by

Pinjaman Online Ilegal: Dari Modus Pendanaan Terorisme Gaya Baru hingga Aksi Teror Debt Colectornya

Ket. Foto: Ilustrasi pinjaman online/ist

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam Lumban Tobing. Ia mengaku menemukan 1.773 pinjaman online (pinjol) ilegal yang tak terdaftar dan tidak berizin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2018-2019. Sebanyak 34 persen dari 1.773 entitas pinjaman online itu atau sekitar 602 entitas memiliki server berlokasi di luar Indonesia. Kemudian 44 persen lainnya belum diketahui keberadaannya hingga kini. Dan hanya 22 persen server berasal dari Indonesia.

Menurut Tongam, persoalannya meskipun pinjaman online itu telah diblokir oleh pemerintah, pemilik dan pengendalinya tetap dapat menciptakan entitas baru pinjaman online ilegal dengan server yang berlokasi di luar negeri.

‘FooterBanner’


“Itu yang kami tidak bisa prediksi. Tetapi, kami lakukan deteksi dini. Karenanya, kami blokir ribuan fintech ilegal. Kami juga sedang menyelidiki orang-orang di balik ini adalah orang asing atau orang asing yang memanfaatkan agen di Indonesia,” ungkap Tongam, Rabu (30/10/2019).

Sementara itu, jumlah pinjaman melalui fintech atau pinjaman online (pinjol) melonjak tajam hingga 166,51% per November 2019. Total jumlahnya kini sudah mencapai Rp60,41 triliun.

“Perkembang fintech di Indonesia kian pesat. Dari data terbaru 2019 ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan periode yang sama maka ada peningkatan sebesar 166,51 persen,” kata Staf Direktorat Perizinan, Pengaturan dan Pengawasan Financial Technology (Fintech) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Audy Ramzie di Pontianak, Rabu (27/11/2019).

Sedangkan dari sisi jumlah outstanding pinjaman di Indonesia sebesar Rp10,18 triliun atau meningkat 101,83 persen, katanya. Audi merinci dari sisi rekening peminjam memiliki jumlah 14.359.918 entitas atau meningkat 229,40 persen. Untuk jumlah rekening pemberi pinjaman sendiri ada 558.766 entitas meningkat 169,28 persen. Tingkat keberhasilan 90 hari (TKB90) September 97,11 persen.

Lebih lanjut kata Audi, sejauh ini sudah ada 144 perusahaan fintech lending yang terdaftar di Indonesia. Namun, baru 13 yang sudah memiliki izin.

“Dari total yang terdaftar di OJK 132 konvensional dan sisanya 12 adalah syariah. Dari sisi kepemilikan 100 fintech lending berasal lokal dan 44 dari luar negeri,” katanya.

Dugaan Pinjol Bisa Jadi Modus Pendanaan Terorisme Baru

Sebelumnya, Polisi pun menduga fintech bisa jadi modus baru pendanaan terorisme. Kanit Tipideksus Bareskrim Polri, Kompol Setyo Bimo Anggoro mengatakan, pihaknya curiga bahwa ada modus baru dari penyaluran dana terorisme di Indonesia. Polisi khawatir modusnya kini melalui fintech khususnya yang ilegal, lantaran sulit terlacak.

“Bisa saja jadi modus pendanaan terorisme. Kalau pendanaan terorisme melalui perbankan bisa kita lacak. Tapi lewat fintech sulit,” ujarnya dalam acara IndoSterling Forum bertajuk Jauhi Jerat Utang Fintech Ilegal di Conclave Coworking, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Bimo mengalanogikan, bisa saja pelaku terorisme di Indonesia berlaku sebagai peminjam di fintech lending ilegal. Kemudian si pemberi dana terorisme berlaku sebagai penyedia platform atau pun investornya.

Menurut catatannya ada beberapa jenis kejahatan dari fintech ilegal yakni kejahatan umum, kejahatan khusus dan kejahatan siber. Nah di kejahatan khusus dikhawatirkan terjadi pencucian uang, pengumpulan dana, berurusan dengan perlindungan konsumen dan pendanaan terorisme.

Bimo mengatakan, Bareskim saat ini mencium sudah adanya sindikat kejahatan fintech. Namun saat ini belum ditemukan wujud dari praktik sindikat kejahatan fintech.

“Sindikat kejahatan fintech rasanya sudah terasa, tapi wujudnya belum nampak,” tambahnya.

Oleh karena itu, Bareskrim Polri merekomendasikan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan untuk melakukan harmonisasi regulasi terkait fintech. Lalu juga menerapkan sistem blacklist terhadap penyelenggara fintech ilegal. Apalagi menurut Bimo saat ini belum ada landasan hukum yang jelas terkait fintech ilegal. Saat ini Polri hanya bisa menangani kasus di level hilir.

“Padahal sebanyak apapun kita tangani di hilir, kalau hulunya masih ada masalah, ya muncul lagi. Kami tidak bisa melakukan penegakan hukum kalau tidak ada landasan hukumnya,” tutupnya.

Tak hanya Polisi, OJK menyatakan kehadiran UU yang mengatur fintech termasuk pinjaman online (pinjol) atau peer to peer lending (P2P) cukup mendesak. Kehadiran UU ini dinilai menjadi salah satu hambatan yang membuat P2P Lending atau pinjol ilegal tak bisa dibawa ke ranah pidana sebelum jatuh korban maupun menunggu adanya aduan.

“Kalau ada UU ini setiap pelaku harus terdaftar di OJK. Jadi delik formil tanpa aduan bisa ditindak. Kami yakin orang akan semakin berkurang melakukan itu (membuat fintech ilegal),” ucap Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi OJK, Tongam Lumban Tobing dalam konferensi pers di kantornya Kamis (31/10/2019).

“Jadi sangat urgent biar orang berpikir ulang,” tambah Tongam.

Tongam mengatakan saat ini penindakan kasus P2P Lending ilegal harus menunggu adanya laporan dari masyarakat. Biasanya kasus terungkap setelah ada masyarakat yang diintimidasi, dicemarkan nama baiknya hingga terlilit utang karena tidak memahami ketentuan pinjaman yang sebenarnya berlainan dengan regulasi OJK. Kalau pun mengandalkan peraturan OJK, itu hanya mempan untuk pelanggaran Pinjol yang legal dan terdaftar.

Usai kejadian, biasanya penyelidikan tindak pidana baru bisa masuk. Selebihnya OJK hanya dapat berkoordinasi dengan Kominfo memblokir website dan aplikasi pinjol yang sewaktu-waktu muncul dan saat ini terus bertambah.

“Sangat urgent. Dengan tidak adanya aturan ini tindak pidana bersifat terbatas. Ada korban dulu baru penyelidikan,” ucap Tongam.

Bukan Hanya Modus Pendanaan Terorisme, Apakah Debt Colector Pinjol Juga Modus Terorisme Digital Gaya Baru?

Dari berbagai sumber yang diterima, pinjaman online ilegal tersebut sangat mudah mencairkan dana kepada peminjam meski tanpa jaminan, tentunya dengan bunga yang tidak sesuai dengan aturan OJK.

Pinjaman online ilegal tersebut seakan penuh percaya diri bahwa dengan memegang data pribadi peminjam, kelak mereka dapat melakukan tindakan pengancaman, intimidasi, pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE kepada nasabah yang terlambat melunasi pinjaman yang ditambah beban biaya administrasi, bunga dan denda dengan jumlah yang tidak masuk akal dengan tenor yang singkat.

Pinjaman online dengan seenaknya menjadikan senjata menguasai data pribadi peminjam untuk melakukan intimidasi saat menagih.

Bahkan teror pun dirasakan oleh orang lain yang tidak meminjam. Orang lain tersebut cuma kebetulan nomor handphonenya tersimpan dalam daftar kontak telepon peminjam.

Debt collector seolah tak punya rasa takut membabi buta melabrak aturan aturan yang tentunya bisa berdampak melawan hukum. Debt colector juga sepertinya paham karena pada kenyataannya kebanyakan peminjam atau pihak lain yang ikut diteror tidak tahu harus berbuat bagaimana saat dirinya terdesak dan diteror terus.

BACA JUGA:  Pelaku Penganiayaan Hingga Korban Tewas Dibekuk Polrestabes Makassar

Soal Debt Colector Pinjol Ilegal

Sekitar awal tahun 2019 ini, seorang mantan karyawan perusahaan pinjaman online mengadu ke pengacara Hotman Paris Hutapea di Kopi Johny. Pemuda tersebut mengadukan nasib pahitnya selama bekerja di perusahaan pinjaman online, mulai dari dipaksa bos untuk meneror konsumen hingga lembur tak dibayar.

Adapun pengaduan tersebut, kisah diunggah Hotman Paris melalui akun Instagram @hotmanparisofficial pada Sabtu (16/3/2019). https://www.instagram.com/p/BvDZlLWFzCl/?igshid=1sbo4hzxas1dz

Dalam video tersebut, Hotman Paris dikelilingi orang-orang yang merupakan korban aplikasi pinjaman online. Tak tanggung-tanggung, menurut pengakuan mereka, jumlah uang yang dipinjam tak sesuai permintaan dan bisa naik hingga lima kali lipat saat ditagih.

“Inilah semua korban-korban aplikasi pinjaman online. Pinjaman Rp 1 juta, cuma dikasih Rp 600 ribu, dan yang Rp 600 ribu itu bisa berubah menjadi Rp 3 juta dalam sebulan,” ujar Hotman Paris dalam video tersebut.

Para korban itu mengaku ditagih dengan cara diteror oleh pihak pinjaman online. Hotman Paris pun langsung meminta mantan karyawan pinjaman online untuk menjelaskan caranya bekerja untuk menagih para konsumen.

“Caranya menagih dengan teror. Gimana caranya? Nah ini mantan karyawan yang biasa disuruh untuk nagih. Caranya gimana?” tanya Hotman Paris sambil menunjuk pemuda berkaus hitam di sampingnya.

Menurut pengakuan pemuda itu, ia pernah menakut-nakuti para konsumen dengan ancaman dihampiri debt collector ke rumah hingga ancaman dipenjarakan.

“Jadi untuk cara teror itu kita mengancam untuk ke rumahnya, mendatangi dengan debt collector dan yang kedua dipenjara,” ungkap pemuda tersebut.

Namun ternyata ancaman tersebut hanyalah trik dari perusahaan pinjaman online agar para konsumen cepat membayar dengan jumlah uang yang tidak sedikit.

“Tapi kedua ancaman ini hanya ancaman belaka, supaya para konsumen membayar. Dan kenyataannya itu tidak terjadi sama sekali,” lanjut pemuda itu.

Menurut mantan debt collector itu melakukan hal tersebut semata karena diancam juga oleh bosnya.

“Kenapa bisa keluar ancaman? Karena itu tekanan dari bos,” ujar pemuda itu.

Jika sampai karyawan tidak menaati perintah bos, maka akan dituntut untuk lembur tanpa bayaran lebih. Tak hanya itu, gaji harian pun bisa dipotong dengan nominal yang tak sedikit, mulai dari Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu.

“Jika pekerja tidak lakukan hal itu, maka tuntutannya adalah lembur. Lembur tidak dibayar dan satu lagi, potongan uang harian, Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu,” ungkapnya.

“Jadi teror tersebut adalah perintah pimpinan perusahaan?” tanya Hotman Paris memastikan.

“Perintah, mau tidak mau harus dilakukan,” jawab pemuda tersebut.

Di akhir video, Hotman Paris sempat menyentil pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menindaklanjuti kasus pinjaman online yang meresahkan masyarakat itu.

“Ini sudah banyak banget Bapak OJK, salam OJK, salam Hotman Paris,” pungkas Hotman Paris.

Masih soal teror Debt Colector Pinjol Ilegal, pada Januari 2019, Tim Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditipidsiber) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap kasus praktik penagihan yang tidak manusiawi dilakukan oleh salah satu perusahaan fintech peer to peer lending atau pinjaman online (pinjol). Polisi menangkap 4 debt collector (DC) dari PT. VCard Technology Indonesia dengan merek Vloan.

Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rickynaldo Chairul, menyebutkan diketahui perusahaan tersebut merupakan fintech ilegal dan ternyata tidak berbasis di Indonesia.

“Di mana server aplikasi Vloan terletak di daerah Zheijang, China dengan Hosting Server di Arizona dan New York USA,” kata dia dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Ricky mengungkapkan, Vloan juga memiliki nama lain yaitu Supercash, Rupiah Cash, super dana, Pinjaman Plus, Super dompet dan super pinjaman. Dia menambahkan, cara kerja penagihan adalah dengan mengakses seluruh data yang ada di HP nasabah. Sebab, pada saat nasabah mendownload aplikasi pinjaman Vloan, maka nasabah akan mengikuti dan menyetujui seluruh aturan yang ada di aplikasi agar pinjaman dapat disetujui.

“Setelah menyetujui persyaratan dari Vloan, maka seluruh data yang ada dalam Handphone Nasabah akan dapat diakses melalui aplikasi,” jelasnya.

Adapun data yang harus dicantumkan oleh nasabah pada saat peminjaman adalah Nama (sesuai KTP), NIK, Tanggal lahir, Alamat, Rekening Bank, Pekerjaan, ID card tempat bekerja, Foto Selfi pemohon dengan memegang KTP dan Emergency Contact (5 nomor Telephone). Setelah calon nasabah selesai melakukan pemasangan aplikasi di handphone, calon nasabah kemudian baru dapat melakukan permohonan pinjaman sesuai nilai atau jumlah yang tersedia dalam aplikasi antara lain mulai Rp 600.000 hingga Rp 1.200.000 dalam waktu 7 hari dan 14 hari.

“Hasil dari penyelidikan dan penyidikan diketahui bahwa Direktur PT Vcard Indonesia adalah Je Wei alias Clif yang tinggal di China, bahwa Jei Wei menguasai Token Rekening BCA atas nama PT. Vcard Technologi Indonesia,” ujarnya.

Adapun kerugian dari para korban adalah, salah satu dari mereka ada yang harus diberhentikan dari pekerjaannya, menangung malu akibat penyebaran utang pada seluruh kontak yang terdapat pada HP korban, merasa terintimidasi dengan perkataan kasar dari para tersangka dan menjadi korban pelecehan seksual dari tersangka yang mengirimkan berbagai konten serta perkataan pornografi dalam group Whatsapp yang mereka buat.

Keempat tersangka tersebut dijerat dengan pasal 40, 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kemudian pasal 45 ayat (1) dan (3) Jo Pasal 27 ayat (1) dan (3), Tentang Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik.

Selain itu, tersangka juga dikenai pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang terakhir adalah pasal 369 KUHP dan atau Pasal 3, 4, 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Lantas, apakah bos atau bahkan pemilik pinjaman online ilegal tersebut juga bertanggung jawab?

Sebagai informasi, OJK pada Minggu (10/11/2019) merilis 144 daftar fintech peer to peer lending yang terdaftar dan diawasi. Terdapat penambahan 17 penyelenggara fintech yang terdaftar di OJK yakni DUMI, Dynamic Credit Asia, Pundiku, TEMAN PRIMA, OK!P2P, DOEKU, Finsy, Mopinjam, BANTUSAKU, KlikCair, AdaModal, KONTANKU, IKI Modal, ETHIS, Kapital Boost, PAPITUPI SYARIAH, dan Berkah Fintek Syariah. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment