by

150 Juta Peserta Disubsidi, Jokowi: Terus Perbaiki Manajemen BPJS Kesehatan

Ket. Foto: Pelayanan BPJS Kesehatan/ist

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, berdasarkan laporan terakhir yang diterimanya cakupan kepesertaan untuk Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) sudah mencapai dari 133 juta di 2014, dan sekarang sudah 222 juta.

“Dari keseluruhan itu 96 juta itu adalah masyarakat yang tidak mampu yang digratiskan oleh pemerintah yang iurannya dibantu oleh pemerintah,” kata Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Program Kesehatan Nasional, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11/2019) sore.

‘FooterBanner’


Menurut Jokowi, hingga 2018 pemerintah telah mengeluarkan dana kurang lebih Rp115 triliun, belum lagi iuran yang disubsidi oleh Pemerintah Daerah sebanyak 37 juta, dan TNI-Polri 17 juta.

“Artinya yang sudah disubsidi oleh pemerintah itu sekitar 150 juta jiwa. Ini angka yang sangat besar. Oleh sebab itu, saya minta betul-betul manajemen tata kelola di BPJS terus dibenahi dan diperbaiki,” pinta Jokowi.

Pencegahan dan Promotif Sebelumnya saat mengawali pengantarnya,

BACA JUGA:  Tak Hanya Berhenti Pada Pencopotan Dirut Garuda, IKAGI: Usut Direksi Lain

Pada kesempatan yang sama, Jokowi mengatakan, bahwa orientasi kerja di bidang kesehatan bukan lagi hanya mengobati yang sakit, tetapi kita harus diarahkan pada pencegahan dan promotif. Karena itu, Jokowi meminta Menteri Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah pembaharuan yang inovatif dalam rangka mengedukasi masyarakat untuk hidup sehat. Dan ini, menurut Presiden, harus menjadi sebuah gerakan yang melibatkan semua pihak, baik yang di sekolah maupun masyarakat pada umumnya.

Mengenai pembagian wilayah, Jokowi menyampaikan,  urusan BPJS itu adalah urusan kesehatan individu. Kemudian Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) itu adalah urusan kesehatan keluarga. Kemudian Kementerian Kesehatan itu adalah kesehatan masyarakat.

“Tetapi semuanya dikoordinir oleh Menteri Kesehatan. Sehingga jelas kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah di lapangan siapa yang menjadi penanggung jawab, bukan lempar sana dan lempar sini,” tegas Presiden. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment