by

Terkait Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau, Beredar Petisi Ingatkan Pemerintah

Keterangan Foto: Demo pembakar hutan di Riau (Istimewa)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) perkirakan musim kemarau di Indonesia khususnya Provinsi Riau masih terjadi hingga November 2019. Sedangkan puncak kemarau diperkirakan terjadi di September.

Masuknya musim kemarau dan aktifitas pembakaran hutan dan lahan serta munculnya kabut asap mulai terasa dampaknya di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Riau.

‘FooterBanner’


Dinas Kesehatan mencatat sejak Januari hingga September sebanyak 281.626 warga terkena Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA). Selain itu di Kota Pekanbaru sejumlah siswa terserang ISPA dan aktifitas bejalar di sekolah terhenti akibat tebalnya kabut asap.

Menurut pantauan BNPB ada 201 titik api yang terpantau Satelit Terra dan Aqua, berasal dari Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Pelalawan dan Indragiri Hulu (Inhu). Serta masih minimnya penyediaan fasilitas posko kesehatan bagi warga tiap daerah karena belum tersampaikan dengan baik, sehingga banyak warga yang kebingungan untuk melakukan pemerikasaan kesehatan.

Hingga saat ini Gubernur Riau Syamsuar belum menetapkan status Riau Darurat Asap, padahal data kualitas udara ambien Kota Pekanbaru (ISPU) konsentrasi PM10 pada 12 September 2019 menunjukkan angka 314.96 mgram/m3, angka ini sudah masuk kategori berbahaya.

Penegakan hukum terhadap pembakar lahan dan korporasi belum ada perkembangan terbaru. Polda Riau hingga saat ini menetapkan 42 tersangka perorangan dan 1 korporasi PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS) dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Baca Juga:  Tim SPORC Gakkum LHK Sulawesi Bersama Tim KPH Ajatapparang Barru Amankan 2 Pelaku Illegal Logging

Padahal temuan komandan Sub Satgas udara Karhutla Riau, Jajang Setiawan, mengatakan sudah ada tiga perusahaan yang dilaporkan yaitu; Perusahaan Primatama Rupat (Surya Dumai Grup), Jatim Jaya Perkasa (Teluk Bono II), PT WSSI (Koto Gasib), Seraya Sumber Lestarai (Koto Gasib) dan Langgam Inti Hibrido (Kecamatan Langgam – Pelalawan).

Temuan ini belum ada perkembangan dari Tim Satgas dan Polda Riau.
Oleh karena itu kami dari Koalisi Masyarakat Asap (KOMA) menununtut agar Presiden Jokowi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan dan Gubernur Riau agar menepati janji sesuai pokok-pokok kesepakatan perdamaian pada Gugatan Asap 2015 dengan nomor pekara 54/Pdt.G-LH/2016/PN Pbr, sebagai berikut:

1. Membuka posko pelayanan kesehatan gratis di tempat umum dan melakukan evakuasi ke rumah oksigen bagi balita, ibu hamil dan orang tua di wilayah yang terpapar asap

2. Pemerintah audit perizinan perusahaan HTI dan Sawit yang terbukti melakukan tindak pidana lingkungan.

3. Pulihkan Gambut dan evaluasi korporasi yang tidak melakukan restorasi di wilayahnya.

4. Moratorium izin HTI dan Perkebunan Sawit di lahan Gambut.

Ayo tandatangani petisi ini untuk mengingatkan Pemerintah bahwa kebakaran hutan dan lahan di Riau bukan berita bohong, jadi harus melakukan sesuatu untuk kelestarian alam**(Mada/Rafa)

‘PostBanner’

Comment