by

Ditetapkan Tersangka Oleh KPK, Ini Fee Proyek yang Diterima Bupati Lampung Utara

Ket. Foto: Ilustrasi korupsi/ist

Smartcitymakassar.com – Jakarta. KPK menetapkan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara sebagai tersangka suap. Agung diduga menerima suap terkait proyek di Dinas Perdagangan dan Dinas PUPR Lampung Utara.

“KPK menetapkan enam orang tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2019).

‘FooterBanner’


Keenam orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut diantaranya 4 orang yang diduga sebagai penerima yaitu, Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, orang kepercayaan bupati, Raden Syahril, Kepala Dinas PUPR Lampung Utara Syahbuddin, dan Kepala Dinas Perdagangan Lampung Utara Wan Hendri

Selanjutnya 2 orang yang diduga sebagai pemberi yaitu pihak swasta, Chandra Safari dan Hendra Wijaya.

Agung dan Raden dijerat dengan Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Kemudian, Syahbuddin dan Wan Hendri disangkakan melanggar Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor  juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian, yang diduga sebagai pemberi Chandra dan Hendra diduga melanggar pasal 5 ayat 1 a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Syarat Menjadi Kepala Dinas

Terungkap bahwa Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara (AIM) mengangkat Kadis PUPR terbongkar lewat operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Rupanya Bupati Agung mengangkat kadis PUPR dengan syarat di awal setoran fee dari setiap proyek.

“Sejak tahun 2014, sebelum SYH (Syahbuddin) menjadi Kepala Dinas PUPR Lampung Utara, AIM (Agung Ilmu Mangkunegara) yang baru menjabat, memberi syarat, jika SYH ingin menjadi Kadis PUPR, maka harus menyiapkan setoran fee sebesar 20-25 persen dari proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR,” ujar Wakil Ketua Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jaksel, Senin (7/10/2019).

Setelah Syahbuddin menjadi Kadis PUPR, setoran fee proyek pun diduga mengalir ke Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara. KPK menyebut setoran fee ini berasal dari 10 proyek di Lampung Utara yang digarap pihak swasta/rekanan yakni Chandra Safari (CHS).

Baca Juga:  Tim PPNS Balai Gakkum KLHK Sulawesi Limpahkan 2 Kasus Perkara Illegal Logging di Mamuju

KPK memaparkan, pihak swasta CHS pada 2017-2019 sudah mengerjakan 10 proyek di Lampung Utara. Sebagai imbalan atau fee, Chandra Safari diwajibkan menyetor uang kepada Agung Ilmu Mangkunegara melalui Syahbuddin (SHY) dan orang kepercayaan bupati, Raden Syahril (RSY).

Bupati Telah Terima 1,2 Milliar

Adapun total duit suap yang diduga sudah diterima Agung berjumlah Rp 1,2 miliar. Basaria menjelaskan, total duit suap itu berasal dari proyek di Dinas Perdagangan dan Dinas PUPR. Jumlah duit yang diduga diterima Agung dari proyek di dua dinas itu berbeda-beda.

“Untuk Dinas Perdagangan diduga penyerahan uang kepada AIM, Bupati Lampung Utara, dilakukan oleh HWS, Swasta pada WHN, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara melalui RSY, orang kepercayaan Bupati,” ucap Basaria.

“Duit suap yang diduga telah diserahkan ke Agung berjumlah Rp 200 juta. Duit itu merupakan bagian dari Rp 300 juta yang rencananya diserahkan ke Agung,” sambungnya.

Basaria mengatakan suap itu diduga terkait 3 proyek di Dinas Perdagangan. Ketiga proyek itu adalah pembangunan pasar tradisional di Desa Comook Sinar Jaya, pembangunan pasar tradisional di desa Karangsari dan konstruksi fisik pembangunan pasar rakyat tata karya.

Berikutnya, Agung diduga menerima suap terkait proyek di Dinas PUPR. Total duit yang diduga telah diterima Agung berjumlah Rp 1 miliar.

“AIM diduga telah menerima uang beberapa kali terkait dengan proyek di Dinas PUPR,

yaitu sekitar bulan Juli 2019, diduga AIM telah menerima Rp 600 juta, sekitar akhir September, diduga AIM telah menerima Rp 50 juta, dan pada 6 Oktober, diduga menerima Rp 350 juta,” ujar Basaria. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment