by

Dua Senator AS Serukan Penyelidikan Intelijen terhadap TikTok

Ket. Foto: Ilustrasi TikTok/ist

Smartcitymakassar.com – Dua senator terkemuka meminta pejabat-pejabat intelijen untuk menyelidiki aplikasi komputer yang sangat populer “TikTok” milik China, yang diyakini berpotensi menimbulkan risiko keamanan nasional.

“TikTok” memungkinkan para pengguna mengunggah video pendek dan membagikannya secara online dengan pengguna lain.

‘FooterBanner’


Pemimpin faksi Demokrat di Senat Chuck Schummer dan anggota faksi Republik Tom Cotton mengirim surat kepada Penjabat Direktur Intelijen Nasional Joseph McGuire, yang mengatakan bahwa ada kekhawatiran yang sedang berkembang tentang “TikTok.”

Server “TikTok” berada di AS dan negara lain di mana aplikasi itu tersedia. Tetapi dimiliki oleh “ByteDance,” sebuah perusahaan yang berkantor di Beijing.

Para senator mengatakan meski “TikTok” sejak awal telah memberitahu para penggunanya bahwa aplikasi tersebut mengumpulkan data dari para pengguna dan piranti yang digunakan, anggota-anggota Kongres mengkhawatirkan “potensi badan-badan keamanan dan intelijen China menggunakan perusahaan-perusahaan teknologi informasi China sebagai platform spionase rutin dan sistemik terhadap Amerika dan sekutunya.”

Schumer dan Cotton menunjukkan bahwa kampanye pengaruh asing dapat menggunakan “TikTok” dengan cara yang sama ketika mereka menggunakan platform media sosial untuk mempengaruhi pemilih dalam pilpres Amerika pada 2016.

Keduanya juga menulis bahwa sensor informasi “TikTok” sangat peka pada otoritas China, termasuk berita tentang demonstrasi di Hong Kong, perlakuan China terhadap warga Muslim di Xinjiang, dan referensi apapun atas pembantaian di Lapangan Tiananmen pada 1989.

“Pakar-pakar keamanan telah menyampaikan keprihatinan bahwa undang-undang intelijen, keamanan nasional, dan keamanan dunia maya China yang samar-samar telah memaksa perusahaan-perusahaan China untuk mendukung dan bekerja sama dalam kerja intelijen yang dikendalikan oleh Partai Komunis China,” tulis Schumer dan Cotton seperti dilansir dari VOA.

Hal itu, kata mereka, menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki peradilan independen yang dapat didatangi jika mereka menentang paksaan itu.

Seorang juru bicara “TikTok” mengatakan kepada Reuters bahwa China tidak memiliki yurisdiksi atas “TikTok” karena tidak tersedia di China. Ia juga membantah tuduhan tentang sensor.

“TikTok berkomitmen untuk menjadi warga korporasi yang terpercaya dan bertanggung jawab di AS, yang mencakup bekerja sama dengan Kongres dan semua badan regulator,” tambahnya. (Aan/VOA)

‘PostBanner’

Comment