by

Menag: Kalau Ada di BUMN yang Benci Pemerintah, Keluar Saja dari BUMN

Ket. Foto: Menag Fachrul Razi/ist

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi meminta pegawai BUMN yang membenci pemerintah segera mengundurkan diri. Ia mengatakan masih banyak orang yang ingin mengabdikan diri untuk bangsa lewat BUMN.

“Saya di BUMN saya bilang kalau BUMN ini ada yang membenci pemerintah, keluar dari BUMN. BUMN tidak butuh Anda. Anda digaji oleh pemerintah untuk melayani masyarakat mewakili pemerintah, bukan menjelek-jelekkan pemerintah. Kalau Anda menjelekkan pemerintah, keluar dari BUMN. Ada ribuan, ratusan ribu, jutaan orang yang ingin masuk ke sini,” kata Fachrul di acara Sarasehan Bintalad TA 2019, di Mabes AD Binas Pembinaan Mental, Jalan Kesatrian VI, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (20/11/2019).

‘FooterBanner’


Fachrul yang juga Mantan Wakil Panglima TNI itu, juga meminta jika ada pegawai BUMN yang tidak menghormati bendera untuk diperiksa. Jika memang tidak bisa dibina, Fachrul meminta pegawai tersebut dikeluarkan.

“Saya katakan tegas saja, kalau ada yang tidak menghormati bendera, tidak menghormati lagi kebangsaan ‘Indonesia Raya’, saya langsung perintahkan, periksa dia, kalau dia tidak bisa dibina, keluarkan. Banyak orang yang menunggu untuk masuk jadi pegawai,” ujar Fachrul.

BACA JUGA:  Target Ekspor Hingga 500 Ribu Ton, Ini Gambaran Tentang Ekspor Beras Indonesia

Fachrul menegaskan tak ada ruang bagi orang-orang yang tak mau menegakkan NKRI. Pelecehan terhadap simbol negara, menurut Fachrul, merupakan persoalan serius.

“Kembali saya katakan, dalam hal-hal ini kita nggak usah memberikan ruang. Tegas saja bahwa anda mau sama-sama kita menegakkan NKRI atau anda musuh dalam selimut. Kalau musuh dalam selimut, silakan anda keluar. Banyak orang lain yang siap mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas dia.

“Pelecehan terhadap simbol negara melalui media sosial, lagu Indonesia Raya, penghormatan bendera dan sebagainya, semuanya itu maka pimpinannya setiap atasan langsung yang bersangkutan pada instansi pemerintahan mana pun, pusat dan daerah wajib melakukan pencegahan, pembinaan, pengawasan, dan menjatuhkan sanksi terhadap perilaku radikalisme tersebut sebagai bentuk optimalisasi pengawasan,” kata Fachrul. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment