by

Kekerasan Pada Wartawan Kembali Terjadi saat Peliputan Unjuk Rasa Mahasiswa di Makassar

Ket. Foto: kekerasan pada wartawan saat unras di mahasiswa di Makassar/ist

Smartcitymakassar.com – Makassar. Kekerasan terhadap wartawan kembali terjadi saat melakukan tugas liputan aksi unjuk rasa di Makassar, Selasa (24/9/2019). Sedikitnya ada tiga wartawan dari media online berbeda menjadi korban pada aksi yang berujung bentrok.

Ironisnya, ketiga wartawan yakni Muh Darwien (Antaranews.com), Muh Saiful Rania (Inikata.com) serta Ishak Pasibuan (Makassartoday.com) menjadi korban diduga dilakukan oleh oknum aparat kepolisian di wilayah Fly Over Jl Urip Sumoharjo yang menjadi titik aksi mahasiswa.

‘FooterBanner’


Ket. Foto: kekerasan pada wartawan di makassar

Wartawan ini mengalami luka hingga mengeluarkan darah akibat pukulan benda tumpul. Darwien mengalami luka di kepala diduga pukulan pentungan oknum kepolisian. Sementara Saiful atau Ipul babak belur diwajahnya hingga lebam.

“Saya dipukul tepatnya di Warkop Fly Over oleh polisi. Saat saya bertugas dengan menggunakan id card (pers) tapi polisi tetap memukul. Karena saya mengambil gambar saat polisi melakukan penyerangan terhadap mahasiswa, mohon bantuannya teman-teman,” kata Syaiful, Selasa (24/9/19).

Baca Juga:  (Video) Perebutkan Piala Jusuf Kalla, Akkarena Marching Band Competition GPMB di Gelar di Gor Sudiang

Saat ini korban sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat di Jl Urip Sumoharjo untuk mendapatkan penanganan intensif. Hingga berita ini dibuat, belum ada pernyataan resmi dari kepolisian terkait insiden tersebut.

Sekedar diketahui, wartawan dalam bertugas mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana tertuang di pasal 18 dalam Undang-undang Pers No 40 tahun 1999. Wartawan dalam bekerja melalui pasal 4 poin ke 3 berbunyi, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Dilanjutkan pasal 6 poin a, pers memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Untuk sanksi, sebagaimana pasal 18 di UU Pers No 40 tahun 1999, pidana paling lama dua tahun penjara atau denda paling banyak 500 juta. (Hs/Ib)

‘PostBanner’

Comment