by

Soal Surat Pernyataan FPI Setia Kepada NKRI, Wapres: Lagi Dikaji, Benar Enggak Pernyataan Itu

Ket. Foto: KH Ma’ruf Amin/ist

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Wakil Presiden Ma’ruf Amin  menyatakan pemerintah masih harus mengkaji surat pernyataan Front Pembela Islam (FPI) yang berjanji setia pada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di atas meterai. Menurut wapres, pemerintah tak bisa begitu saja mempercayai pernyataan janji setia dalam surat tersebut.

Hal ini terkait perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI. Ormas pimpinan Rizieq Shihab itu pun  meminta pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri segera menerbitkan SKT karena telah menandatangani surat pernyataan setia pada Pancasila dan NKRI bermeterai.

‘FooterBanner’


“Ya itu kan lagi dikaji dan harus dilihat secara komprehensif. Tentu bukan sekadar pernyataan tapi benar enggak pernyataan itu,” ujar Ma’ruf di kantor wapres, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Menurut Ma’ruf Amin, pemerintah tak lantas sengaja mengulur waktu penerbitan SKT bagi FPI. Namun pernyataan itu, memang harus tetap dikaji secara mendalam agar pemerintah tak salah langkah saat menerbitkan perpanjangan SKT tersebut.

“Artinya nanti pemerintah sudah yakin bahwa pernyataan itu sudah benar jadi perlu adanya pembahasan. Saya kira itu bukan ditolak tapi masih dibahas,” kata Wapres.

Sebelumnya, Kementerian Agama meminta FPI untuk menandatangani surat pernyataan setia pada Pancasila. Nantinya, surat itu akan dikirim ke Kemendagri agar SKT FPI sebagai ormas dapat diperpanjang.

Adapun Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif membenarkan bahwa pihaknya telah menandatangani surat pernyataan setia pada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di atas materai. Pihak FPI menegaskan bahwa surat pernyataan setia pada Pancasila di atas meterai bukan hal baru. Surat itu merupakan syarat yang diterapkan sejak lama jika ormas ingin mendapat SKT dari pemerintah.

BACA JUGA:  Mulawarman Dorong DPRD Parepare Gelar Hak Angket untuk Taufan Pawe

Kini, kata Slamet, tak ada alasan bagi Kementerian Dalam Negeri untuk menolak perpanjangan SKT FPI sebagai ormas.

“Sekarang tidak ada alasan lagi Kemendagri tidak keluarkan SKT FPI,” ucap Slamet saat dihubungi wartawan, Rabu (27/11/2019).

Selain itu, Menteri Agama Fachrul Razi  mengatakan, pihaknya ingin memberikan kesempatan kepada Front Pembela Islam ( FPI) sehingga berani menerbitkan surat rekomendasi izin perpanjangan organisasi. Hal ini disampaikan Fachrul menyusul pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bahwa terdapat masalah dalam visi dan misi dan AD/ART FPI. Menurut Fachrul, surat rekomendasi izin perpanjangan diterbitkan untuk FPI karena ada kesepakatan antara pihak Kemenag dan FPI yaitu komitmen setia pada NKRI dan Pancasila.

“Kalau ini kita (Kemenag) ragukan, apa yang kamu (FPI) bisa komitmen terhadap kami? Kami buat pernyataan bahwa kami setia pada NKRI dan Pancasila, kemudian tidak melanggar hukum,” kata Fachrul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Fachrul membenarkan pernyataan Tito terkait AD/ART dan visi misi FPI yang mencantumkan NKRI bersyariah. Namun, menurut Fachrul, hal itu sudah diselesaikan lewat kesepakatan.

Fachrul pun mengajak Tito untuk bertemu FPI dan membuat kesepakatan yang sama seperti yang dilakukannya.

“Ya kita deal saja dengan dia (FPI), bisa enggak anda mengubah ini jadi begini, gitu. Jadi enteng-enteng ajalah kita menata hidup,” ucap Menag. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment