by

Dua Hasil Survei Ini Sebut Mayoritas Masyarakat Nilai Revisi UU KPK Lemahkan KPK

Ket. Foto: gedung KPK/ist

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Setelah Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), merilis tentang KPK, dimana 55,2% Responden berpendapat revisi UU KPK melemahkan KPK, kali ini Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga merilis hasil survei respons publik terkait UU KPK yang baru. Berdasarkan hasil survei LSI, 70,9 persen publik menyatakan UU KPK melemahkan KPK.

“Jika tahu tentang revisi UU KPK: Revisi melemahkan atau menguatkan?” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei di Hotel Erian, Jl KH Wahid Hasyim, Menteng Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2019).

‘FooterBanner’


“(Sebesar) 70,9 persen melemahkan KPK, 18 persen menguatkan KPK, 11,1 persen tidak jawab dan tidak tahu,” sambungnya.

Adapun survei LSI ini dilakukan dengan metode wawancara menggunakan telepon pada 4-5 Oktober 2019. Responden dalam survei ini dipilih secara acak dari responden survei nasional LSI sebelumnya, yakni survei pada Desember 2018-September 2019 yang jumlahnya 23.760 orang. Dalam survei ini, responden dipilih secara stratified cluster random sampling dan terpilih 1.010 orang. Survei ini memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 3,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Djayadi kemudian mengatakan LSI bertanya ke publik, perlukah Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK yang dinilai melemahkan KPK. Hasilnya, 76,3 persen publik setuju Jokowi  menerbitkan Perppu UU KPK.

“(Sebesar) 76,3 persen setuju, 12,9 persen tidak setuju, 10,8 persen tidak tahu tidak menjawab,” Djayadi.

Selain itu, LSI lebih dulu melakukan survei soal pengetahuan publik aksi mahasiswa tentang UU KPK. Ia mengatakan ada 86,6 persen publik mengetahui aksi mahasiswa itu berkaitan dengan UU KPK.

“Dari 86,6 persen yang tahu demo mahasiswa itu, ada 60,7 persen mendukung, 5,9 persen tidak mendukung, 31 persen netral, dan 2,3 persen tidak menjawab,” ungkap Djayadi.

Baca Juga:  Buzzer Berbayar, Perlukah Ditertibkan? ILC Bakal Mengupas Fenomena Ini

Sebagai informasi, adapun survei KedaiKOPI digelar pada 28-29 September 2019 dengan melibatkan 469 responden yang diwawancara lewat telepon. Margin of error survei ini +/- 4,53%. Responden diwawancara tentang beberapa isu terakhir yang terjadi di Ibu Kota, seperti aksi mahasiswa, aksi anak STM, respons publik terhadap revisi UU KPK dan UU lainnya, hingga kepuasan serta kenyamanan terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi saat survei dilaksanakan.

Hasil survei soal aksi mahasiswa sebagai berikut:

– Setuju 77%

– Tidak setuju 12,3%

– Ragu-ragu 10,7%

Hasil survei soal aksi pelajar STM sebagai berikut:

– Setuju 27,1%

– Tidak setuju 54,1%

– Ragu-ragu 18,8%

Hasil survei soal revisi UU KPK:

– 55,2% Responden berpendapat revisi UU KPK melemahkan KPK

– 11,7% Responden berpendapat revisi UU KPK memperkuat KPK

– 33,1% Responden menolak berpendapat.

Bahkan menurut hasil survei KedaiKOPI, mayoritas pemilih Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin menganggap UU KPK akan melemahkan kinerja KPK.

“Profil responden untuk isu revisi UU KPK ini juga menarik. Bila kita kelompokkan berdasarkan pemilih Jokowi-Ma’ruf pada Pemilu 2019, maka pemilih Jokowi-Ma’ruf yang berpendapat revisi UU KPK melemahkan KPK ada 48,3%, sementara yang berpendapat menguatkan KPK hanya 18,4%, dan sisanya 33,3% tidak berpendapat. Nah, yang juga menarik kelompok milenial usia 19-38 tahun ada 62,7% yang berpendapat revisi UU KPK melemahkan KPK sementara yang berpendapat menguatkan hanya 7,3%. Kali ini milenial berbeda dengan Presiden,” kata Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment