by

Pinjaman Online Ilegal Capai 1773, Inilah Nomor WA Tempat Masyarakat Bisa Melapor

Ket. Foto: Ilustrasi

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Satgas Waspada Investasi bersama 13 kementerian/lembaga yang menjadi anggotanya, berinisiatif membuka layanan pengaduan, konsultasi dan sosialisasi langsung mengenai berbagai persoalan terkait investasi, fintech lending dan gadai swasta ilegal kepada masyarakat dengan membuka “Warung Waspada Investasi”.

“Kami jemput bola agar masyarakat bisa langsung bertemu dengan anggota Satgas Waspada Investasi di tempat umum. Kami siap menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait persoalan yang menjadi kewenangan Satgas untuk kemudian kami tindak lanjuti,” kata Ketua SWI Tongam Lumban Tobing dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (31/10/2019).

‘FooterBanner’


Dalam jumpa pers tersebut Tongam didampingi pejabat Bareskrim Polri yaitu Kombes Pol. Thomas Widodo, Kasubdit Jaksi dan Kompol Silvester Simamora Direktorat Siber Polri serta dari Kementerian Kominfo Anthonius Malau, Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Direktur.

Tongam menjelaskan sebagai tahap awal, Warung Waspada Investasi akan dibuka setiap hari Jumat pukul 09.00 – 11.00 WIB bertempat di The Gade Coffee & Gold, Jalan H. Agus Salim, Jakarta Pusat.

Dalam Warung Waspada Investasi tersebut akan hadir perwakilan dari 13 kementerian/lembaga anggota Satgas Waspada Investasi yang akan melayani pertanyaan ataupun aduan masyarakat mengenai kegiatan investasi ilegal, fintech lending ilegal ataupun gadai swasta ilegal.

“Selama ini laporan ataupun pertanyaan masyarakat lebih banyak masuk melalui saluran komunikasi seperti Kontak OJK 157, email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id. Dengan adanya Warung ini diharapkan masyarakat akan semakin mudah untuk melapor dan bertanya langsung,” kata Tongam.

Sementara itu, perwakilan dari Direktorat Siber Polri Kompol Silvester Simamora mengatakan, instansinya bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) guna mengidentifikasi platform teknologi finansial (fintech) pinjaman ilegal.

“Tidak ada indikasi TPPU dan pendanaan teroris,” kata dia di Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Berdasarkan pemeriksaan Kepolisian, ada beberapa server pinjaman  online ilegal yang dioperasikan di negara lain.

“Tetapi kami tidak bisa menyampaikan sumbernya dari satu negara, karena protocol internetnya dinamis, dari Amerika Serikat (AS), Tiongkok dan Eropa. Jadi, beberapa kami kesulitan (identifikasi),” katanya.

BACA JUGA:  Inilah Plt Dirut Garuda Indonesia yang Baru

Silvester menjelaskan beberapa modus yang dilakukan oleh oknum pinjaman  online illegal. Salah satunya, penagih mengancam bakal menyebarluaskan data pribadi peminjam. Selain itu, beberapa oknum memodifikasi foto korban dengan gambar pornografi, lalu menyebarkannya.

Keberadaan Warung Waspada Investasi ini juga diharapkan semakin meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan risiko jasa dan layanan sektor jasa keuangan serta semakin mewaspadai maraknya tawaran investasi dan fintech lending ilegal.

Hingga 31 Oktober 2019, Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 297 entitas baru  yang melakukan kegiatan fintech peer to peer lending ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Adapun daftar 297 tersebut dapat didownload disini: LAMPIRAN II FINTECH ILEGAL SP 31 OKTOBER 2019.PDF

https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Buka-Warung-Waspada-Investasi/Lampiran%20II%20Fintech%20Ilegal%20SP%2031%20Oktober%202019.pdf

Sebelumnya, pada 7 Oktober 2019, Satgas menemukan 133 entitas fintech lending ilegal. Namun dalam perkembangannya terdapat satu entitas yang telah membuktikan bahwa kegiatannya bukan merupakan fintech lending yaitu aplikasi Danapro milik Jason Christoper Sudirdjo sehingga dilakukan normalisasi atas aplikasi yang telah diblokir.

Total entitas fintech lending ilegal yang ditangani Satgas Waspada Investasi sampai dengan 31 Oktober 2019 sebanyak 1.369 entitas. Sedangkan total yang telah ditangani Satgas sejak tahun 2018 s.d. 31 Oktober 2019 sebanyak 1.773 entitas fintech lending ilegal.

Sementara itu dari perwakilan Kementerian Kominfo, Anthonius Malau mengatakan pihaknya setiap hari melakukan penyisiran fintech-fintech ilegal yang temuannya kemudian disampaikan ke Satgas Waspada Investasi untuk diverifikasi.

“Setelah diverifikasi bahwa itu fintech ilegal maka kami akan langsung memblokirnya. Kami harapkan pemblokiran ini bisa membantu perlindungan konsumen dan masyarakat,” katanya.

Sebagai informasi, mengenai persoalan pinjaman online, bagi masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Kontak OJK 157 (WA 081157157157), email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id. (Aan/Ip)

Sebagai informasi, berdasarkan data dari OJK per 30 Oktober 2018, hanya 144 pinjol yang resmi terdaftar di OJK. Berikut daftarnya:

Sumber: OJK
‘PostBanner’

Comment