by

Isu Mahar Rp500 Miliar untuk Jadi Menteri Jokowi Jilid II, Ini Kata Pramono Anung

Ket. Foto: Pramono Anung/ist

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Beredar isu mahar politik Rp 500 miliar dalam pemilihan calon menteri di Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Jilid II. Menanggapinya, Sekertaris Kabinet Pramono Anung membantah adanya isu tersebut. Menurutnya isu yang menyebutkan calon menteri dimintai Rp 500 miliar ini tidak masuk dilogika.

“Tidak mungkin dan untuk apa kasih uang senilai Rp 500 miliar untuk sekedar jadi menteri kan ini secara logika tidak masuk akal,” ujarnya dilansir dari salah satu TV nasional, Senin (25/11/2019).

‘FooterBanner’


Isu ini dinilai Pramono Anung tidak berdasar dan tidak logis.Mengingat gaji menteri di Kabinet Indonesia Maju ini tidak sampai menyentuh angka Rp 100 miliar.

“Kan menteri gajinya tidak sampai Rp 100 juta bagaimana bisa orang dengan uang sejumlah itu dikeluarkan,” katanya.

Dalam kesempatan itu Pramono juga menyampaikan terkait proses pemilihan calon menteri. Ia menuturkan kalau menteri dipilih langsung oleh Jokowi.Pemilihannya pun dilakukan dengan sangat hati-hati.

“Kami sampaikan bahwa proses pemilihan untuk calon menteri itu dilakukan secara teliti dan hati – hati oleh Bapak Presiden,” ujarnya.

Pramono menambahkan kalau benar keberadaan terkait isu tersebut, maka akan dengan mudah untuk dilacak oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pramono juga mempertanyakan terkait jumlah uang yang terlalu besar itu.

“Kalau kemudian pada hari ini ada isu seperti itu, yang pertama uang Rp 500 miliar inikan bukan uang kecil sangat besar sekali bagaimana uang itu ada. Dan kalau ada akan dengan gampak dilacak oleh PPATK,” katanya.

BACA JUGA:  Mulawarman Dorong DPRD Parepare Gelar Hak Angket untuk Taufan Pawe

“Saat ini uang diatas 100 juta saja udah gampang untuk dilacak baik oleh PPATK oleh KPK, Kejaksaan dan Kepolisian,” sambung Pramono.

Pramono menyebut, dalam pemilihan calon menteri yang dilakukan oleh presiden ini justru banyak tolak nama-nama besar yang diajukan parpol karena tak sesuai dengan visi misi presiden.

“Kita semua tahu dalam proses penentuan menteri presiden secara langsung beliau yang memilih, secara hati – hati kemudian representasi partai pun tidak semua yang diusulkan partai itu disetujui oleh presiden,” tuturnya.

“Bahkan beberapa nama – nama yang kredibel, baik dan nama besarpun presiden ada yang tidak setuju,” sambungnya.

Sehingga Pramono menjamin isu terkait calon menteri yang diminta uang sebesar Rp 500 miliar ini tidak akan pernah dapat dibuktikan.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat, menyebut  ada calon menteri yang dimintai uang Rp500 miliar oleh sebuah partai politik (parpol). Hal ini dilakukan demi dapat masuk sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju. 

“Saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenernya itu pilihan dari Jokowi. Dia mau di-endorse partai politik tersebut, dia tidak harus kasih uang untuk itu, tapi harus ada komitmen selama dia menjadi menteri,” ujar Humphrey. 

“Dia harus bisa mengkontribusi Rp 500 miliar,” sambungnya. 

Namun Humphrey tidak mengatakan siapa calon menteri  yang dimintai uang tersebut. Ia hanya menyebut kalau calon menteri itu menolak tawaran Rp 500 miliar permintaan parpol. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment