by

DPRD Sulsel: Hibah Lahan Al Markaz Salah Satu Prioritas yang Akan Dituntaskan

Ket. Foto: ilustrasi sidang DPRD Sulsel/ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Fraksi dan pansus di DPRD Sulsel belum terbentuk. Olehnya, pembahasan Ranperdara hibah lahan kompleks Masjid Al Markaz Al Islami masih tergantung hingga saat ini.

Ketua Sementara DPRD Sulsel , Andi Ina Kartika Sari mengatakan, pembahasan ranperda hibah lahan Al Markaz salah satu prioritas yang akan dituntaskan. Namun belum bisa ke tahap pembentukan pansus, karena fraksi juga belum terbentuk.

‘FooterBanner’


“Masih bergulir di internal partai masing-masing. Ini yang kami minta segera dituntaskan. Anggota pansus nanti proporsional sesuai kursi masing-masing,” ungkap Ina, Jumat, (27/9/0/2019).

Ina berharap fraksi-fraksi sudah bisa terbentuk pekan depan. Menurutnya, pembahasan ranperda langsung ke tingkat pansus setelah ada usulan nama-nama dari setiap fraksi.

“Hasil rapat saat persetujuan pembahasan ranperda ada usulan memasukkan legislator petahana agar berkesinambungan. Tetapi ini dikembalikan ke fraksi masing-masing,” tuturnya.

Kabag Undang-undang dan Informasi Sekretariat DPRD Sulsel, Surya Darma Thomas menambahkan, pihak Setwan sudah menyurat untuk pembentukan fraksi. Menurutnya, pembentukan fraksi sudah berproses.

“Infonya pekan depan sudah tuntas. Setelah itu, kita buatkan surat keputusan pimpinan sementara untuk mengesahkan fraksi,” tuturnya.

Sementara itu, Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani menuturkan hibah ini untuk mendukung gagasan awal pembangunan Al Markaz Al Islami. Kawasan ini akan dijadikan pusat kajian dan peradaban Islam terbesar. Sudah ada kesepakatan dengan DPRD untuk pembentukan pansus ranperda.

Baca Juga:  Sebut Oposisi Karena ‘Kedunguan’, Politisi Nasdem Semprot Rocky Gerung dengan Emosi

Pihaknya menjamin tak ada persoalan hukum terkait lahan Al Markaz. Menurutnya, lahan di kawasan Al Markaz Al Islami itu klir aset daerah sesuai dengan dua sertifikat hak pakai. Pertama sertifikat nomor 03 per tanggal 21 Mei 1992 seluas 30.853 meter persegi. Kemudian ada sertifikat nomor 15 per tanggal 21 Mei 1992 seluas 41.376 meter persegi.

Sebagai informasi, sebelumnya, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang hibah lahan/tanah kepada Yayasan Islamic Center Masjid Al Markaz Al Islami.

Adapun Ranperda itu, mulai dibahas pada rapat paripurna DPRD Sulsel dengan agenda pandangan umum fraksi terkait Ranperda tersebut, Selasa 17 September 2019.

Hal itu berkaitan dengan surat yang dilayangkan Badan Pengurus Yayasan Islamic Center Al Markaz Al Islami nomor 11/YIC/VI/2019 tanggal 18 Mei 2019 kepada Pemprov Sulsel untuk meminta penyerahan lahan tersebut untuk segera dihibahkan.

Mayoritas fraksi dari 10 fraksi yang ada di DPRD Sulsel mempertanyakan dan meminta penjelasan terkait keinginan gubernur menghibahkan aset Pemprov Sulsel berupa lahan seluas 7,2 hektar kepada Yayasan Al Markaz. (Ib/Ip)

‘PostBanner’

Comment