by

Termasuk Penyelesaian Kasus HAM, Ini Kebijakan Umum Jajaran Polhukam

Ket. Foto: Mahfud MD/ist

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Mengenai kebijakan umum di jajarannya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD mengemukakan, pertama, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang sekarang menjadi catatan kita dan catatan publik.

Hal ini disampaikan Mahfud, dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019) sore.

‘FooterBanner’


Menurut Mahfud, secara garis besar, masalah penyelesaian kasus HAM ini dibagi dua, yaitu pelanggaran HAM di masa lalu dan pelanggaran HAM yang sekarang sedang terjadi.

“Tentu yang ke depan itu tidak usah diagendakan untuk suatu kegiatan tertentu karena rutin agar tetap dilindungi peningkatan perlindungan hak asasi manusia,” ujar Mahfud.

BACA JUGA:  Perampingan Eselon III, IV, dan V Sesuai Amanat Jokowi, Ditarget Terlaksana Juni 2020

Yang kedua, lanjut Mahfud MD, dalam Rapat Terbatas untuk penegakan hukum maka Kejaksaan Agung dan Kepolisian akan meningkatkan profesionalitasnya, meningkatkan kedisiplinannya dan betul-betul mengawal penegakan hukum, bukan secara formalitas.

“Tidak boleh ada penegak hukum atau oknum penegak hukum yang bermain mata, bermain-main, berkolusi dengan orang di luar lembaga penegak hukum untuk satu atau beberapa perkara,” tegas Mahfud.

Mahfud pun menambahkan, mungkin ini sederhana tetapi penting bagi penegakan hukum ke depannya. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment