by

Sebut Presiden 3 Periode Justru Aspirasi Publik, Petinggi Nasdem: Pak Jokowi Tak Usah Baper

Ket. Foto: Jokowi/ist

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Wacana masa jabatan presiden 3 periode mengemuka di tengah rencana amandemen UUD 1945. Menanggapinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pihak yang memunculkan wacana itu hendak mencari muka ke dirinya.

“Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa saya produk pemilihan langsung. Saat itu waktu ada keinginan amandemen, apa jawaban saya? Untuk urusan haluan negara, jangan melebar ke mana-mana,” kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

‘FooterBanner’


“Kenyataannya seperti itu kan. Presiden dipilih MPR, presiden 3 periode, presiden satu kali 8 tahun. Seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik tidak usah amendemen,” sambung Jokowi.

Jokowi tak langsung menunjuk hidung pihak yang dia maksud, namun dia menyebut ada yang ingin mencari muka hingga menjerumuskannya.

“Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, padahal saya punya muka. Ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja, sudah saya sampaikan,” ucap Jokowi.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengungkapkan perihal usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurutnya, usulan tersebut datang dari anggota DPR Fraksi NasDem.

“Ini kan bukan saya yang melayangkan. Ini ada yang menyampaikan seperti ini, kalau tak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi NasDem,” kata Arsul. Arsul menjawab pertanyaan soal urgensi perubahan masa jabatan presiden.

Tanggapan Nasdem

NasDem menegaskan wacana jabatan presiden 3 periode tersebut bukan datang dari partainya.

“Usulan bukan datang dari NasDem. Pak Surya (Ketum NasDem Surya Paloh) saat ditanya bagaimana dengan adanya wacana masa jabatan presiden 3 periode, jawabnya intinya kita serahkan kepada rakyat, kalau rakyat menghendaki bagaimana NasDem bisa menolak. Jadi bukan NasDem yang mengusulkan,” kata Ketua DPP NasDem, Taufik Basari kepada wartawan, Senin (2/12/2019).

BACA JUGA:  Legenda Sepakbola Belanda Ruud Gullit Ditawari Latih Timnas Indonesia

Taufik mengatakan yang terpenting bagi partainya adalah apakah publik menghendaki wacana amandemen UUD 1945 termasuk soal penambahan masa jabatan presiden. NasDem, katanya, akan menjalankan apapun hasil diskusi publik.

“Dari Fraksi NasDem MPR RI sendiri juga melihat bahwa setelah amandemen terakhir dilakukan dan norma-norma konstitusi dijalankan maka sudah saatnya kita membuka diskusi sebagai evaluasi penerapan norma konstitusi selama ini dan mau dibawa kemana bangsa ini ke depan,” kata Taufik.

Tak hanya itu, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya meminta Presiden Jokowi tak berlebihan dalam menanggapi usulan masa jabatan presiden 3 periode dalam amendemen UUD 1945. Menurutnya, itu adalah aspirasi publik dan tak berkaitan dengan urusan personal Jokowi.

“Itu tidak terkait pribadi Pak Jokowi. Itu adalah aspirasi masyarakat. Kalau dalam konteks itu Pak Jokowi tak usah baper ya. Itu justru aspirasi publik,” ujar Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Willy pun membantah jika usulan masa jabatan Presiden tiga periode itu hanya untuk mencari muka kepada Presiden.

“Bukan mencari muka. Buat apa partai mencari muka sama Pak Jokowi. Enggak. Bukan itu konteksnya,” tegasnya.

Menurut Willy, konteksnya adalah Nasdem mendorong agar aspirasi masyarakat itu didiskusikan dan dikaji.

“Sebagai sebuah diskusi wajar saja. Bukannya politik ide ini lantas disalahkan dan jangan dicurigai. Kan ini bukan ke pribadi Pak Jokowi. Nah kalau ada Persiden berikut nya kan (bisa diterapkan),” jelasnya. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment