by

Makassar Terima Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019

Keterangan foto: Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb saat menerima penghargaan yang diserahkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (15/10/19) / Ist.)

Smartcitymakassar.com, Makassar. Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang dipimpin Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb berhasil mengantarkan Labinov (Laboratorium Inovasi) Beken (Berbasis Kemitraan) dari Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan) Makassar di posisi Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019 Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI.

Penyerahan penghargaan berlangsung di Istana Wakil Presiden, Jakarta, dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kepada Penjabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb, Selasa (15/10/19).

‘FooterBanner’


Pada acara tersebut, Wapres JK didampingi oleh Menteri PANRB RI Syafruddin. Penghargaan Top 45 KIPP tahun 2019 diberikan Wapres JK kepada para kepala lembaga atau kepala daerah di Indonesia.

Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 ini terdiri dari 8 kementerian dengan 9 inovasi, 4 lembaga sebanyak 4 inovasi, 5 provinsi dengan 5 inovasi, 16 kabupaten dengan 17 inovasi, 9 kota sebanyak 9 inovasi, dan 1 BUMN dengan 1 inovasi.

BACA JUGA:  Edukasi Staf Wanita Memilih Make Up, WPSM Gelar Program Beauty Class

“Banyak kemajuan yang dilakukan pemerintah daerah untuk berinovasi dalam kerangka melakukan efisiensi dan efektifitas di bidang pelayanan publik,” kata Menteri PANRB RI Syafruddin.

Kompetisi inovasi pelayanan publik merupakan perwujudan gerakan One Agency One Innovation yang dimotori Kementerian PANRB RI. Kompetisi yang bisa diikuti oleh seluruh instansi pemerintah ini diselenggarakan sebagai pembinaan inovasi pelayanan publik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tujuannya adalah pemberdayaan, pembelajaran, dan pengembangan untuk menyebarluaskan ide kreatif, gagasan, dan terobosan pelayanan publik di Indonesia guna percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wapres JK dalam sambutannya mengatakan, inovasi merupakan keniscayaan bagi pemerintah daerah dalam menjawab dinamika yang berkembang.

‘PostBanner’

Comment