by

Petugas Kebersihan Tak digaji 9 Bulan, DPRD Kota Parepare Ajukan Hak Interpelasi

Ket. Foto: DPRD Parepare/ist

Smartcitymakassar.com – Parepare. Anggota DPRD Kota Parepare, Sulawesi Selatan, berencana mengajukan hak Interpelasi kepada Wali Kota Parepare Taufan Pawe dan Dinas Kebersihan Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Hal tersebut disebabkan karena 29 Petugas Kebersihan Kota Parepare belum mendapatkan gaji selama Sembilan bulan dari Dinas Kebersihan Kota Parepare.

Anggota DPRD Kota Parepare dari Partai PPP, Rudy Najamuddin berencana mengajukan Hak Interpelasi bersama sejumlah anggota DPRD lainya. Rudi Najamuddin mengatakan rencana tersebut di Kantor DPRD Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Senin (17/11/2019). 

‘FooterBanner’


“Kami anggap Wali Kota Parepare, bersama Kadis Kebersihan tidak manusiawi dalam mempekerjakan orang. Bayangkan saja 29 petugas kebersihan belum digaji selama sembilan bulan,“ katanya.  

Sementara anggota DPRD Kota Parepare lainnya dari Partai Gerindra, Kamaluddin juga menganggap Pemerintah Kota Parepare, Sulawesi Selatan, tidak manusiawi dalam mempekerjakan orang.

“Padahal sebelumnya pada hearing yang dilakukan bersama Pemerintah dan Dinas Kebersihan Kota Parepare, Sulawesi Selatan, berjanji akan membayarkan gaji dan mengeluarkan SK dari 29 Petugas kebersihan itu. Kami anggota DPRD merasa kecewa dengan hal itu,“ ujar Kamaluddin.

Terpisah, Kepala Dinas Kebersihan Kota Parepare, Samsuddin Taha  mengaku akan segera membayarkan gaji 29 petugas kebersihan itu. Saat ini pihaknya sedang berupaya segera mencairkan gaji mereka.

“Gaji mereka dalam proses, berbagai solusi yang kami tempuh agar gaji 29 Pegawai kami segera cair. Gaji satu petugas kebersihan sekira Rp 1,3 juta,“ ujar Samsuddin Taha. 

BACA JUGA:  Ketua PKK Enrekang Peduli Lingkungan, Gunakan Gelas Kertas Daur Ulang dan Daun Pisang Alasi Kue Tradisional

Berdasarkan surat yang diterima redaksi, diketahui 5 anggota DPRD kota Parepare telah menandatangani pengajuan interpelasi. Surat pengajuan hak interpelasi yang ditujukan kepada ketua DPRD Parepare tersebut tertanggal 19 November 2019.

“Menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat DPRD bersama instansi terkait dan perwakilan tenaga kebersihan yang diberhentikan pemerintah kota Pare-Pare beberapa waktu lalu tanpa alasan jelas. Berdasarkan kesepakatan maka DPRD memberikan waktu 1 bulan kepada Pemerintah Pare pare untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun hingga saat ini masalah yang telah disepakati pada rapat dengar pendapat belum juga diselesaikan,” bunyi surat DPRD kota Pare-Pare tertanggal 19 November 2019 tersebut.

“Berdasarkan ketentuan pasal 167 UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta ketentuan pasal 84 peraturan pemerintah no 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD kota, maka dengan ini kami yang betanda tangan di bawah ini mengajukan hak interpelasi kepada pemerintah kota Pare-Pare mengenai persoalan yang dimaksud diatas,” sambung surat itu.

Sebagai informasi, adapun 5 anggota DPRD kota Parepare yang bertandatangan adalah: Rudy Najamuddin (Fraksi PBD), M Yusuf (fraksi Gerindra), Kamaluddin (Gerindra), Yasser Latif (Nasdem), dan Suyuti (Nasdem). (Ute/Ip)

‘PostBanner’

Comment