by

Kasus Tewasnya 2 Mahasiswa Kendari, Amnesty Internasional Kritik Hukuman Ringan Polisi

Ket. Foto: Demostrasi mahasiswa/ist

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Amnesty Internasional Indonesia (AII) mengkritik hukuman ringan yang dijatuhkan kepada enam polisi yang diduga terlibat dalam kematian dua mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara. Peneliti Amnesty International Indonesia Papang Hidayat mendesak pemerintah membentuk tim investigasi dari luar kepolisian untuk menyelidiki tewasnya dua mahasiswa saat unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Kamis 26 September lalu. Menurutnya, tim eksternal tersebut untuk memastikan pertanggungjawaban pihak berwenang atas dugaan keterlibatan polisi Kendari dalam kasus tersebut.

Apalagi, kata Papang, akuntabilitas kasus ini juga dipertanyakan karena sanksi ringan yang dijatuhkan terhadap enam polisi. Sanksi tersebut berupa peringatan tertulis, yakni penundaan kenaikan pangkat, penangguhan gaji selama satu tahun, dan sanksi 21 hari penempatan di tempat khusus. Padahal untuk kasus pembunuhan di luar hukum semestinya diproses dengan menggunakan pasal pidana.

‘FooterBanner’


“Paling tidak kalau itu harus dilakukan polisi dilakukan oleh unit yang tidak merupakan bagian dari unit terduga pelaku. Kalau pelakunya dari Polres atau Polda harusnya diambil dari Mabes Polri. Tapi sebetulnya yang kita harapkan ada bentuk tim investigasi independen di luar kepolisian,” jelas Papang kepada VOA, Jumat (1/11/2019).

Papang menambahkan di beberapa negara dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan aparat yang bisa dituntut oleh jaksa penuntut umum. Hanya, kata dia, sistem ini belum dianut oleh Indonesia. Namun, sistem di Indonesia memungkinkan bagi lembaga negara lain seperti Komnas HAM, Ombudsman dan Kompolnas untuk ikut serta dalam penyelidikan kasus yang melibatkan kepolisian seperti yang di Kendari.

“Tapi hasil temuan mereka (Komnas HAM dkk) itu ujungnya hanya rekomendasi kepada polisi. Tidak bisa laporannya dijadikan bahan proses penuntutan pidana. Hanya sedikit kasus dimana polisi lewat sidang internalnya, tidak hanya menghukum disiplin, tapi juga membawa ke pidana. Itu sedikit,” tambah Papang.

BACA JUGA:  Jubir 'Adama' Indira Mulyasari: Lebih Baik 1 Bukti daripada 2,3,4 Janji

Papang menjelaskan, Polri sebenarnya sudah memiliki Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Perkap Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa yang sesuai dengan standar HAM. Namun, belum ada perubahan yang berarti dalam praktik yang dilakukan kepolisian dalam penggunaan kekuatan dan pengendalian massa.

Diketahui, 2 Mahasiswa tewas saat aksi unjuk rasa #ReformasiDikorupsi. Adapun unjuk rasa pada 26 September 2019 didepan DPRD Sultra itu, berujung ricuh dan dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, yaitu Immawan Randi (21 tahun) dan Muhammad Yusuf Kardawi (19) meninggal. Kedua mahasiswa peserta demonstrasi itu diduga ditembak saat aksi berlangsung.

Terkait hukuman tersebut, Keluarga Immawan Randi, salah satu mahasiswa yang meninggal saat demo, buka suara terkait enam anggota Polres Kendari yang divonis ringan. Risal Ode Sue (32), sepupu Randi, mengaku kecewa dengan vonis itu.

“Sangat kecewa dengan hukuman yang diberikan kepada enam polisi. Kami rasa keadilan sudah mati di negeri ini,” kata Risal ketika dihubungi wartawan, Selasa (29/10/2019).

Risal juga mengaku, dirinya maupun pihak keluarga korban lain juga tidak diikutsertakan dalam persidangan.

“Tidak pernah ada. Kepolisian seakan menutupi proses persidangan,” jelas Risal, sambil menjelaskan, bahwa polisi juga tidak pernah berinisiatif menemui keluarga korban untuk meminta kesaksian.

Lebih lanjut Risal mengaku pihaknya belum menempuh jalur pidana. Namun menurut Risal, pihak keluarga berencana menempuh jalur hukum sendiri.

“Kami (keluarga) masih berdiskusi,” kata Risal. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment