by

Mengapa Iuran BPJS Kesehatan Naik?

Ket. Foto: ilustrasi kartu BPJS-K/ist

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan naik mulai 2020. Kenaikan itu tertuang dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Baru baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal kenaikan tarif BPJS-K itu. Jokowi mengingatkan para menteri dan pimpinan lembaga di jajaran Kementerian Koodinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) agar mewaspadai terhadap politik dunia yang sekarang ini ada kecenderungan mudah sekali bergejolak. Ia mencontohkan apa yang terjadi di Chile yang dipicu oleh isu kecil mengenai kenaikan tarif transportasi yang besarnya hanya 4%, kemudian menimbulkan gejolak yang berkepanjangan dan diikuti dengan perombakan besar-besaran di kabinet.

‘FooterBanner’


Misalnya urusan yang berkaitan kenaikan tarif BPJS Kesehatan, kata Jokowi kalau cara kita menerangkan tidak clear, tidak jelas, masyarakat akan jadi ragu, dibacanya kelihatannya kita ini ingin memberatkan beban yang lebih banyak pada rakyat.

Padahal, lanjut Jokowi, tahun 2019 pemerintah telah menggratiskan 96 juta rakyat yang pergi ke rumah sakit yang ada di daerah. Ke-96 juta rakyat itu digratiskan melalui program PBI (Penerima Bantuan Iuran).

“Jadi anggaran total yang kita subsidikan ke sana Rp41 triliun, rakyat harus ngerti ini, dan tahun 2020 subsidi yang kita berikan kepada BPJS sudah Rp48,8 triliun,” jelas Jokowi, saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019) siang.

Kenaikan BPJS Kesehatan ini pun semakin ramai di bicarakan masyarakat Indonesia. Berbagai kontra dilemparkan masyarakat, dimana secara garis besarnya ada dua penolakan yaitu, naiknya iuran BPJS-K dan adanya penagih (debt colector).

Soal Kenaikan Iuran

Dalam rilis Kemenkeu, di Jakarta, (09/09/2019) lalu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Kepala Biro KLI)  Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Nufransa Wira Sakti memberi keterangan bahwa tidak semua iuran BPJS naik 100%. Kenaikan Kelas 3 sebesar 65%, dan hanya Kelas 1 dan 2 yang naik 100%.

“Itu (kenaikan 100%) hanya berlaku untuk Kelas 1 dan Kelas 2. Untuk kelas 3, tidak sebesar itu. Untuk Kelas 3, usulan kenaikannya adalah dari Rp25,5 ribu menjadi Rp42 ribu, atau naik 65%,” jelas Nufransa.

Khusus untuk peserta mandiri Kelas 3 hanya akan naik menjadi sebesar Rp42 ribu, sama dengan iuran bagi orang miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah. Bahkan bagi peserta mandiri Kelas 3 yang benar-benar tidak mampu dapat dimasukkan ke dalam Basis Data Terpadu Kementerian Sosial (Kemensos) sehingga berhak untuk masuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah.

3 Pertimbangan Naikan Iuran

Sementara itu menurut Nufransa, dalam menaikkan iuran ini, pemerintah mempertimbangkan 3 hal utama yaitu kemampuan peserta dalam membayar iuran (ability to pay), upaya memperbaiki keseluruhan sistem JKN sehingga terjadi efisiensi, serta gotong royong dengan peserta pada segmen lain.

“Pemerintah sangat memperhitungkan agar kenaikan iuran tidak sampai memberatkan masyarakat dengan berlebihan,” jelas Nufransa, sambil menambahkan, jika ada peserta yang merasa benar-benar berat membayar, bisa saja peserta yang bersangkutan melakukan penurunan kelas, misalnya dari semula Kelas 1 menjadi Kelas 2 atau Kelas 3; atau dari Kelas 2 turun ke Kelas 3. 

Untuk Perbaikan Sistem JKN

Nufransa menekankan, kenaikan iuran BPJS ini diiringi dengan perbaikan sistem JKN secara keseluruhan sebagaimana rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), baik terkait kepesertaan dan manajemen iuran, sistem layanan dan manajemen klaim, serta strategic purchasing. 

Soal Mengapa Iuran BPJS Naik dan Adanya Tim Colector

Nufransa Wira Sakti mengklarifikasi mengapa pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Ia mengatakan, diantara penyebab utama defisit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sudah terjadi sejak awal pelaksanaannya adalah besaran iuran yang underpriced dan adverse selection pada peserta mandiri. 

Banyak peserta mandiri yang hanya mendaftar pada saat sakit dan memerlukan layanan kesehatan yang berbiaya mahal, dan setelah sembuh, peserta berhenti mengiur atau tidak disiplin membayar iuran. 

BACA JUGA:  Ledakan di Polrestabes Medan, Diduga Bom Bunuh Diri

Pada akhir tahun anggaran 2018, tingkat keaktifan peserta mandiri hanya 53,7 persen. Artinya, 46,3 persen dari peserta mandiri tidak disiplin membayar iuran alias menunggak. Sejak 2016 s.d 2018, besar tunggakan peserta mandiri ini mencapai sekitar Rp15 triliun. 

“Pemerintah menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional dan usulan untuk mendisiplinkan peserta yang menunggak iurannya, khususnya peserta mandiri,” jelasnya. 

Sepanjang 2018, total iuran dari peserta mandiri adalah Rp8,9 triliun, namun total klaimnya mencapai Rp27,9 triliun. Dengan kata lain, claim rasio dari peserta mandiri ini mencapai 313 persen. Dengan demikian, seharusnya kenaikan iuran peserta mandiri lebih dari 300%.

Bagaimana Anggaran Kesehatan Era Jokowi?

Berdasarkan sumber Kementerian Keuangan, anggaran kesehatan dalam APBN terus naik. Sejak 2015 anggaran kesehatan naik 10,3% dari tahun sebelumnya 2014. Bahkan melonjak tajam dari tahun 2015 sebesar Rp 65,9 triliun menjadi Rp 92,3 triliun atau naik 40,1%.

Berikut gambaran anggaran kesehatan sejak tahun 2010 hingga 2019 yang bersumber dari Kementerian Keuangan:

Sumber: Kementerian Keuangan
Sumber: Kementerian Keuangan

Khusus untuk tahun 2019, dimana alokasi sebesar Rp 123,1 triliun, anggaran buat kartu Indonesia Sehat, telah menyasar 96,8 juta jiwa PIB. Hal ini senada yang diterapkan Presiden Jokowi baru baru ini pada Rapat Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019) siang.

Diketahui, data 96,8 juta jiwa ini adalah data 40% yang merupakan kelompok masyarakat dengan ekonomi terendah dari TNP2K. Data ini juga digunakan bagi subsidi listrik (meskipun telah direvisi ditambahkan 2,44 juta pelanggan).

Soal Akurasi Data Agar Tepat Sasaran

Berdasarkan rilis Kemenkeu (09/09/2019), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong para stakeholders di bidang kesehatan untuk memanfaatkan teknologi di era industi 4.0 secara optimal bagi peningkatan kesehatan masyarakat. Menkeu menekankan perlunya kolaborasi seluruh stakeholders dan perbaikan data sehingga alokasi dana dapat digunakan lebih tepat sasaran. Hal ini disampaikan Menkeu pada acara The 3rd Faculty of Public Health Universitas Indonesia (UI) Science Festival 2019 dengan tema “Public Health Challenges Towards Disruptive Technology Era” di Gedung A, Fakultas Kesehatan Masyarakat, UI, Depok, Jawa Barat, Senin (09/09/2019).

“Peran digital teknologi dalam membantu pemerintah dalam mendesain sistem kesehatan nasional yang menyeluruh dan berkelanjutan adalah (antara lain) identifikasi para peserta (masyarakat). Tidak hanya identifikasi nama, tanggal lahir, tinggi dan berat badan, jenis kelamin, alamat tiap individu, tetapi seharusnya teknologi dapat digunakan untuk mengumpulkan data individu yang menyeluruh termasuk rekam medis-nya. Jika kita mampu mengidentifikasi (sekitar) 267 juta (kondisi rekam medis) populasi masyarakat Indonesia maka kita akan mampu mengidentifikasi kebutuhan, alokasi dana dan kebutuhan premi yang tepat dari tiap individu (sesuai risiko dan kebutuhannya),” jelas Sri Mulyani.

Senada dengan Menkeu, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek dalam pidato sebelumnya, menegaskan bahwa belum tersedianya data yang menyeluruh dan terpercaya masih merupakan salah satu masalah mendasar yang mengakibatkan belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia.

Sri Mulyani Bantah Kenaikan BPJS -K Bebani Rakyat Miskin

Belakangan ini, kenaikan premi dana BPJS seringkali dikritik beberapa pihak yang menyatakan bahwa kenaikan tersebut membebani masyarakat miskin. Namun pada kesempatan yang sama, Menkeu membantah hal tersebut karena kenaikan premi tidak menyasar masyarakat miskin karena negara yang menanggung masyarakat miskin tersebut.

Iuran BPJS-K telah diputuskan naik pada 1 Januari 2020. Masih banyak PR yang meski dilakukan demi mengelola kesehatan masyarakat Indonesia, utamanya terhadap peningkatan pelayanan kesehatan, termasuk kesiapan petugas di lapangan menerima keluhan masyarakat yang seharusnya tergolong miskin tapi belum masuk dalam golongan PIB, agar betul betul menjadi tepat sasaran. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment