by

Andi Sudirman Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan dan Whistle Blower System

Keterangan: Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menghadiri Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan dan Whistle Blower System Lingkup Pemerintah Daerah se-Sulsel, Selasa (5/11/19) / foto: Humas Pemprov Sulsel

Smartcitymakassar.com, Makassar. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, menghadiri Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan dan Whistle Blower System Lingkup Pemerintah Daerah se-Sulsel, di Hotel Melia, Selasa (5/11/19).

Dalam sambutannya, Andi Sudirman mengaku ingin memastikan tidak ada konflik kepentingan di dalam proses pemeriksaan. “Jika desain by sistemnya sudah berjalan, maka tentu akan berjalan lebih independen dan lebih terbuka, tidak ada conflict of interest,” ujarnya.

‘FooterBanner’


Selanjutnya, kata Andi Sudirman, adalah wacana peningkatan kapasitas APIP, serta posisi dalam eselonisasi. Termasuk mutasi atau pergeseran melalui intervensi persetujuan Irjen Kementerian. “Kita akan lihat sejauh mana bisa efektif,” terangnya.

Jika selama ini hanya dilakukan satu kali evaluasi internal, maka pihaknya akan menggodok pemeriksaan dan evaluasi, serta pengawasan internal dilakukan tiga kali setahun. “Kami masih menggodok perubahan Pergubnya. Jadi nantinya ada di awal, di tengah dan di akhir tahun. Termasuk mengarahkan, mencegah, mengevaluasi dan penindakan,” bebernya.

BACA JUGA:  Gelar Studi Pengelolaan Pemerintah Desa, Julia Putri Noor Bawa Satuan Perangkat Daerah Kayong Utara ke Banyuwangi

Menurut Andi Sudirman, jika hanya dilakukan evaluasi di akhir anggaran, memungkinkan kesalahan-kesalahan yang berjalan lama serta menyimpang sudah jauh, baru bisa ditemukan. Tidak ada evaluasi dan peringatan.

“Harapan ke depan, dengan tiga kali pemeriksaan, kita bisa meminimalisir temuan-temuan yang tidak perlu terjadi karena pemeriksaan akan ada tahapan,” jelas Wagub Sulsel ini.** (MT)

‘PostBanner’

Comment