by

Menag Sebutkan FPI Telah Buat Surat Setia Kepada Pancasila, Ini Bantahan Pengacara FPI

Ket. Foto: Fachrul Razi/ist

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi berpendapat bahwa ormas-ormas Islam yang ikut dalam memajukan bangsa ini harus terus didukung keberadaan dan eksistensinya.

“Saya berpendapat tidak boleh satu ormas Islam apapun yang ikut dalam memajukan bangsa ini dihentikan. Saya yang mendorong FPI untuk diberikan izin lagi,” kata Menag Fachrul Razi saat menjadi pembicara pada Dialog Tokoh/Pimpinan Ormas Islam tingkat Nasional, di Jakarta, Rabu (27/11/2019).

‘FooterBanner’


Fachrul Razi mengaku, sekarang FPI sudah membuat surat pernyataan setia kepada Pancasila-NKRI. Ini harus didukung, proses pengurusan surat keterangan terdaftar (SKT) FPI juga sudah mengalami kemajuan.

“Sekarang mereka, tidak akan menggungat Pancasila dan akan terus mempertahankan NKRI. Ini kita dukung,” kata Fachrul Razi.

Fachrul Razi juga menjelaskan bahwa pernyataan kesetiaan terhadap Pancasila dan NKRI sudah dibuat FPI di atas meterai dan selanjutnya Kementerian Agama akan mendalami terlebih dahulu pernyataan tersebut.

“Kami akan coba dalami lebih jauh sesuai pernyataannya itu dalam waktu dekat,” katanya.

BACA JUGA:  Pemerintah Putuskan Lelang 20.000 Ton Beras Bulog yang Mutunya Susut, Rp 60 Miliar Akan Ditombok Kemenkeu?

Lebih lanjut Fachrul Razi menjelang, setiap paguyuban atau apapun namanya, semua mempunyai hak yang sama untuk berserikat dan berkumpul, menyampaikan pendapat, apalagi itu dengan damai.

“Islam itu luar biasa damainya. Kami terbuka kepada semua untuk membangun bangsa Indonesia,” katanya.

Bicara Moderasi Beragama, Fachrul Razi mengatakan, agama itu moderat, yang perlu dimoderasi adalah kehidupan beragamanya.

“Teman-teman semua pada dialog tokoh ini bisa memberikan masukan, agar butir-butir moderasi bisa berlaku bagi semua agama,” tutupnya.

Namun, FPI menyebut tidak ada permintaan dari pemerintah untuk meneken surat kesetiaan pada Pancasila dan UUD 1945 serta tak berbuat hukum lagi. Pengacara FPI, Sugito Atmo Prawiro, mengatakan pihaknya tak mengetahui ada surat perjanjian seperti itu sebagai syarat keluarnya SKT.

“Saya enggak tahu persis ya. Kesetiaan (FPI) pada Pancasila dan UUD 1945 itu tidak perlu diperdebatkan. Itu kan sudah menjadi ketentuan UU,” kata Sugito kepada wartawan, Kamis (28/11/2019). (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment