by

BEM UHO Kendari Tuntut Kapolri Dicopot

Ket. Foto: demontrasi mahasiswa/ist

Smartcitymakassar.com – Kendari. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Halu Oleo (UHO)  Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), menuntut Kapolri Jenderal Tito Karnavian dicopot. Tuntutan ini setelah dua mahasiswa tewas dalam aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi Tenggara, Kamis (26/9/2019).

Selain itu, Presiden BEM UHO Maco juga menuntut pencopotan Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Iriyanto dan Kapolres Kendari AKBP Jemy Junaedi. Para petinggi kepolisian ini dianggap tak cakap mengatur anak buahnya hingga korban dari mahasiswa berjatuhan.

‘FooterBanner’


“Salah satu tuntutan kami yakni kami mengecam keras pernyataan Kapolri. Kemudian copot dan ganti Kapolri karena ada banyak polda-polda dan Kapolda yang melakukan tindakan represif ke rakyat dan juga mahasiswa,” kata Maco saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon, Jumat (27/9/2019).

“Kami menyerukan copot dan ganti Kapolda Sultra, dan copot juga ganti Kapolres Kota Kendari,” tambahnya.

Diketahui, dua mahasiswa UHO menjadi korban penanganan represif aparat terhadap unjuk rasa di Gedung DPRD Sultra adalah Randi, mahasiswa semester tujuh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan meninggal dengan luka tembak di dada kanan.

Sementara Yusuf Kardawi meninggal Jumat (27/9/2019) pagi setelah menjalani operasi akibat cedera serius di bagian kepala.

Selain korban meninggal, dari data Korps Suka Rela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) UHO, Maco mengungkapkan ada pukulan korban lain yang luka-luka. Sebagian besar kata Maco, menderita luka akibat pukulan.

Baca Juga:  Resor Milik Trump Terpilih sebagai Lokasi KTT G-7 Tahun Depan

“Ada dua orang luka berat, tiga orang bocor di bagian kepala, satu orang patah lengan bagian bawah, tiga orang pingsan, satu orang cedera lengan kiri, satu orang cedera bagian dada kiri, 21 orang sesak nafas, 35 orang luka ringan pada bagian wajah, kaki dan tangan, dan selebihnya penanganan terhadap korban gas air mata,” kata Maco.

Namun, Maco menegaskan, intimidasi dan tindakan represif aparat tak akan menyurutkan langkah mahasiswa mengawal tuntutan aksi. Maco bahkan menyatakan tengah mempertimbangkan untuk menjajaki jalur hukum.

“Bukan hanya aksi tapi melalui jalur hukum juga akan kami tempuh. Kami bersama kawan-kawan dari fakultas hukum juga sedang mendiskusikan kemungkinan menempuh jalur hukum,” tutur dia.

Lebih lanjut Maco tak lupa mengingatkan akan tetap menyampaikan tuntutan awal di antaranya penolakan revisi Undang-Undang KPK dan RUU bermasalah lainnya, penuntasan kasus kebakaran hutan dan lahan, penghentian kekerasan di Papua dan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual serta RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment