by

Sorotan Media Asing: Jokowi Kini Hanya Kejar Kekuasaan, Demokrasi Indonesia Genting

Ket. Foto: Jokowi/ist

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Dilansir dari salah satu media Australia smh.com.au yang berjudul ‘Jokowi pursues majority rule, not democracy, in Indonesia’ disebutkan bahwa saat ini Presiden terpilih Republik Indonesia masa jabatan 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi) dianggap mengejar kekuasaan mayoritas, bukan demokrasi di Indonesia.

Menurut smh.com.au, ketika Perdana Menteri Scott Morrison terbang ke Jakarta akhir pekan ini untuk menghadiri pelantikan kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Republik Indonesia periode tahun 2019 -2024, ia akan memuji pemimpin Indonesia yang dipilih secara populer.

‘FooterBanner’


Adapun Jokowi memenangkan pemilihan kembali pada bulan April dengan sekitar 55 persen suara rakyat, mengalahkan lawannya Prabowo Subianto untuk kedua kalinya berturut-turut.

Selama lebih dari satu dekade, perdana menteri Australia berturut-turut, telah memuji Indonesia dan para pemimpinnya atas keberhasilan transisi menuju demokrasi yang telah terjadi sejak jatuhnya Soeharto oleh reformasi pasca 1998.

Indonesia adalah negara Muslim terpadat di dunia. Ini pluralis, toleran, konstitusinya menganut agama-agama besar dan merupakan mitra penting dalam memerangi Islam ekstremis.

Semua ini benar. Dan hubungan baik dengan tetangga Australia yang besar dan dekat di utara juga sangat penting.

Tetapi saat ini, ada defisit demokrasi yang tumbuh di Indonesia. Jokowi, dalam beberapa hari terakhir, telah bertemu dengan Prabowo dan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan mengisyaratkan bahwa perwakilan dari Partai Gerindra dan Demokrat akan mendapatkan jatah menteri pada kabinet Jokowi yang kedua. Diketahui Gerindra dan Demokrat merupakan koalisi selama pemilu April melawan Jokowi-Ma’ruf yang saat itu diusung oleh PDIP dan partai-partai lain. Namun sekarang mereka siap untuk berkoalisi bersama.

Kabarnya, Prabowo sedang mencari posisi kabinet untuk calon wakil presiden Sandiaga Uno dan beberapa tokoh senior Partai Gerindra lainnya termasuk Fadli Zon. Sedangkan SBY mempromosikan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono, untuk jabatan menteri.

Bayangkan, Morrison telah menggempur Partai Buruh Bill Shorten 55-45 awal tahun ini, dan kemudian berbalik dan bertemu dengan lawannya yang kalah untuk membahas penawaran kursi di kabinet. Dan hanya untuk ukuran yang baik, Morrison bertemu dengan Richard Di Natale, dan siap untuk menawarkan beberapa janji kabinet juga. Tentu saja, perbedaan ideologis dan politis antara Jokowi, Prabowo dan SBY, tidak seperti perbedaan yang memisahkan Morrison, Shorten dan Di Natale.

BACA JUGA:  Mulawarman Dorong DPRD Parepare Gelar Hak Angket untuk Taufan Pawe

Jokowi seperti SBY dalam masa jabatan kedua SBY (2009-2014), tampaknya bertekad untuk menjadi pembangun koalisi, meskipun itu berisiko menghambat untuk menyelesaikan sesuatu. Mengingat gemuknya koalisi, yang pastinya membuat semakin besar tuntutan dari partai partai koalisi.

Adapun Koalisi partai-partai Jokowi di parlemen, sudah cukup besar sekitar 60 persen kursi yang tersedia. Ditambah Gerindra dan Demokrat akan tumbuh menjadi mayoritas yang lebih besar.

Tapi itu berpotensi dengan mengorbankan checks and balances, bagi pertanggungjawaban pemerintah.

SBY secara luas dianggap telah menyia-nyiakan masa jabatannya yang kedua, karena membuat semua orang senang dalam koalisi partai koalisi gemuk. Dan itu telah terbukti merupakan tugas yang sulit.

Kini, Jokowi mempersiapkan dirinya untuk menghadapi masalah yang sama di masa jabatan keduanya. Dia telah menghambur-hamburkan modal politik yang cukup besar dengan melemahkan komisi antikorupsi (KPK), dan setuju untuk merevisi hukum pidana negara atas desakan koalisi politiknya, sebelum dipaksa ke hadapan para demonstran.

Prospek akomodasi politik baru dengan dua partai oposisi utama, anggota berpengaruh dari elit politik yang sudah melakukan begitu banyak kontrol atas negara ini, menggarisbawahi pertanyaan sentral yang dihadapi politik Indonesia, dan Presiden terpilih kembali.

Apakah Jokowi ingin Indonesia menjadi negara Barat atau demokrasi gaya barat, di mana memenangkan 50,1 persen suara sudah mencukupi?

Atau apakah Jokowi ingin terus mengejar jalur mayoritarianisme, tanpa oposisi, yang sebenarnya efektif di parlemen untuk memberikan pemeriksaan dan keseimbangan?

Morrison hendaknya memuji Presiden yang berhasil terpilih kembali. Tetapi Morrison tidak boleh berangan-angan tentang kesehatan demokrasi Indonesia yang genting. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment