by

KPK Tetapkan Tersangka Kasus TPPU di Linkungan Pemkab Cirebon

Keterangan Foto: Komisi Pemberantasan Korupsi (Istimewa)

Smartcitymakassar.com – Jakarta. KPK tetapkan SUN, Bupati Cirebon periose 2014-2019 sebagai tersangka perkara suapterkait perizinan di Pemrintah Kabupaten Cirebon Jumat keramat beberapa waktu lalu.

“Perkara ini berawal dari operasi tangkat tangan (OTT) pada 24 Oktober 2018. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang tunai Rp116 juta dan bukti setoran ke rekening total Rp6,4 miliar Dua orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu SUN (Bupati Cirebon periode 2014 – 2019) dan GAR (Sekretaris Dinas PUPR Kab. Cirebon),” beber Jubir Febri Diansyah yang mendampingi pimpian KPK Laode Muhammad Syarief.

‘FooterBanner’


Keduanya telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada PN Bandung lanjut Febri, lalu menyerahkan kepada pimpinan untuk keterangan lebah lanjut.

“Berdarkan fakta yg berkembang dalam proses penyidikan hingga persidangan, KPK menemukan sejumlah bukti dugaan penerimaan lain oleh SUN (Bupati Cirebon). Sehingga KPK meningkatkan status perkara Tindak Pidana Pencucian Uang ke penyidikan dan menetapkan SUN sebagai tersangka,” kata Laode Syarief .

Lanjut, sejak menjabat sebagai Bupati Cirebon tersangka SUN di tahun 2014-2018 tersangka SUN diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sekitar Rp41,1 miliar.

“Tersangka SUN selaku Bupati Cirebon juga tidak melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sebagaimana diatur Pasal 12 C UU No. 20 Th 2001,”sesal Laode.

Dia merinci, tersangka SUN juga menerima hadiah atau janji terkait perizinan PLTU 2 di Kabupaten Cirebon sebesar Rp.6,04 Miliar dan perizinan properti di Cirebon sebesar Rp.4 Milyar.
Sehingga, total penerimaan tersangka SUN dalam perkara ini adalah sebesar sekitar Rp.51 Miliar.

Baca Juga:  Empat Pembobol Rumah di Biringkanaya Diringkus Polisi

“Perkara ini merupakan salah satu contoh berkembangnya OTT dengan nilai barang bukti awal uang sebesar Rp.116 juta menjadi bentuk korupsi lain dan pencucian uang dengan nilai Rp.51 Miliar,” tegas dosen Fakultas Hukum Unhas Makassar.

Menurutnya, perkara ini merupakan salah satu contoh berkembangnya OTT dengan nilai barang bukti awal uang sebesar Rp.116 juta menjadi bentuk korupsi lain dan pencucian uang dengan nilai Rp.51 Miliar.
KPK berharap ini dapat menjawab dan memberikan pemahaman atas tudingan pd KPK ketika melakukan OTT dengan nilai ratusan juta.

Perlu dipahami, dalam proses OTT barang bukti yang diamankan adalah transaksi saat itu. OTT dapat menjadi pintu masuk membuka kasus korupsi.

lebih lanjut KPK kembali mengingatkan kepala daerah untuk menghentikan praktik penerimaan gratifikasi dan menjalankan pemerintahan secara akuntabel, bersih dan menerapkan praktik-praktik antikorupsi.

Kepala daerah seharusnya menjadi teladan bagi aparat daerah yang ada di bawahnya agar tidak lagi terlibat dalam kasus suap dan menerima pemberian upeti terkait mutasi jabatan, proyek dan perizinan di lingkungan pemerintah daerah,” tutupnya Laode Syarieh tentang suap-menyuap**(Mada/Rafa)

‘PostBanner’

Comment