by

Agar Tak Ada Gejolak dari Dampak Kenaikan BPJS-K dan RUU Ketenagakerjaan, Jokowi Ingatkan Jajaran Polhukam

Ket. Foto: Jokowi/ist

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para menteri dan pimpinan lembaga di jajaran Kementerian Koodinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), agar mewaspadai terhadap politik dunia yang sekarang ini ada kecenderungan mudah sekali bergejolak. Jokowi mencontohkan apa yang terjadi di Chile yang dipicu oleh isu kecil mengenai kenaikan tarif transportasi yang besarnya hanya 4%, kemudian menimbulkan gejolak yang berkepanjangan dan diikuti dengan perombakan besar-besaran di kabinet.

“Misalnya, jangan sampai urusan yang berkaitan kenaikan tarif BPJS Kesehatan, kalau cara kita menerangkan tidak clear, tidak jelas, masyarakat akan jadi ragu, dibacanya kelihatannya kita ini ingin memberatkan beban yang lebih banyak pada rakyat. Padahal, tahun 2019 pemerintah telah menggratiskan 96 juta rakyat yang pergi ke rumah sakit yang ada di daerah. Ke-96 juta rakyat itu digratiskan melalui program PBI (Penerima Bantuan Iuran),” kata Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019) siang.

‘FooterBanner’


“Jadi anggaran total yang kita subsidikan ke sana Rp41 triliun, rakyat harus ngerti ini, dan tahun 2020 subsidi yang kita berikan kepada BPJS sudah Rp48,8 triliun,” sambung Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan, itu angka yang besar sekali. Tapi kalau cara pemerintah menerangkan tidak pas, Presiden mengingatkan agar hati-hati karena ini bisa dipikir pemerintah memberikan beban yang berat pada masyarakat miskin.

“Padahal sekali lagi yang digratiskan itu sudah 96 juta jiwa lewat tadi subsidi yang kita berikan,” tegas Presiden.

Masih dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga meminta kehati-hatian mengenai adanya rencana untuk revisi undang-undang ketenagakerjaan. Ia meminta agar serikat diajak bicara, para pekerja diajak bicara. Termasuk penolakan dari publik mengenai rancangan undang-undang yang kontroversial, dijelaskan sebetulnya seperti apa.

“Karena kadang-kadang sering karena ini tidak kita kelola dengan hati-hati, bisa memicu masalah politik yang berkepanjangan, ini hanya cara menjelaskan saja, kadang-kadang yang ikut demo kan juga nggak ngerti substansi, masalahnya dimana,” jelas Jokowi.

Oleh karena itu, Presiden meminta kepada Menkopolhukam untuk secara intensif melakukan deteksi dini, membuka komunikasi yang seluas-luasnya kepada semua pihak, baik kelompok buruh, media, ormas-ormas agama, LSM, NGO dan kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya.

Sebagai informasi, selain Chile, demo anti-pemerintah besar-besaran, memang masih melanda di beberapa negara dalam beberapa waktu terakhir. Berikut adalah beberapa demo besar yang terjadi di seluruh dunia, yang dirangkum:

Hong Kong

BACA JUGA:  Nurdin Abdullah Minta Saran Jepang Terkait Pengembangan Wisata Air Panas Lejja

Demo yang awalnya lahir untuk menentang diterapkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi itu telah terjadi sejak Juni lalu.Mengutip laporan South China Morning Post, demo yang diadakan tiap akhir pekan itu masih diselingi aksi bentrokan antara para pengunjuk rasa dengan pihak kepolisian. Akibat dari demo yang berkepanjangan, ekonomi kota yang masih jadi bagian dari China itu menjadi kacau balau. Bisnis-bisnis telah banyak merugi karena harus menutup operasinya tiap kali demo digelar, dan ekonomi kota itu juga disebut-sebut telah terancam masuk ke dalam resesi.

Lebanon

Aksi unjuk rasa sudah berlangsung di Beirut, Lebanon dalam dua pekan terakhir. Puluhan ribu rakyat negara ini turun ke jalanan di Beirut menuntut Presiden Michel Aoun untuk mereformasi ekonomi.

Chile

Ribuan warga Chile membanjiri jalanan ibu kota Santiago dan beberapa kota lainnya dalam aksi mogok massal pekan lalu. Demo di negara ini dipicu keputusan pemerintah untuk menaikkan biaya transportasi umum. Para pendemo juga marah karena kesenjangan ekonomi di negara ini cukup luas, serta sistem kesehatan, pendidikan dan pensiun yang mahal, padahal rakyat merasa semua fasilitas tidak memadai.

Irak

Kerusuhan sipil di Irak terjadi pada awal Oktober. Demo ini dipicu rasa frustasi rakyat karena ekonomi negara tidak berkembang sejak militan Negara Islam itu dikalahkan pada 2017. Lebih dari 100 orang tewas dalam bentrokan yang disertai kerusuhan tersebut.

Bolivia

Demo di negara ini meletus setelah oposisi menuduh hasil penghitungan pemilu presiden pada minggu ini sengaja dicurangi untuk memenangkan Evo Morales, yang adalah pemimpin negara saat ini.

Perancis

Rakyat Perancis menggelar demo yang disebut Gerakan Gilets Jaunes, untuk menentang kenaikan pajak bahan bakar. Namun kemudian tuntutan demo meluas menjadi ke masalah meningkatnya ketidaksetaraan ekonomi dan perubahan iklim. Hal ini mengancam pemerintah Presiden Emmanuel Macron.

Etiopia

Bentrokan sengit terjadi di negara ini sejak hari Rabu (23/10/2019). Demo ini telah menewaskan 16 orang di setidaknya empat kota. Demo lahir untuk menentang kebijakan reformis Perdana Menteri pemenang Hadiah Nobel Abiy Ahmed. Kebijakan-kebijakan tersebut telah membawa kebebasan yang lebih besar bagi politisi lokal untuk menekan rakyat.

Ekuador

Demo pada awal Oktober di negara ini dipicu rencana Presiden Lenin Moreno untuk memotong subsidi bahan bakar yang telah ada selama empat dekade di negara itu. Akibat demo, kebijakan itu telah dibatalkan. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment