Eropa. Ciri utama kota yang dipengaruhi nuansa Eropa, yakni gejala pengelompokkan penduduk, sentimen suku, bangsa atau kepentingan sosio-ekonomi, membentuk kelompok-kelompok penduduk dan pola ruang kota. Bahkan dalam suatu kajian tentang sosio-ekonomi dan sosio-kultural Kota Makassar abad XVII, kelompok-kelompok masyarakat ada tiga tingkatan, yakni (1) yang paling atas adalah kastel dengan kelompok orang Eropa dan opsir, pegawai dan didukung oleh kekuatan Kompeni dan pemerintah Belanda, (2) adalah kelompok Vlardingen terdiri atas kelompok Mestizas, peranakan, Cina, pedagang lokal dan dari Asia, (3) yang paling bawah adalah kampung native atau pribumi yang dipandang setingkat dengan orang-orang India (Anonim 1991/1992:20).

Dari segi penataan kota, pengelompokan etnis, suku bangsa sangat jelas di Kota Makassar pada awal abad XX, dengan munculnya istilah ‘Kampong Balandaiya’, Kampong Wajo, Kampong Malokoe, Kampung Cina (Pecinang), Butung (Pasar Butung Anno 1910), Ambondkamp, Kampong Melayu, Kampong Arab, Kampong Ende dan lain- lain. Suatu fakta yang sampai sekarang masih dapat kita saksikan sebagai konsekuensi/akibat dari pengelompokan masyarakat dan penempatan kelompok masyarakat pada strata yang berbeda, yakni nampak pada arsitektur dan gaya bangunan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Dalam data inventarisasi Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya, jelas sekali perbedaan arsitektur bangunannya, antara lain bangunan bergaya arsitektur Belanda (Eropa), arsitektur Arab, Cina, dan bangunan-bangunan pribumi. Satu hal yang sangat menarik, yakni bangunan rumah, sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga sosial orang Cina, secara arsitektur hampir mirip dengan bangunan orang-orang Belanda. Perbedaannya hanya terlihat pada relief-relief dalam aksara Cina, atau pada bagian tertentu nampak nuansa arsitektur Cina. Bangunan-bangunan yang didirikan pada awal-awal abad XX ( dalam rentang 1905-1940 an), sangat sulit dibedakan bangunan/arsitektur yang pemiliknya orang Cina atau orang Belanda. Kondisi itu masih nampak pada bangunan di sekitar jalan Sulawesi seperti bangunan SMP 5 sekarang, rumah Mayor Thoeng, rumah-rumah dijejeran jalan Jampea dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa nilai segi arsitektur, strata sosial orang Cina berada setingkat di bawah orang Belanda (penguasa).

Munculnya Bangunan Kolonial di Makassar

Perjanjian Bungaya era Sultan Hasanuddin pada tanggal 18 november 1667, merupakan tonggak awal pendudukan kolonial Belanda di bumi Makassar. Dengan mengambil alih Benteng Fort Rotterdam, juga ditandai dengan dihancurkannya pusat pemerintahan Kerajaan Gowa di Benteng Somba Opu, setelah melalui pertempuran sengit yang berlangsung selama beberapa hari dengan korban jiwa yang sangat besar dikedua belah pihak. Momentum inilah akhimya mempermudah pihak kolonial Belanda di dalam melakukan kegiatan ekonomi dan politik yang merupakan cikal bakal pemerintahan kolonialnya di Makassar.

Bermula di Kawasan Benteng Fort Rotterdam yang secara De Jure merupakan tanah pertama yang dikuasainya dan sesuai dengan fungsinya sebagai pusat pemerintahan dan pelabuhan, maka kolonial Belanda mulai mendirikan bangunan- bangunan dengan arsitektur bernuansa lain dengan arsitektur bangunan yang dikenal oleh masyarakat Bugis Makassar pada umumnya. Sebahagian besar bangunan merupakan bangunan untuk fasilitas pelabuhan seperti; kantor, gudang, galangan kapal dan lain-lain dibangun pula di luar Benteng. Seiring dengan semakin kokohnya pendudukan kolonial Belanda di Makassar dan ditopang oleh aglomerasi kota Makassar yang semakin berkembang dan semakin luas, maka pendirian bangunan-bangunan baik bangunan pemerintah maupun bangunan pribadi semakin marak perkembangannya, namun struktur tata kota hingga akhir abad ke XVIII tidak terlalu banyak mengalami perubahan dan kastel (Benteng) Fort Rotterdam menjadi lingkungan yang eksklusif bagi pemerintahan Belanda.

Fase berikutnya yaitu awal abad XIX setelah Benteng Fort Rotterdam tidak sepenuhnya lagi berfungsi sebagai pertahanan, tetapi hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, maka kediaman Gubernur mulai dibangun di Hoogepad (Kantor Balaikota Jalan Ahmad Yani Makassar sekarang -red) kira-kira 200 meter di sebelah timur laut Benteng Fort Rotterdam dan beberapa puluh meter dibangun rumah Residen (sekarang Polrestabes Makassar).

Selain itu rumah dan bangunan-bangunan dengan konstruksi batu berkembang kebagian selatan lapangan Karebosi. Meliputi pola struktur kota. Melengkapi perkembangan kota yang semakin kompleks setelah diresmikannya Makassar sebagai Staadsgemeente (kota besar) dan dimulainya politik desentralisasi, banyaklah bangunan penting didirikan seperti hotel dan fasilitas rekreasi antara lain bioskop dan kolam renang, sedangkan bangunan lain yaitu pembangunan Kantor Gubemur dan kediaman perwira.

Pada tahun tiga puluhan sampai pada akhir masa penjajahan, Makassar atau Ujung Pandang berkembang semakin pesat sebagai kota pelabuhan, pemerintahan, perdagangan, pendidikan dan militer. Sejalan dengan perkembangan tersebut maka didirikanlah kantor-kantor pelayaran perdagangan, hotel, bioskop, bank, gudang dan rumah toko. Pembangunan kota ini berlangsung terus hingga berakhimya pemerintahan Belanda di Makassar/Ujung Pandang.

Masuknya Jepang yang mengutamakan kegiatan militer menyebabkan kehidupan kota sangat merosot bahkan sampai tahun 1950 an, pola ruang kota Makassar tidak banyak mengalami perubahan. Struktur kota yang terbentuk dalam proses perkembangan sosial, ekonomi, politik dan budaya kolonial masih sama, yang berubah hanya nama Kolonial menjadi Indonesia.

BACA JUGA:  Prihatin Kondisi APD Tim Medis, Aliansi Organisasi Pers Makassar Bergerak

Berikut Bangunan Peninggalan Belanda di Makassar

1. Kantor Pengadilan Negeri Ujung Pandang (RaadVanJustitia). Berdasarkan studi kartografis, bangunan ini sudah ada sebelum tahun 1915. Kehadiran gedung Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang megah dan strategis menunjukkan besamya perhatian orang-orang Belanda terhadap pengadilan terutama sejak Makassar dinyatakan sebagai gemeente pada tahun 1906 dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Bangunan ini dahulu berfungsi ganda yaitu sebagai Raad Van Justitie dan Landraad. Raad Van Justitie diperuntukkan proses pengadilan orang-orang Eropa, Cina dan kaum bangsawan. Dan Landraad untuk pengadilan orang-orang pribumi.

2. Museum Kota (Gemeentehuis) / Dulunya Kantor Balaikota. Sesuai dengan namanya BalaiKota bangunan ini secara fisik merupakan lambang dari keberadaan pemerintahan kota yang berfungsi sebagai tempat para pemimpin eksekutif menjalankan kegiatannya. Gedung yang terletak di jalan BalaiKota Makassar ini, sekarang digunakan sebagai Museum Kota Makassar, dimana pada awal pembangunannya diperuntukkan sebagai kantor Pemerintah “Gemeente Makassar”. Bangunan kantor Walikota (Gemeente), tersebut merupakan bangunan kantor Walikota pertama di luar Benteng Fort Rotterdam (Fort Rotterdam). Bangunan yang difungsikan pertama sebagai kantor Gemeente Makassar, mulai dibangun pada tahun 1906 bersamaan dengan peningkatan status Makassar sebagai Gemeente (Kota Besar). Gedung itu selesai dibangun dan diresmikan penggunaannya oleh Walikota I Gemeente Makassar yang berkebangsaan Belanda, yakni J.E. Danbrink pada tahun 1918. Gedung tersebut, selanjutnya menjadi lambang keberadaan Kota Makassar dan tempat para pemimpin Kota menjalankan kebijaksanaannya. Bangunan tersebut digunakan sebagai kantor Walikota hingga akhir kekuasaan pemerintah Belanda pada tahun 1942.

Pada masa kemerdekaan, gedung yang sejak awal dibangun sebagai kantor Walikota tetap difungsikan sebagai Kantor Walikota Makassar. Pejabat-pejabat Walikota Makassar sejak masa kemerdekaan, antara lain Abd. Hamid Dg. Magassing 1947-1950, J.M Qaimuddin 1950-1951, J. Mawengkang 1951, Dg. Lili 1951, Ahmad Dara Syahruddin 1952-1956, H.M Yusuf Dg. Mile 1956-1958, Abd. Latif Massikki 1958-1960, H. Aroeppala 1960-1965, H.M. Dg. Patompo 1965-1978, Abustam 1978-1983, Yancy Raib 1983-1988, Suwahyo 1988-1993. Dalam masa pemerintahan Suwahyo sebagai Walikotamadya Ujung Pandang, kantor Walikota dipindahkan ke kantor yang sebelumnya kantor Gubemur Celebes (bangunan aslinya). Kantor Gubemur dipindahkan ke Jalan Urip Sumoharjo sampai sekarang, sedangkan gedung yang

dulunya sebagai kantor Walikota, kantor Dinas-Dinas Kota kemudian difungsikan sebagai Museum Kota yang sekarang dikenal “Museum Kota Makassar”.

3. Kantor Walikota Makassar (Gouvernement Kantoor). Gedung Walikota Makassar terletak di sebelah selatan jalan Jenderal Ahmad Yani dan diapit jalan Slamet Riyadi dan jalan Balai Kota ini. Dahulu gedung ini merupakan kantor Gubemur yang kedua, dibangun oleh kolonial Belanda pada tahun 1939 setelah terjadi perubahan dalam struktur organisasi pemerintahan kolonial. Sekarang gedung tersebut difungsikan sebagai kantor Walikota Makassar.

4. Kantor Inspeksi Pajak (Landrente). Bangunan ini didirikan pada tahun 1940-an sebagai kantor Landrente atau kantor pajak tanah, terletak di jalan Slamet Riyadi. Bangunannya hanya satu unit tunggal berdiri, dan masih dikelilingi halaman luas dan terbuka. Kemegahannya dapat dirasakan dari ketinggian gedungnya yang terdiri atas tiga lantai. Saat ini digunakan sebagai kantor Kas Negara dengan status kepemilikan adalah milik pemerintah Daerah.

5. Kantor Pos (Post Cantoor). Bangunan Kantor Pos Unit Divisi Paket, terletak dijalan Balai Kota sebelah utara Gereja Immanuel yang didirikan pada tahun 1925 oleh pemerintahan Kolonia! Belanda. Pada awalnya Kantor pos ini difungsikan sebagai sarana untuk memperlancar korespondensi orang-orang Eropa di Makassar, kemudian sejalan dengan perkembangan zaman maka kantor ini difungsikan sebagai Kantor Pos Unit Divisi Paket yang dipugar tahun 1992.

6. Ged Ung Ckc ( Dirjen Anggaran). Gedung yang didirikan pada tahun 1910 ini terletak di Jalan Riburane No. 1, tepatnya dipersimpangan antara Jalan Ahmad Yani dan Jalan Jampea. Bangunan yang bergaya arsitektur Neo Eropa tersebut didirikan pada tahun 1910 oleh kolonial Belanda dengan berdenah dasar segi empat. Gedung ini pada awalnya digunakan sebagai kantor gubemur selama satu tahun, sebelum pindah ke kantor yang baru yang menempati “Park”, dan saat ini gedung tersebut difungsikan Kantor Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan.

7. Kantor Polisi Militer (PM) Makassar. Bangunan yang didirikan pada tahun 1935 oleh pemerintahan kolonial Belanda ini terletak di jalan Jenderal Sudirman, yang difungsikan sebagai kantor PM Ujung Pandang. Kantor tersebut adalah kantor polisi militer pertama di Makassar yang digunakan oleh polisi militer Belanda, pada saat penyerahan kedaulatan bangunan tersebut dikuasai oleh Kodam XIV Hasanuddin (Kodam VII Wirabuana) dan hingga saat ini bangunan tersebut dipergunakan oleh polisi militer (POM).

8. SMP Negeri 6 Makassar (Eerste Europeache Lager School /EELS). Eerste Europeache Lager School adalah sekolah dasar khusus untuk orang-orang Eropa dan merupakan salah satu gedung sekolah tertua di Ujung Pandang, yang didirikan sekitar tahun 1910 an, yang terletak di jalan Ahmad Yani. Saat ini gedung tersebut dfungsikan sebagai gedung SMP 6 Makassar.

9. Kantor Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs/MULO) . Mulo adalah sekolah dasar lanjutan untuk orang-orang pribumi didirikan pada tahun 1927.

10. SMA Negeri 16 Makassar (Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren/ OSVIA). Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren adalah sekolah yang didirikan pada tahun 1876 pada awalnya bemama Kweekschool kemudian pada tahun 1898 berubah menjadi OSVIA. OSVIA ini didirikan untuk mempersiapkan calon pegawai pemerintah (Pamong Praja) dan Guru. Saat ini bangunan tersebut difungsikan SMU Negeri 16 Makassar.

11. SMP Negeri 5 Makassar (Sekolah Loen Djie Tong). Sekolah ini didirikan pada tahun 1930-an oleh perkumpulan Loen Djie Tong diperuntukkan khusus mendidik warga keturunan Cina. Sekolah yang terletak dijalan Sumba ini, fungsi awalnya digunakan untuk sekolah dasar dan saat ini sekolah tersebut menjadi SMP Negeri 5.

12. Batalyon Zeni Tempur 8/SMG Kodam VII Wirabuana (Kweekschool Voor Inlandsche Scepelingen to Makassar /KVIS). Untuk memenuhi kebutuhan akan pelaut pribumi maka sekolah ini didirikan dan diresmikan pada tahun 1916. Gedung yang terletak di jalan Rajawali Makassar. Sekarang digunakan sebagai kantor Zeni Tempur Kodam VII Wirabuana.

13. Rumah Jabatan Gubernur (Governeur Woning). Rumah jabatan Gubemur didirikan pada tahun 1935, pertama kali ditempati oleh Gubemur Belanda Haze Winkelman hingga tahun 1942 dan selanjutnya dihuni oleh Gubernur Indonesia (Sulawesi Selatan secara berturut-turut).

14. Rumah Jabatan Walikota (Beerhemister). Bangunan yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1950-an ini terletak di jalan Penghibur. Hingga saat ini difungsikan sebagai rumah jabatan Walikota.

15. Apartemen Sarang Semut (ByornNest). Apartemen Sarang Semut didirikan pada tahun 1900-an, terletak di empat jalan yakni sebelah selatan jalan Amanagappa (Bonsbach Stegg), sebelah barat jalan Botolempangan (Prinsenlaan), sebelah utara jalan Ince Nurdin (Jutitielaan) dan sebelah timur jalan Sudirman (Hospital Weeg). Bangunan ini pada awalnya digunakan sebagai hunian para gadis dan nona Belanda yang bersekolah di OSVIA, dan pada masa Jepang hingga sekarang menjadi hunian keluarga dengan status kepemilikan perorangan.

16. Paviliun Hasanuddin. Paviliun Hasanuddin didirikan pada tahun 1900-an terletak disudut jalan antara jalan Sudirman dan jalan Sawerigading, denah bangunannya berbentuk L terdiri dari dua unit bangunan berlantai dua. Dahulu Paviliun ini berfungsi sebagai tempat peristrahatan petinggi militer Belanda yang datang berkunjung ke Makassar. Saat ini bangunan tersebut berfungsi sebagai Restoran Kaisar.

17. Gedung Dewan Kesenian Sulsel (Societeit De Harmonie). Gedung Dewan Kesenian Sulawesi Selatan atau yang lebih dengan nama Societeit De Harmonie adalah tempat pertemuan, perkumpulan, pesta, pertunjukan sandiwara, musik dan acara resmi lainnya yang dihadiri oleh orang-orang Asing dan Bangsawan terkemuka, dibangun pada tahun 1896 kemudian dirombak dan diperbesar tahun 1910-an.

18. Masjid Arab (Mesjid Assyaadi). Mesjid dibangun pada tahun 1907, pendirinya adalah salah satu keluarga dari para pendatang keturunan Arab. Mesjid ini merupakan tempat pertemuan warga keturunan Arab di Makassar dan menjadi simbol persatuan dan kesatuan masyarakat Arab yang ada di Sulawesi Selatan umumnya dan di Makassar khususnya. Mesjid yang terletak di jalan Sumba.

19. Gereja Protestan Immanuel. Gereja ini

terletak di sudut jalan, antara jalan Ahmad Yani dan jalan Balaikota. Gereja Immanuel didirikan pada tahun 1908.

20. Gereja Katholik Katedral (Roomsch Katholieke). Gereja ini terletak di sudut jalan antara jalan Kajaolaliddo, jalan Kartini. Didirikan pada tahun 1906.

21. Klenteng Xiang Ma (Vihara Istana Naga Sakti). Klenteng ini berada dijalan Sulawesi yang letaknya dibagian Utara dari Klenteng Kwan Kong. Pada awalnya bangunan tersebut hanya terbuat dari kayu dan barnbu

serta beratapkan daun nipah. Pada tahun 1860 Klenteng ini dirombak menjadi bangunan permanen dari batu bata. Adapun pengelolah/pemilik adalah Yayasan Vihara Naga Sakti.

22. Klenteng “Ma Tjo Poh” Ibu Agung Bahari ( Thian Ho Kong). Klenteng ini dibangun untuk memuja dewi Ma Tjo Poh yang dipercayakan sebagai dewi pembawa berkah dan keselamatan di laut. Didirikan pada tahun 1738 oleh Keturunan Tionghoa di Makassar yang diketuai oleh Kapitan Lie Lu Chang dan dijadikan sebagai pusat tempat ibadah ummat Budha dimasa lalu hingga saat ini. Bangunan yang terletak di jalan Sulawesi ini telah mengalami beberapa kali pemugaran yakni tahun 1805, 1831 dan 1867.

23. Perusahaan Daerah Air Minum Makassar (Hamente Waterleiding). Bangunan berada di jalan Dr. Ratulangi, didirikan pada tahun 1920 oleh pemerintah kolonial Belanda, yang berfungsi sebagai pusat pengolahan dan pendistribusian air bersih untuk kebutuhan masyarakat Kota Makassar dimasa lalu hingga saat ini oleh PDAM Makassar.

24. Apotik Kimia Farma (Rathkamp). Apotik Kimia Farma yang terletak di jalan Ahmad Yani didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1920 dengan gaya arsitektur Eropa modern. Bangunan ini merupakan salah satu bangunan Belanda yang diambil alih oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1957. Bangunan yang bergerak dibidang Farmasi dialihkan ke Kimia Farma. Dengan demikian, fungsi awal bangunan ini adalah salah satu perusahaan Belanda yang bergerak dibidang Farmasi.

25. Rumah Tinggal Jalan Datu Museng Makassar. Bentuk bangunan rumah bergaya campuran, yaitu perpaduan antara gaya modem-klasik, dimana bangunan langsung berada di depan jalan atau tanpa adanya halaman. Bangunan mempunyai ukuran cukup besar dan bertingkat. Berdasarkan pada data yang ada bangunan ini tidak mengalami perubahan baik dari segi bentuk maupun konstruksinya. Bentuk tatanan ruangan/aglomerasi bangunan sama dengan penataan ruang pada kebanyakan rumah-rumah yang didirikan pada zaman Belanda.

26. Rumah Dinas Militer Jalan Sungai Rangka Makassar. Pada umumnya rumas dinas tersebut menghadap ke arah jalan yang ada didepannya. Bentuk bangunan simetris yang terdiri atas dua bagian, yaitu bangunan utama dan bangunan pendukung. Sekarang masih difungsikan sebagai rumah dinas bagi pejabat militer.

27. Rumah Tinggal Daeng Tompo. Rumah tersebut terdiri atas dua unit, setiap unit memiliki masing-masing dua buah kamar tidur, ruang tamu, dan ruang keluarga. Sedang dapur terdapat pada bagian belakang.

28. Rumah Sakit Stella Maris. Rumah Sakit ini berada di jalan Penghibur yang didirikan pada tahun 1938 oleh Kongregasi Suster YMY dan menjadi rumah sakit pertama di Makassar.

29. Bunker Jepang.Bunker dibangun sebagai tempat pertahanan dan pengintaian tentara Jepang yang didirikan pada tahun 1942. Saat ini bunker terletak di jalan Amanagappa di lingkungan pemukiman penduduk. Adapun bangunan ini berbentuk menyerupai botol, pintu masuk ada dua masing-masing pada bagian timur dan barat dan dibuat dari bahan campuran beton.

Cagar Budaya

Bangunan masa kolonial di Kota Makassar dikategorikan sebagai Bangunan Cagar Budaya berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Sebagai cagar budaya berarti bangunan tersebut memiliki sumber daya budaya yang dapat bermanfaat langsung bagi masyarakat dan pembangunan bangsa baik masa kini maupun masa yang akan datang. Dalam rangka pelestarian dan perlindungan cagar budaya maka bangunan tinggalan masa kolonial perlu mendapatkan penanganan dan kerja sama yang terpadu dari semua pihak baik pihak pemerintah, masyarakat dan peneliti. Selain itu, dalam rangka pemanfaatan Cagar Budaya sangat dibutuhkan kehati-hatian utamanya pada saat pemugaran/renovasi agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. (Aan/Ip)

Advertisements
‘PostBanner’

Comment