by

Antara Akurasi Data Rakyat Penerima Subsidi dan Angka Kemiskinan versi Bank Dunia

Ket. Foto: ikustrasi pemukiman kumuh/ist

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Baru baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal kenaikan tarif BPJS-K. Ia mengingatkan para menteri dan pimpinan lembaga di jajaran Kementerian Koodinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) agar mewaspadai terhadap politik dunia yang sekarang ini ada kecenderungan mudah sekali bergejolak. Ia mencontohkan apa yang terjadi di Chile yang dipicu oleh isu kecil mengenai kenaikan tarif transportasi yang besarnya hanya 4%, kemudian menimbulkan gejolak yang berkepanjangan dan diikuti dengan perombakan besar-besaran di kabinet.

Misalnya urusan yang berkaitan kenaikan tarif BPJS Kesehatan, kata Jokowi kalau cara kita menerangkan tidak clear, tidak jelas, masyarakat akan jadi ragu, dibacanya kelihatannya kita ini ingin memberatkan beban yang lebih banyak pada rakyat.

‘FooterBanner’


Padahal, lanjut Jokowi, tahun 2019 pemerintah telah menggratiskan 96 juta rakyat yang pergi ke rumah sakit yang ada di daerah. Ke-96 juta rakyat itu digratiskan melalui program PBI (Penerima Bantuan Iuran).

“Jadi anggaran total yang kita subsidikan ke sana Rp41 triliun, rakyat harus ngerti ini, dan tahun 2020 subsidi yang kita berikan kepada BPJS sudah Rp48,8 triliun,” jelas Jokowi, saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019) siang.

Juga Buat Data Subsidi Listrik

Angka 96 juta rakyat yang disebutkan Presiden Jokowi, diketahui adalah data 40% yang merupakan kelompok masyarakat dengan ekonomi terendah dari TNP2K.

Angka 40% ini juga digunakan bagi subsidi listrik.Pada Januari 2017, untuk mendapatkan data masyarakat miskin penerima subsidi listrik yang akurat, menurut Dirut PLN, Sofyan Basir, unsur pemerintah terkait seperti seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Badan Pusat Statistik (BPS), dan PLN selama 10 bulan pada 2016 telah berkeliling menyusuri setiap desa, dusun, maupun kota untuk memastikan ketepatan sasaran penerima subsidi listrik. DPR dan pemerintah sudah menyatakan angka konkrit dan benar.

Sementara itu Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto menyatakan, bahwa TNP2K memiliki data nama, alamat 40% masyarakat dengan ekonomi terendah. Variabelnya ada berbagai macam seperti kondisi bangunan rumah, jumlah tanggungan kepala keluarga dan lain sebagainya. Namun TNP2K tidak memiliki ID Pelanggan. Data tersebut diberikan kepada PLN untuk kemudian secara bersama-sama instansi terkait, disisir langsung ke masyarakat untuk memastikan ketepatan data.

“Data kami memang ada 40%, tapi kita tidak punya ID pelanggan. 10 bulan mencari data pelanggan dengan PLN untuk menyisir dalam daftar. Ini Ketemu 95%. Lainnya ada yang pindah dan segala macam. Jadi dengan data ini sudah tepat sasaran,” kata Sekretaris Eksekutif TNP2K.

Tepatkah Data 40% itu?

Pada Juli 2017 Pemerintah bersama DPR sepakat untuk menambahkan pelanggan bersubsidi sebesar 2,44 juta pelanggan, sehingga jumlah pelanggan rumah tangga daya 900 VA dalam RAPBN-P 2017 yang layak mendapatkan subsidi adalah sebesar 6.54 juta pelanggan. Diketahui Data awal yang ditetapkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) hanya menetapkan 4,1 juta pelanggan 900 VA yang berhak mendapat subsidi. Namun berdasarkan survei lapangan dan posko pengaduan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terdapat 2,44 juta rumah tangga yang belum terdata oleh TNP2K.

“Kita sudah data ulang. Ternyata angkanya menjadi 6,54 juta. Jadi ada tambahan 2,24 juta yang harus disubsidi. Sudah informasikan hasil survei ini ke TNP2K. Memang datanya harus diubah,” ungkap Jonan.

BACA JUGA:  Lantik Direksi PDAM, Begini Pesan Pj Walikota Makassar

Terhadap temuan 2,44 juta pelanggan tersebut, Pemerintah telah menugaskan PT PLN (Persero) untuk mengembalikan tarif pelanggan rumah tangga tersebut menjadi tarif rumah tangga subsidi 900 VA mulai 1 Juli 2017, dan mengembalikan kelebihan bayar (restitusi) pelanggan tersebut mulai bulan Januari 2017.

Berdasarkan data dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, angka subsidi listrik pada tahun 2012 mencapai Rp. 103,33 T, dan pada tahun 2016 dapat turun menjadi Rp. 58,04 T. Sementara tahun 2017 sendiri, anggaran subsidi listrik yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 51 T dengan pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran untuk pelanggan rumah tangga daya 900 VA miskin dan tidak mampu.

Versi Bank Dunia

World Bank atau Bank Dunia memperingatkan negara-negara di Asia Timur dan Pasifik bahwa bahwa resiko penurunan pertumbuhan di kawasan tersebut semakin meningkat. Penurunan atau perlambatan ekonomi terjadi akibat berlanjutnya tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, yang membuat ekspor dari negara-negara kawasan ini ikut tertekan. Sehingga dalam beberapa tahun ke depan, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara di kawasan ini akan terus merosot. Mulai dari 6,3 persen (2018), menjadi 5,8 persen (2019), lalu 5,7 persen (2020), dan 5,6 persen (2021).

Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Victoria Kwakwa, mengatakan salah satu dampak langsung yang akan terjadi yaitu pada penduduk miskin.

“Ketika pertumbuhan melambat, demikian juga tingkat penurunan kemiskinan,” kata dia dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, (10 /10/2019).

Victoria mengatakan saat ini Bank Dunia memperkirakan hampir seperempat penduduk di negara-negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik hidup di bawah garis kemiskinan. Bank Dunia mengukur tingkat kemiskinan ini dengan batas Upper Middle-Income Class (UMIC) dengan pendapatan US$ 5,5 (setara Rp 77 ribu) per hari. Hasilnya, jumlah penduduk miskin di bawah garis ini justru naik menjadi 24 persen pada Oktober 2019, lebih tinggi dari April 2019 yang sebesar 23,7 persen.

Kemiskinan Indonesia Versi Bank Dunia

Namun untuk Indonesia, Bank Dunia memprediksi tingkat kemiskinan tetap terus akan mengalami penurunan hingga beberapa tahun ke depan, sekalipun lebih lambat.

Untuk kelompok di bawah Upper-Middle Income Poverty Rate (US$ 5,5 per hari atau Rp 77 ribu/hari, atau Rp 2,3 juta/bulan), jumlahnya diprediksi turun dari 54,4 persen (2019) atau sebesar 136 juta orang jika berdasarkan total penduduk RI 250 juta, menjadi 52,3 persen (2020), dan 50,2 persen (2021).

Sementara untuk kelompok di bawah Lower-Middle Income Poverty Rate (US$ 3,2 per hari atau Rp 50 ribu/hari), jumlahnya juga turun dari 23,1 persen (2019) atau sekitar 58 juta orang, menjadi 21,3 (2020), dan 19,5 persen (2021).

Olehnya, Bank Dunia mengingatkan bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Sebab dari Maret 2018 hingga Maret 2019, Bank Dunia mencatat 28 provinsi berhasil menurunkan angka kemiskinan, namun 6 provinsi lainnya justru mengalami kenaikan. Masalah utama ada di Indonesia Timur. Bank Dunia menyebut, saat kemiskinan di Jakarta bisa ditekan menjadi hanya 5,3 persen, tapi di saat yang bersamaan, kemiskinan di Papua masih menjadi yang tertinggi dengan 27,5 persen. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment