by

Buzzer Berbayar, Perlukah Ditertibkan? ILC Bakal Mengupas Fenomena Ini

Ket. Foto: ilustrasi buzzer/ist

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Acara Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne kembali hadir malam ini, Selasa (8/10/2019). Adapun topik ILC Malam ini ‘Siapa Bermain Buzzer?’

Hal itu disampaikan Presiden ILC, Karni Ilyas melalui cuitannya.

‘FooterBanner’


“Dear Pencinta ILC: Diskusi ILC Selasa Pkl 20.00 WIB besok berjudul, “Siapa yg Bermain Buzzer?” Selamat menyaksikan. #ILCBuzzer @ILCtv1,” tulis Karni Ilyas, Senin (7/10/2019) malam, melalui akun Twitter-nya @karniilyas https://twitter.com/karniilyas/status/1181179449682776066?s=19

Postingan Karni Ilyas ini pun mendapat banyak tanggapan dari warganet. Mereka rata-rata menyarankan siapa-siapa narasumber yang cocok mengisi tema tersebut. Diantara nama yang disebut netizen yakni Rocky gerung, Denny Siregar hingga Abu Janda alias Permadi Arya.

Sebagai informasi, topik perihal buzzer politik hingga buzzer istana tengah ramai diperbincangkan publik akhir-akhir ini.

Selain muncul dari pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menyebut para buzzer pendukung Presiden Joko Widodo di media sosial tidak dikomando, sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Universitas Oxford, Inggris ikut meramaikan topik buzzer tersebut.

Pasalnya dalam laporan yang bertajuk The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation tersebut megemuka adanya buzzer politik di Indonesia yang dibayar.

Dalam laporan tersebut, buzzer dikategorikan menjadi empat kategori, yaitu minimal cyber troop teams, low cyber troop capacity, medium cyber troop capacity, dan high troop capacity.

Baca Juga:  Jokowi Bertemu Empat Mata dengan SBY, Ini yang Dibahas

Indonesia menempati kategori low cyber troop capacity atau pasukan dengan kapasitas rendah.

Para buzzer tersebut tidak dikontrak secara permanen, dan dibayar Rp 1 juta hingga Rp 50 juta.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pernah menyebut bahwa buzzer pendukung Presiden Joko Widodo yang tersebar di media sosial tidak dibayar. Menurut dia, buzzer-buzzer tersebut merupakan relawan dan pendukung setia Presiden Jokowi  ketika gelaran Pilpres 2014 hingga 2019 kemarin.

Moeldoko membantah bila ada pihak yang menuding bahwa Kantor Staf Kepresidenan yang dipimpinnya menjadi pemimpin para buzzer dari Jokowi.

Tak hanya itu, bahkan Moeldoko juga sependapat bila buzzer semua pihak di media sosial agar ditertibkan.

Lebih lanjut Moeldoko menyebut, buzzer Jokowi tak dikomando Ia menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak membutuhkan dukungan yang destruktif oleh para buzzer-nya pada Jumat (4/10/2019).

Menurut Moeldoko, dalam situasi saat ini tidak diperlukan lagi buzzer-buzzer-an, namun yang diperlukan adalah dukungan politik yang lebih membangun.

Bahkan setelah mengamati bahwa selama ini buzzer Jokowi kerap melemparkan kata-kata yang tak layak didengar dan tidak enak di hati, Moeldoko kemudian mengingatkan agar para buzzer tak perlu menyebar kebencian secara berlebihan dengan tokoh yang saat ini bersebrangan dengan pemerintah. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment