by

Soal Kasus KCN dan KBN, Andre Rosiade: Kalau Ada yang Marah dan Mengancam, Ada Apa?

Ket. Foto: Andre Rosiade/ist

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade meminta Menteri BUMN Erick Thohir menyelidiki rumor keterlibatan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam kasus sengketa PT Karya Citra Nusantara (KCN) dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

“Nah rumor ini saya rasa tidak benar dan saya tidak percaya juga. Tapi perlu Bapak investigasi disebut-sebut nama Pak Luhut Binsar Pandjaitan dalam kasus KCN dan KBN ini,” kata Andre dalam rapat antara Komisi VI dengan Erick Thohir di Gedung DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

‘FooterBanner’


Luhut pun geram menanggapi pernyataan itu. Bahkan Luhut berujar akan menumbuk mulut pihak yang menudingnya terlibat dalam proyek.

“Saya nggak ada proyek. Nanti yang ngomong gitu saya tumbuk mulutnya! Benar loh ya itu jangan bicara nuduh yang nggak jelas!,” tegas Luhut sembari memasuki kendaraan dinasnya di Kantor Kemaritiman Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (2/12/2019).

“Mau dari DPR, dari hantu pun. Ya yang ngomong itu jaga mulutnya ya!,” sambung Luhut.

Mengenai proyek sengketa PT KCN ini, Luhut menegaskan bahwa kasus tersebut sudah selesai. 

“Ya KCN itu kan sudah mau kita selesai,” kata Luhut.

Soal geramnya Luhut, Andre mengatakan bahwa apa yang disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir, semata untuk menjalankan fungsi pengawasan DPR.

“Kita tentu menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab sebagai anggota DPR, yaitu fungsi pengawasan tanpa bermaksud melakukan fitnah kepada siapapun,” kata Andre kepada wartawan, Rabu (3/11/2019).

Menurut Andre, dia hanya bermaksud meminta Menteri BUMN untuk menyelidiki sengketa PT KCN dan PT KBN. Tujuannya, sebut dia, untuk menjaga aset negara.

“Saya meminta kepada Pak Menteri BUMN menginvestigasi ini agar permasalahan KCN dan KBN, serta Sari Pan Pacific dan Sarinah bisa selesai dan negara tidak dirugikan dan aset negara tidak berpindah kepada pihak swasta. Itu tujuan dan maksud saya menyampaikan itu,” ucapnya.

“Kalau ada yang merasa tersinggung, marah, mengancam, ya saya sekali lagi menegaskan, melaksanakan tugas, fungsi pengawasan saya sebagai anggota DPR. Tapi kalau ada yang kebakaran jenggot, ya saya tidak mengomentari orang per orang,” lanjut Andre.

BACA JUGA:  Konsisten, Paslon Imun Pastikan Tidak Mobilisasi Massa Saat Pengundian Nomor Urut

“Yang jelas saya sebagai amanah rakyat menyampaikan, rakyat memilih saya dan sesuai cita-cita perjuangan Pak Prabowo dan Partai Gerindra untuk menyelamatkan aset negara, tentu saya harus saya harus melakukan fungsi pengawasan,” pungkas Andre.

Sebagai informasi, kasus antara KCN dan KBN bermula saat terjadi kesepakatan antara keduanya pada tahun 2004 lalu. KBN merupakan BUMN yang diberikan hak pengelolaan Pelabuhan Marunda. Dalam kesepakatan itu, PT KCN  diberikan hak untuk mengelola Pelabuhan Marunda dari Cakung Draine hingga Sungai Kali Blencong sepanjang 1.700 meter. Adapun sebagai regulator adalah Kemenhub. Dari kerjasama itu dibuat perusahaan pelaksana yaitu PT Karya Teknik Utama (KTU).

Dalam perjalanannya, terjadi sengketa pengelolaan terkait kepemilikan saham pengelolaan pelabuhan itu.KBN tidak terima dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). KBN menggugat KCN, Kemenhub dan PT Karya Teknik Utama (KTU). KBN mengajukan tuntutan agar KCN menghentikan seluruh kegiatannya. Selain itu, meminta ganti rugi sebesar Rp 1,5 triliun.

Pada 9 Agustus 2018, PN Jakut mengabulkan gugatan KBN. PN Jakut menyatakan PT KCN dan Kemenhub untuk membayar ganti kerugian kepada KBN sebesar Rp 773 miliar. Putusan itu kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.

Atas hal itu, KCN mengajukan kasasi. MA telah menunjuk hakim agung Nurul Elmiyah sebagai ketua majelis dan hakim agung Prim Pambudi dan hakim agung I Gusti Agung Sumanatha sebagai anggota. Dalam keputusannya, MA mengabulkan permohonan kasasi PT KCN di sengketa Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. PT KCN lolos dari denda ganti rugi Rp 733 miliar terhadap PT KBN karena sengketa itu harusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Adapun duduk perkara antara induk dan anak usaha tersebut dimulai pada 2004. Saat itu, KBN mengiklankan tender pengembangan kawasan C-01 Marunda dan PT Karya Tekhnik Utama (KTU) menjadi pemenangnya. Kemenangan tersebut disahkan lewat Surat Keputusan (SK) Direksi KBN  dengan No.06/SKD-PL/Dirut/2004 tentang Penunjukkan KTU sebagai mitra bisnis pengembangan kepelabuhan lahan C-01. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment